Wagub Dimyati Minta Tim Reforma Agraria Tekan Konflik Tanah

SERANG, –Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan pentingnya peran Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam menekan konflik pertanahan di tengah masyarakat.

Tim ini diharapkan mampu menginventarisasi aset daerah sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan agraria yang kerap muncul.

Hal itu disampaikan Dimyati saat membuka rapat pembentukan GTRA di Aula Baduy, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, tim GTRA harus bergerak cepat memetakan persoalan agraria. Setelah itu, dilakukan sosialisasi hingga implementasi penyelesaian di lapangan.

“Tugas tim menginventarisasi masalah, lalu dilihat akar persoalannya, disosialisasikan, dan diimplementasikan solusinya,” ujar Dimyati.

Ia menekankan, transparansi menjadi kunci agar masyarakat tidak merasa dirugikan. Jangan sampai ketidaktahuan memicu ketidakadilan yang berujung konflik.

“Harapannya masyarakat paham, jangan sampai tidak tahu lalu muncul rasa ketidakadilan,” tambahnya.

Dimyati mengakui, kinerja tim yang dibentuk tahun lalu sudah berjalan cukup baik. Namun, masih ada sejumlah catatan penting, terutama terkait persoalan wakaf, hibah, batas tanah, hingga status hak atas tanah seperti HGB, HGU, hak milik, dan hak pakai.

Untuk itu, diperlukan koordinasi yang solid antarinstansi, khususnya dengan BPN sebagai leading sector. Ia juga menegaskan, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

“Semuanya harus berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, ia menyebut digitalisasi sertifikat tanah menjadi langkah maju. Sistem elektronik dinilai mempermudah, mempercepat, sekaligus menekan biaya bagi masyarakat.

“Sertifikat tanah sekarang sudah elektronik, lebih mudah, efisien, dan murah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Harison Mocodompis mengatakan, GTRA memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan agenda reforma agraria, khususnya penataan aset dan akses pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, kedua aspek tersebut membutuhkan kolaborasi kuat antara BPN dan seluruh pemangku kepentingan di Banten.

“Kami menyatukan langkah untuk tahun ini agar program berjalan maksimal,” tandasnya. (Yus)