Wagub Dimyati: MBG Harus Berorientasi Sosial, Bukan Bisnis

SERANG, –Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tetap berorientasi sosial dan tidak bergeser menjadi ladang bisnis.

“Orientasinya harus tetap sosial. Kalau mengarah ke bisnis, ini yang harus diwaspadai,” kata Dimyati usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan Standar Gizi, Keamanan Pangan, dan Penerima Manfaat Program MBG di Aula DPUPR Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (28/4/2026).

Menurut Dimyati, MBG merupakan program strategis nasional yang memiliki dampak besar bagi masyarakat. Program ini juga dinilai memberi efek berganda (multiplier effect), sehingga perlu dukungan penuh dari berbagai pihak.

“Kami mendukung program ini, tapi juga harus ikut mengawasi agar berjalan sesuai harapan Presiden,” ujarnya.

Dimyati juga menyoroti implementasi MBG di sejumlah daerah yang sudah menunjukkan hasil positif, termasuk dari sisi kualitas makanan. Ia meminta publik tidak menyamaratakan bahwa pelaksanaan program masih belum optimal.

Selain itu, ia mendorong pemetaan potensi wilayah untuk mendukung rantai pasok bahan pangan. Misalnya, pengembangan sentra sayuran, peternakan, atau komoditas lain di tingkat kecamatan guna menjaga stabilitas pasokan dan mengantisipasi inflasi.

Meski begitu, Dimyati mengingatkan pelaksanaan MBG harus tetap mengacu pada standar gizi yang telah ditetapkan.

“Ini program makan bergizi, jadi kandungan protein dan gizinya harus sesuai standar. Perhitungannya menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Dadang Hendrayuda mengatakan program MBG bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi seluruh pemangku kepentingan.

Ia menyebut koordinasi lintas sektor telah diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yang melibatkan pemerintah pusat hingga daerah.

“Kalau semua punya pemahaman yang sama, hasilnya akan lebih optimal,” katanya.

Dadang mengungkapkan, saat ini di Provinsi Banten terdapat sekitar 1.084 SPPG yang melayani sekitar 2,9 juta penerima manfaat. Ia menekankan pentingnya pengawasan bersama oleh masyarakat, sekolah, dan pemerintah daerah.

Menurutnya, kualitas MBG sangat ditentukan oleh standar dapur dan bahan baku yang digunakan.

“Ini bukan sekadar makan kenyang, tapi makan bergizi. Karbohidrat, protein, dan serat harus sesuai standar,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pengembangan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Banten, khususnya Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Saat ini, pembangunan 131 unit SPPG di wilayah tersebut masih berlangsung.

“Wilayah ini menjadi prioritas karena cakupan penerima manfaatnya luas, tidak hanya anak sekolah, tetapi juga lansia,” jelasnya.

Dadang berharap dukungan pemerintah daerah, terutama dalam menyiapkan rantai pasok, dapat membuat program MBG berjalan optimal, terjangkau, dan berkualitas. (Red)