Setahun Andra Soni, Aktivis Antikorupsi Nilai Gubernur Banten Responsif Jawab Keluhan Publik

SERANG, –Aktivis antikorupsi Ade Irawan menilai Gubernur Banten Andra Soni menghadirkan corak kepemimpinan tersendiri selama setahun menjabat. Ia menyebut kebijakan yang responsif terhadap keluhan masyarakat menjadi poin plus utama Andra sebagai pelayan publik.

Menurut Ade, sikap tersebut dapat mengakselerasi terwujudnya visi Banten Maju, Adil Merata, dan Tidak Korupsi.

“Selama setahun, Gubernur Andra Soni hadir di masyarakat, mendengarkan keluhan publik, hadir di agenda-agenda publik, dan sangat merespons berbagai keluhan,” kata Ade Irawan, Kamis (12/2/2026).

Ade menilai, sikap itu mampu membangun jembatan komunikasi antara gubernur dan masyarakat. Dengan begitu, kebutuhan riil warga dapat segera diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat sasaran.

Ia mengatakan, Andra bersama jajaran aparatur Pemprov Banten perlu memetakan kebijakan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat agar dampaknya bisa langsung dirasakan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat realisasi visi pembangunan daerah.

Selain itu, Ade juga menyoroti program prioritas sekolah gratis untuk SMA, SMK, dan SKh swasta sebagai pembeda dibanding kepala daerah lain. Ia mengapresiasi langkah Pemprov Banten yang tengah menggodok penerapan sekolah gratis untuk Madrasah Aliyah.

Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Bagaimana program ini bisa mendorong peningkatan kualitas dan sumber dayanya. Karena peningkatan SDM bisa mendorong naiknya IPM. Program sekolah gratis yang digagas Andra Soni menjadi salah satu pendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten menjadi 77,25 atau masuk kategori tinggi,” ungkapnya.

Ade menekankan, program tersebut harus mampu menghadirkan pemerataan kualitas, baik bagi siswa, guru, maupun sarana penunjang pendidikan. Pemprov Banten juga didorong menjadi motor peningkatan kualitas tenaga pendidik, termasuk bagi guru di sekolah swasta melalui pelatihan, workshop, dan akses pengembangan kompetensi.

“Jadi masyarakat tidak hanya mendapatkan akses pendidikan gratis, tapi juga peningkatan kualitas. Tujuannya peningkatan kemampuan atau skill, bukan hanya bagi siswa, tetapi juga tenaga pendidiknya,” jelasnya.

Di sisi lain, Ade mengingatkan Andra Soni untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan dalam aspek pencegahan korupsi. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengapresiasi capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) dan hasil Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP), penguatan tata kelola dinilai tetap perlu dilakukan.

Menurutnya, fokus pada pemerintahan yang bersih penting agar program pembangunan berjalan tepat sasaran sekaligus memperbaiki rekam jejak Banten yang pernah diwarnai isu korupsi.

“Ini penting, mengingat track record Provinsi Banten terkait isu-isu korupsi. Agar pencegahan antikorupsi menjadi semangat dan perilaku bersama,” pungkasnya. (Red)