58 Desa di Pandeglang Belum Terima Dana Desa Tahap II, Pembangunan Terancam Molor

PANDEGLANG, – Sebanyak 58 dari 326 desa di Kabupaten Pandeglang hingga kini belum menerima pencairan Dana Desa (DD) tahap II tahun 2025 yang bersumber dari APBN. Kondisi ini membuat sejumlah pembangunan fisik di desa berpotensi tertunda.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang mencatat pagu DD 2025 mencapai Rp 329,04 miliar, dengan alokasi ADD sebesar Rp 130,80 miliar. Pada 2024, pagu DD tercatat lebih tinggi, yakni Rp 339,31 miliar dengan ADD Rp 127,68 miliar.

Kepala DPMPD Pandeglang, Muslim Taufik, mengatakan keterlambatan terjadi pada DD kategori tidak ditentukan. Adapun DD kategori ditentukan—antara lain honor kepala desa, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, serta ketahanan pangan—seluruhnya telah dicairkan.

“Yang belum cair tinggal 58 desa yang kategori tidak ditentukan,” ujar Muslim kepada media, Jumat (21/11/2025).

Menurut dia, pencairan tersendat karena aplikasi pencairan DD di Kementerian Keuangan sempat dihentikan sementara seiring pergantian Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

“Semua dokumen pendukung sudah selesai sejak akhir 2024. Kendalanya karena aplikasi di-off dulu oleh Kemenkeu yang baru,” katanya.

Muslim menambahkan, dampak paling terasa terjadi pada pembangunan fisik tahap kedua.

“Tahap pertama sudah selesai. Tapi tahap kedua ini 58 desa belum cair, sehingga berpengaruh terutama untuk pembangunan fisik,” ujarnya. DPMPD berharap pencairan bisa dilakukan sebelum akhir November.

Desa Bangkonol Terdampak

Kepala Desa Bangkonol, Ade Sopiyandi, mengatakan desanya termasuk yang belum menerima DD tahap II. Keterlambatan ini membuat sejumlah program fisik tertunda, apalagi intensitas hujan semakin meningkat.

“Biasanya seminggu sampai dua minggu cair. Tapi sekarang sudah lewat dua bulan. Proposal kami masuk sejak 19 September,” tuturnya.

Ia mengaku mendapatkan informasi bahwa keterlambatan terjadi karena pembaruan sistem di pemerintah pusat, tepatnya pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).

“Katanya ada trouble karena pembaruan sistem OM-SPAN, jadi pencairannya tertahan di pusat,” ujarnya.

Akibatnya, pembangunan jalan pavingblock dari Kampung Sabi Tangtu menuju TPU serta pembangunan saluran pembuangan air limbah (SPAL) ikut mandek. Pekerjaan yang ditarget rampung Oktober belum berjalan.

Total anggaran DD tahap II untuk Desa Bangkonol mencapai Rp 435 juta, mencakup program ketahanan pangan, pembangunan fisik rabat beton dan SPAL, BLT, hingga operasional pemerintah desa.

“Semua ini menunggu pencairan. Pelayanan tetap berjalan, tetapi kegiatan besar tidak bisa dilaksanakan,” kata Ade.

Pihak desa sudah berkoordinasi dengan camat dan DPMPD untuk mempercepat pencairan, namun hingga kini jawaban yang diterima masih sama: menunggu perbaikan sistem di pusat.

“Mudah-mudahan November ini bisa cair. Ini pertama kali terlambat. Kami ingin pekerjaan berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Warga mulai menanyakan perkembangan pembangunan yang tertunda. Ade berharap proses pencairan segera normal agar pelayanan dan pembangunan di desa dapat kembali berjalan optimal. (Red)