Didesak Teken Pakta Integritas, Tiga Pimpinan DPRD Pandeglang Temui Ratusan Mahasiswa

PANDEGLANG, – Tiga pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang turun langsung menemui sedikitnya 200 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pandeglang Bersatu. Massa mendesak para wakil rakyat menandatangani pakta integritas terkait sejumlah tuntutan yang mereka suarakan, Kamis (3/9/2026).

Aksi berlangsung di halaman Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang. Mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerja DPRD, hingga anggaran peningkatan kapasitas anggota DPRD yang disebut mencapai sekitar Rp 1,1 miliar.

Tiga pimpinan DPRD yang menemui massa aksi yakni Ketua DPRD Pandeglang Tb Agus Khotibul Umam dari Fraksi Golkar, Wakil Ketua II Dadi Rajadi dari Fraksi NasDem, serta Wakil Ketua III Fuhaira Amin dari Fraksi Demokrat.

Fuhaira hadir didampingi jajaran anggota Fraksi Demokrat. Pertemuan antara mahasiswa dan pimpinan DPRD mendapat pengawalan aparat Polres Pandeglang yang dipimpin Kasat Intelkam AKP Sely Eldiansyah.

Setelah menemui massa di halaman gedung, ketiga pimpinan DPRD bersama anggota dewan lainnya menggelar audiensi. Kedua belah pihak duduk bersama membahas tuntutan yang dibawa Aliansi Mahasiswa Pandeglang Bersatu.

Ketua DPRD Pandeglang Tb Agus Khotibul Umam mengapresiasi aksi mahasiswa. Menurutnya, kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap kemajuan Kabupaten Pandeglang.

Mahasiswa mempertanyakan efektivitas anggaran peningkatan kapasitas anggota DPRD yang mencapai sekitar Rp 1,1 miliar. Mereka meminta DPRD lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Selain itu, massa aksi meminta DPRD membuka data kehadiran anggota dalam rapat serta meningkatkan pengawasan terhadap potensi kebocoran PAD.

Aliansi Mahasiswa Pandeglang Bersatu juga menyerahkan pakta integritas kepada pimpinan DPRD. Mereka meminta dokumen tersebut ditandatangani sebagai bentuk komitmen dan keseriusan DPRD dalam menindaklanjuti tuntutan mahasiswa.

Dalam audiensi, mahasiswa menegaskan DPRD tidak boleh hanya menikmati fasilitas jabatan tanpa memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mereka meminta DPRD turun langsung ke lapangan untuk mengawasi potensi kebocoran PAD, termasuk dari sektor parkir, pariwisata, pasar, restoran, dan hotel.

“Kami tidak mau DPRD hanya duduk manis menikmati fasilitas. Kami ingin DPRD benar-benar menunjukkan komitmen dan turun langsung ke lapangan,” ujar salah seorang perwakilan mahasiswa.

Mahasiswa juga meminta DPRD memberikan ruang lebih besar kepada pemuda dan mahasiswa untuk terlibat dalam pembahasan kebijakan publik.

Massa aksi memberikan batas waktu tiga hari kerja kepada DPRD untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. Jika tidak mendapat respons dan realisasi, mahasiswa mengancam akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar.

DPRD Janji Kaji Tuntutan

Wakil Ketua III DPRD Pandeglang Fuhaira Amin mengatakan pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa sebagai aspirasi murni masyarakat.

Fuhaira meminta mahasiswa tetap menjaga ketertiban selama menyampaikan aspirasi.

“Kami mengapresiasi rekan-rekan mahasiswa yang datang menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu dilindungi oleh konstitusi dan kami menerima sebagai aspirasi masyarakat,” kata Fuhaira.

Ia mengatakan DPRD akan mengkaji sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa, termasuk anggaran peningkatan kapasitas anggota DPRD.

Menurut Fuhaira, DPRD akan mendorong rasionalisasi dan efisiensi terhadap anggaran yang dinilai perlu dievaluasi.

“Kalau memang bisa dikaji ulang dan dilakukan efisiensi, pasti akan kita dorong,” ujarnya.

