55 Persen Kepala Keluarga di Pandeglang Masih Tanpa Jamban

PANDEGLANG, – Sebanyak 55 persen kepala keluarga (KK) di Kabupaten Pandeglang, Banten, masih tinggal di rumah tanpa jamban atau melakukan buang air besar sembarangan (BABS). Kondisi ini membuat persoalan sanitasi dasar masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang Encep Hermawan mengatakan, rendahnya akses sanitasi layak masih terjadi hampir di seluruh kecamatan. Meski begitu, ada sembilan kecamatan yang telah mendeklarasikan diri sebagai wilayah bebas BABS 100 persen.

“Kalau dilihat dari persentase, hampir setengah kepala keluarga di Pandeglang masih belum memiliki jamban,” ungkap Encep kepada media, Minggu (4/1/2025).

Data Dinkes mencatat, kecamatan Cimanggu, Cibitung, Sindangresmi, dan Sumur masih masuk zona merah dengan tingkat praktik BABS tertinggi. Secara keseluruhan, terdapat 38 desa yang masih mencatat angka BABS cukup tinggi.

Capaian tersebut masih jauh dari indikator Kabupaten/Kota Sehat yang menargetkan minimal 80 persen stop BABS. Sementara itu, capaian Kabupaten Pandeglang saat ini baru berada di kisaran 50 persen.

Untuk mengejar target tersebut, Dinkes Pandeglang mendorong percepatan melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Program ini mencakup lima pilar, yakni stop BABS, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, serta pengelolaan sampah dan limbah cair.

Namun Encep menegaskan, pembangunan fisik jamban bukan hanya menjadi kewenangan Dinkes. Penanganan sanitasi, kata dia, membutuhkan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

“Penanganan sanitasi harus melibatkan semua sektor, mulai dari Dinas PUPR sampai tim percepatan penurunan stunting,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Pandeglang Dana Mulyana mengakui keterbatasan anggaran daerah masih menjadi kendala dalam pembangunan rumah layak huni dan fasilitas sanitasi.

Menurut Dana, anggaran yang tersedia saat ini baru mencukupi pembangunan jalan lingkungan. Adapun penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi keluarga belum sepenuhnya terakomodasi.

“Mudah-mudahan pada 2026 anggaran bisa dialokasikan juga untuk air bersih dan sanitasi, terutama jamban. Sekarang program jalan lingkungan tetap berjalan sambil kami susun program pembangunan jamban keluarga,” kata Dana.

Ia menambahkan, koordinasi lintas instansi terus dilakukan agar program STBM berjalan efektif. Meski DPKPP lebih fokus pada pembangunan jalan lingkungan dan bantuan rumah, setiap rumah penerima bantuan diwajibkan memiliki kamar mandi yang layak.

“Untuk sanitasi, monitoring lebih banyak dilakukan oleh Dinas Kesehatan, termasuk melalui kader sanitasi dan posyandu yang sekarang juga berperan dalam edukasi rumah sehat,” jelasnya.

Tahun ini, DPKPP menargetkan pembangunan atau bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 74 unit, meningkat dari target sebelumnya yang hanya 50 unit per tahun. Bantuan tersebut diprioritaskan untuk wilayah dengan capaian stop BABS yang masih rendah.

Di sisi lain, keterbatasan fasilitas sanitasi juga dirasakan warga. Erna, warga Pandeglang, mengatakan masih banyak tetangganya yang tinggal di rumah tanpa jamban.

“Di lingkungan saya masih ada yang buang air besar sembarangan. Kadang airnya mengalir ke jalan dan baunya tidak sedap,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah bisa mempercepat pembangunan jamban dan penyediaan air bersih bagi masyarakat.

“Bantuannya jangan hanya untuk rumah baru, tapi juga perbaikan sanitasi warga yang sudah lama tinggal di sini,” pungkasnya. (Red)