Bantenonline.com – Aroma ketegangan mulai terasa di tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Menjelang pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) yang dijadwalkan berlangsung pada November 2025, hingga kini Surat Keputusan (SK) Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) belum juga diterbitkan.
Padahal, informasi yang beredar menyebutkan kepanitiaan TPP sudah dibentuk sejak beberapa waktu lalu. Namun, entah apa alasannya, dokumen resmi berupa SK belum juga keluar dari meja pengurus KONI Tangsel. Kondisi ini membuat sejumlah Cabang Olahraga (Cabor) mulai gerah dan bersuara lantang mendesak kejelasan.
Medi dari Cabor Kick Boxing menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah resmi jika SK TPP tak kunjung jelas.
“Kalau memang dirasa belum ada kejelasan, ya kita akan berkirim surat. Kick Boxing akan berkirim surat. Langkah kita sebagai Cabor ya menanyakan itu, baik secara lisan maupun tulisan,” ujarnya tegas.
Nada serupa juga disampaikan oleh Gans Heroson Simbolon dari Cabor Floorball, yang menilai keterlambatan ini justru menghambat komunikasi antara KONI dan Cabor.
“Harus didesak, soalnya kalau kita ada urusan surat-menyurat atau pembinaan dari KONI itu kan butuh SK yang baru,” ungkapnya.
Dari Cabor Tenis Meja, Nasrullah menilai penerbitan SK TPP seharusnya menjadi prioritas utama menjelang Musorkot.
“Harus disegerakan. Paling tidak, kalau sudah ada Musorkot itu kan sudah harus di-SK-kan agar bisa berjalan dengan baik. Idealnya begitu,” katanya.
Sementara itu, Gomos Praditia dari Cabor Kurahs juga tak menutupi kegelisahannya.
“Iya, mendesak SK itu diturunkan,” ucapnya singkat namun penuh tekanan.
Nada serupa juga datang dari berbagai cabang olahraga lainnya.
Andi Hermanto dari Cabor Arum Jeram menekankan pentingnya transparansi dari pihak KONI.
“Kita mendorong sesuai mekanisme. Kalau tim TPP itu harus dibentuk dan di-SK-kan, ya KONI seharusnya sudah membuka. Kita juga tidak tahu alasannya apa SK belum keluar,” katanya.
Marcel dari Cabor Barongsai bahkan menyebutkan bahwa keterlambatan SK bisa berdampak pada kelancaran seluruh rangkaian Musorkot.
“Memang harus cepat-cepat di-SK-kan, supaya panitia bisa bekerja lancar,” ujarnya.
Eka Hardianto dari Cabor Gateball juga ikut mendesak.
“Dari kemarin kita nunggu, karena waktunya sudah mepet. Iya, kita minta disegerakan SK TPP keluar,” katanya.
Dukungan serupa datang dari Wahid Hasyim dari Cabor Hocky yang mengingatkan urgensi penerbitan SK tersebut.
“Kalau mengenai SK, seharusnya segera dikeluarkan supaya Musorkot cepat terlaksana,” tegasnya.
Aji Ekawarman dari Cabor Tarung Derajat juga menilai situasi ini sudah dalam tahap mendesak.
“Kalau keadaan sih menurut kami sudah cukup mendesak, mengingat jadwal Musorkot yang seharusnya di bulan November,” katanya.
Sementara Eko Ajar dari Cabor Woodball menambahkan, “Iya, karena waktu semakin mepet, seharusnya sudah ada SK TPP-nya.”
Bahkan Dedeh dari Cabor Angkat Besi mengaku kecewa dengan lambannya proses ini.
“Terus terang, kalau memang dikeluarkan SK ya kita berharap segera. Karena selama ini Cabor kita agak lambat penanganan. Iya, harus dikeluarkan SK-nya,” ujarnya.
Sementara itu, Hairul dari Cabor Panjat Tebing menyoroti aspek hukum dan tata kelola organisasi yang dinilai harus dijaga.
“Dipandang perlu agar SK TPP segera diterbitkan. Penerbitan SK ini penting untuk menjamin kepastian hukum, menjaga akuntabilitas, serta memastikan proses berjalan sesuai aturan dan prinsip demokrasi organisasi,” tegasnya.
Menanggapi berbagai desakan tersebut, Wakil Sekretaris KONI Tangsel, Salman Al Farisi, memberikan tanggapan singkat namun menegaskan bahwa penerbitan SK seharusnya sudah dilakukan setelah melalui mekanisme internal.
“Ya pastinya kalau kepanitiaan sudah dibentuk sudah di-SK-kan. Kalau sudah dirapatkan di internal BPH dan sudah diplenokan, ya seharusnya segera di-SK-kan agar kinerja TPP sesuai dengan aturan,” kata Salman.
Kini, mata publik olahraga Tangsel tertuju pada langkah KONI berikutnya. Dengan waktu yang semakin sempit menuju November, keterlambatan penerbitan SK TPP bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal kredibilitas lembaga olahraga tertinggi di tingkat kota tersebut.