Fuhaira juga menyebut DPRD membuka ruang partisipasi bagi mahasiswa dan masyarakat dalam pembahasan kebijakan publik, termasuk menghadiri rapat paripurna yang bersifat terbuka.

Namun demikian, ia mengatakan terdapat sejumlah poin dalam pakta integritas yang tidak bisa langsung disetujui karena berada di luar kewenangan DPRD.

“Kalau ada tuntutan yang bukan kewenangan DPRD, tentu harus kita kaji. Kami tidak bisa mengambil kewenangan lembaga lain,” katanya.

Wakil Ketua II DPRD Pandeglang Dadi Rajadi menambahkan, aspirasi mahasiswa akan menjadi perhatian DPRD.

Menurutnya, tuntutan yang berkaitan dengan peningkatan PAD, pengawasan kebijakan, serta pelibatan mahasiswa dalam pembangunan akan dibahas bersama unsur DPRD lainnya.

“Apa yang disampaikan dan diaspirasikan oleh teman-teman mahasiswa tentu menjadi perhatian kami. Intinya, kita semua ingin Pandeglang menjadi lebih baik,” kata Dadi.

Agus Bantah DPRD Diam Soal PAD

Ketua DPRD Pandeglang Tb Agus Khotibul Umam turut menanggapi kritik mahasiswa terkait anggaran peningkatan kapasitas anggota DPRD.

Ia mengatakan peningkatan kapasitas diperlukan agar anggota DPRD dapat memahami berbagai regulasi dan perubahan kebijakan yang terus berkembang.

Menurut Agus, fungsi DPRD dalam bidang pengawasan, penganggaran, dan legislasi membutuhkan pemahaman terhadap aturan yang berlaku.

Agus juga membantah anggapan bahwa DPRD tidak melakukan upaya dalam meningkatkan PAD Kabupaten Pandeglang.

Ia menyebut PAD Pandeglang mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Agus mencontohkan pendapatan daerah yang sebelumnya berada di kisaran Rp 8 miliar dan kemudian meningkat menjadi puluhan miliar rupiah.

Menurutnya, peningkatan tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah bersama DPRD.

DPRD, kata Agus, terus melakukan pengawasan terhadap sejumlah sektor yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, termasuk pajak restoran, pasar, pariwisata, dan parkir.

“Kami berterima kasih kepada mahasiswa yang terus mendorong kami. Apa yang menjadi kritik dan masukan tentu menjadi bahan evaluasi agar ke depan Pandeglang bisa lebih baik,” ujarnya.

Mahasiswa Tetap Minta Tiga Hari

Usai audiensi, mahasiswa tetap meminta pimpinan DPRD berkomitmen menindaklanjuti tuntutan mereka dalam waktu tiga hari kerja.

Perwakilan mahasiswa, Asep Saefullah, mengatakan batas waktu tersebut tetap menjadi komitmen massa aksi. Mereka meminta DPRD segera mengomunikasikan tuntutan tersebut kepada seluruh anggota dan fraksi.

Mahasiswa juga meminta agar anggota DPRD yang tidak bersedia menandatangani komitmen tersebut diumumkan secara terbuka kepada publik.

“Kami tetap konsisten tiga hari kerja. Kami meminta komitmen dari bapak-bapak yang hadir dan seluruh anggota DPRD. Kalau ada yang tidak setuju, sampaikan kepada kami,” ujar Asep.

Mahasiswa menegaskan akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan tindak lanjut.

Sebelum pakta integritas ditandatangani, Wakil Ketua III DPRD Pandeglang Fuhaira Amin membacakan terlebih dahulu isi dokumen tersebut di hadapan massa aksi.

Sementara Wakil Ketua I DPRD Pandeglang Fikri Pebriansyah dari Fraksi Gerindra tidak berada di lokasi. Namun, ia dihubungi langsung melalui video call menggunakan telepon seluler.

Dalam komunikasi tersebut, Fikri disebut menyatakan ikut menyepakati pakta integritas yang telah disepakati dalam audiensi antara mahasiswa dan pimpinan DPRD Pandeglang. (Red)