SERANG, – Gubernur Banten Andra Soni menerima kunjungan kerja Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi bersama jajaran di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (19/1/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan pembinaan dan pengawasan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten), sekaligus sinergi program literasi keuangan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Banten untuk mendorong Bank Banten tumbuh sebagai entitas bisnis yang sehat dan produktif. Ia berharap OJK terus memberikan pendampingan serta pengawasan yang ketat dan konstruktif.
“Saat ini Bank Banten tumbuh sesuai harapan. Kami berharap OJK terus membina dan mengawal agar Bank Banten bertransformasi dari sekadar identitas menjadi lembaga keuangan yang produktif dan berkualitas,” ujar Andra Soni.
Kinerja Bank Banten Membaik
Kepala OJK Provinsi Banten Adi menyampaikan bahwa indikator kesehatan Bank Banten menunjukkan tren positif. Total aset Bank Banten tercatat meningkat signifikan dari Rp 7,551 triliun menjadi Rp 10,022 triliun atau tumbuh sebesar Rp 2,471 triliun (32,7 persen).
“Laba juga sudah menunjukkan angka positif, yakni Rp 1,3 miliar. Ke depan, dengan potensi masuknya tiga Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kabupaten/kota, kinerja Bank Banten diproyeksikan akan tumbuh lebih baik,” kata Adi.
Sejalan dengan penguatan sektor perbankan, Andra Soni juga memaparkan kondisi makroekonomi Banten yang tetap berada pada jalur positif.
Pertumbuhan ekonomi pada 2025 tercatat stabil dengan inflasi yang terkendali. Realisasi investasi bahkan melampaui target, mencapai Rp 130,2 triliun, menempatkan Banten sebagai salah satu dari empat besar daerah tujuan investasi nasional.
Dorong Infrastruktur dan Pembangunan SDM
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memaparkan sejumlah capaian program prioritas daerah. Program Bangun Jalan Desa Sejahtera pada 2025 telah merealisasikan pembangunan jalan desa di 61 titik, satu unit jembatan, serta jalan lingkungan sepanjang 440 kilometer.
Menurut Andra Soni, ketersediaan infrastruktur dasar menjadi pengungkit utama pergerakan ekonomi masyarakat desa.
“Akses jalan membuka kehidupan baru bagi warga dan mempercepat aktivitas ekonomi,” ujarnya.
Selain infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia juga menjadi perhatian melalui program Sekolah Gratis yang melibatkan 801 sekolah swasta.
Program ini ditujukan untuk meringankan beban biaya pendidikan keluarga penerima manfaat sekaligus mendorong keberlangsungan sekolah swasta dan pemerataan jumlah peserta didik.
Pemprov Banten juga mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar sekitar 3,5 juta penerima manfaat melalui 1.172 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Program tersebut diharapkan turut menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan melibatkan Koperasi Merah Putih sebagai penghubung antara pelaku usaha kecil dan penyedia layanan gizi.
Perkuat Literasi Keuangan hingga Desa
Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Banten dan menilai pertemuan tersebut berlangsung produktif. OJK dan Pemprov Banten sepakat memperkuat kolaborasi literasi keuangan yang menyasar desa dan pondok pesantren.
“Tujuannya agar program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. OJK siap berkolaborasi untuk memberantas pinjaman ilegal melalui penguatan pembiayaan resmi pemerintah dan pengembangan sistem keuangan desa,” kata Friderica. (Red)
