Wagub Banten: Kehadiran BPR Bisa Tekan Praktik Pinjaman Ilegal

PANDEGLANG, –Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah menegaskan keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat menjadi solusi untuk menekan maraknya praktik simpan pinjam ilegal yang masih merugikan masyarakat.

Hal itu disampaikan Wagub Dimyati saat menghadiri Grand Opening Kantor Pusat BPR Amal Bhakti Sejahtera (Bank ABS) di Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Sabtu (18/7/2026).

Menurut Dimyati, BPR menjalankan kegiatan usaha dengan standar operasional yang jelas dan berada di bawah aturan hukum, sehingga masyarakat memiliki alternatif pembiayaan yang aman dan terpercaya.

“Bank ABS harus hadir untuk membantu masyarakat, khususnya mereka yang mengalami kesulitan keuangan. Jangan sampai masyarakat terjerat praktik simpan pinjam ilegal,” kata Dimyati.

Ia juga menilai prospek bisnis perbankan di Pandeglang masih sangat menjanjikan. Namun, menurutnya, keberhasilan sebuah bank sangat bergantung pada kualitas manajemen.

“Manajemen harus tekun, bekerja keras, jujur, dan berintegritas,” ujarnya.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Banten Adi Dharma mengatakan potensi industri perbankan di Pandeglang masih terbuka lebar. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi dan penyaluran kredit di daerah tersebut terus meningkat.

“Bank di Pandeglang belum padat. Baru ada dua BPR dan enam kantor cabang bank umum. BPR Syariah juga belum ada,” ujar Adi.

Adi berharap kehadiran BPR ABS mampu memperluas akses layanan keuangan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia juga mendorong BPR ABS mempercepat transformasi digital agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Selain itu, Adi meminta BPR ABS menjalin kolaborasi dengan bank umum dalam penyaluran kredit UMKM.

“Kredit UMKM merupakan bisnis utama BPR. Kolaborasi dengan bank umum akan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha,” katanya.

Sementara itu, pemegang saham BPR ABS Irna Narulita Dimyati mengatakan BPR ABS telah berdiri selama 30 tahun dan terus berupaya meningkatkan pelayanan di tengah persaingan industri perbankan.

Menurut Irna, transformasi digital, penguatan kepercayaan masyarakat, serta kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi fokus pengembangan BPR ABS ke depan. Ia menambahkan, petani, nelayan, dan pelaku UMKM merupakan mitra strategis yang selama ini menjadi sasaran utama pembiayaan.

“Mereka adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dimyati meresmikan kantor pusat baru BPR ABS yang dipindahkan dari Labuan ke Karangtanjung. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita, pemotongan tumpeng, serta pemberian santunan kepada anak yatim.

Acara itu turut dihadiri Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani, Kepala OJK Provinsi Banten Adi Dharma, Para pimpinan perbankan di wilayah Pandeglang, serta jajaran manajemen dan pemegang saham BPR ABS termasuk para pejabat di lingkungan Pemprov Banten dan Pemkab Pandeglang. (Red)