Mahasiswa Pandeglang Soroti PAD dan Anggaran DPRD Rp1,1 Miliar: Jangan Cuma Nikmati Fasilitas!

PANDEGLANG, – Aliansi Mahasiswa Pandeglang Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang. Massa mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga anggaran peningkatan kapasitas anggota DPRD yang disebut mencapai sekitar Rp1,1 miliar.

Dalam aksinya, mahasiswa mempertanyakan kinerja pemerintah daerah dan DPRD dalam mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan PAD.

Salah satu orator aksi, Asep Saepulloh dari LMMD, menegaskan persoalan pembangunan daerah dan tidak tercapainya sejumlah program pemerintah tidak seharusnya dibebankan kepada masyarakat.

“Kalau hari ini ada pembangunan infrastruktur, tetapi ada program yang tidak tercapai karena tidak ada anggaran, apakah itu salah masyarakat? Apakah itu salah rakyat?” kata Asep dalam orasinya.

Menurut dia, persoalan yang terjadi di Kabupaten Pandeglang tidak lepas dari kemampuan para pejabat dalam mengelola sumber daya daerah.

“Ini permasalahan pejabat kita yang tidak becus dalam mengelola sumber daya alam yang bisa dimaksimalkan untuk menunjang pendapatan asli daerah kita,” tegasnya.

Asep juga menyinggung kondisi PAD Kabupaten Pandeglang. Dia menilai terjadi penurunan target PAD yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau kita melihat flashback 2024, penurunan target PAD itu sangat signifikan. Maka hari ini akan kita tuntut dan kita tanyakan, apakah mereka bisa menjalankan tugas untuk mengokohkan pendapatan asli daerah dan melakukan kebijakan yang masyarakat Kabupaten Pandeglang bisa rasakan manfaatnya,” ujarnya.

Tak hanya menyoal PAD, mahasiswa juga menyoroti anggaran sekitar Rp1,1 miliar yang disebut dialokasikan untuk peningkatan kapasitas anggota DPRD Kabupaten Pandeglang.

Menurut Asep, penggunaan anggaran tersebut patut dipertanyakan jika fungsi DPRD dalam pengawasan, penganggaran, dan pembentukan kebijakan belum dirasakan maksimal oleh masyarakat.

“Kalau kita melihat anggaran yang dituangkan, kita meyakini bahwa DPRD Kabupaten Pandeglang tidak memiliki kapasitas di dalam mengontrol, di dalam budgeting, dan di dalam membuat kebijakan yang sehat terhadap rakyat,” katanya.

Minta Data Absensi Dibuka

Aksi mahasiswa kemudian diterima pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang. Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD menemui massa, di antaranya Tb Agus Khotibu Umam, Dadi Rajadi, Fuhaira Amin, serta sejumlah anggota dewan lainnya.

Dalam pertemuan itu, mahasiswa mendesak DPRD membuka data absensi seluruh anggota dewan sejak awal hingga akhir tahun.

“Kita minta absensi dari awal tahun sampai akhir tahun. Kita lihat mana dewan dari 50 yang tidak pernah rapat. Kalau berani, buka. Kalau tidak berani, selesai persoalan,” teriak salah satu orator.

Mahasiswa juga menyerahkan dokumen fakta integritas kepada pimpinan DPRD untuk ditandatangani. Dokumen itu menjadi bentuk tuntutan agar pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan komitmen nyata dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Menurut mahasiswa, aksi tersebut merupakan bentuk kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pandeglang.

“Kita yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pandeglang Bersatu mempunyai komitmen dan harapan yang sama untuk kemajuan Kabupaten Pandeglang,” kata salah seorang perwakilan mahasiswa.

Aliansi tersebut terdiri dari sejumlah elemen mahasiswa, di antaranya PMI, GMMI, elemen HMI, dan Kumala.

“Mahasiswa datang bukan untuk main-main. Kita mengingatkan yang tidur untuk bangun, yang tidak bergerak untuk bergerak, dan meluruskan yang bengkok,” tegasnya.

Jangan Cuma Duduk Manis

Mahasiswa menegaskan DPRD tidak boleh hanya menikmati fasilitas dan anggaran yang bersumber dari APBD. Para wakil rakyat diminta menunjukkan kapasitas dan kinerja sesuai mandat yang diberikan masyarakat melalui pemilu.

“Jangan sampai DPR hanya duduk manis menikmati fasilitas yang memang ada dalam kekuasaan. DPRD dipilih oleh suara rakyat melalui pemilu. Artinya, bapak-bapak datang ke masyarakat menunjukkan kapasitas dan kemampuan,” tegas salah satu orator.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa mahasiswa kemudian menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang untuk ditindaklanjuti.

Bagi mahasiswa, keberadaan DPRD harus benar-benar dirasakan masyarakat. Bukan sekadar hadir di gedung parlemen dan menikmati fasilitas negara, tetapi menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, serta memperjuangkan kepentingan rakyat. (Red)