Plt Kadistan Banten: Program Pertanian Tetap Jalan Meski Anggaran Terbatas, Fokus Jagung hingga Tebu

SERANG, – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Nasir MD, memastikan program-program strategis yang menyentuh langsung kepentingan petani tetap berjalan meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran.

Menurut Nasir, pihaknya masih menunggu kepastian terkait kondisi anggaran. Namun, sejumlah kegiatan telah diprioritaskan agar tidak mengganggu program yang dinilai penting bagi masyarakat.

“Beberapa kegiatan tetap kami jalankan, seperti pengembangan tanaman pangan. Demplot padi dan jagung sudah dilaksanakan sekitar 50 hektare. Untuk pengembangan jagung, kami bekerja sama dengan Polda,” ujar Nasir kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (7/8/2026).

Selain tanaman pangan, Dinas Pertanian Banten juga melanjutkan pengembangan sektor hortikultura melalui budidaya pisang dan sayuran. Sementara itu, program bantuan budidaya domba dan ayam petelur masih dalam tahap penetapan lokasi serta verifikasi calon penerima di kabupaten/kota.

Nasir menjelaskan, bantuan hanya disalurkan kepada kelompok tani yang telah memiliki legalitas, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan), dan belum pernah menerima bantuan sejenis. Seluruh calon penerima akan melalui proses verifikasi.

“Kami memastikan bantuan tepat sasaran. Kelompok yang belum memiliki legalitas atau belum terdaftar di Simluhtan tidak bisa langsung menerima bantuan,” tegasnya.

Ia menambahkan, nilai bantuan mengikuti ketentuan yang berlaku. Bantuan sosial untuk kelompok tani maksimal Rp35 juta per kelompok, sedangkan bantuan ayam petelur dibatasi paling banyak 100 ekor per kelompok.

Selain program yang bersumber dari APBD, Dinas Pertanian Banten juga menjalankan sejumlah program strategis nasional, mulai dari bantuan benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga pembangunan infrastruktur pertanian.

Pemprov Banten juga tengah menyiapkan program optimalisasi lahan (oplah), khususnya di sentra produksi pangan seperti Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang, dan Kabupaten Tangerang sesuai arahan pemerintah pusat.

Di sisi lain, Banten mulai mendorong pengembangan komoditas tebu. Tahun ini, provinsi tersebut mendapat alokasi pengembangan hingga 3.000 hektare. Namun realisasinya akan disesuaikan dengan kesiapan lahan dan petani.

“Petani yang ikut program ini minimal memiliki lahan lima hektare. Nantinya disiapkan bantuan benih bibit tebu 60.000 stek per hektare dan dukungan biaya hari orang kerja (HOK) sebesar 3 juta per hektare. Ini menjadi modal awal pengembangan tebu,” jelas Nasir.

Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada sekitar 335 hektare lahan di Kabupaten Pandeglang yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kementerian Pertanian. Proses pengadaan untuk pengembangan lahan tersebut juga telah berjalan.

Untuk menjamin pemasaran hasil panen, Dinas Pertanian Banten telah menjalin kerja sama dengan PT Sinergi Gula Nusantara sebagai off-taker.

“Saya tidak ingin meminta petani menanam tebu kalau hasil panennya tidak jelas dijual ke mana. Karena itu kami mempertemukan langsung petani dengan pihak off-taker agar mereka memiliki kepastian pasar dan semakin semangat menanam,” katanya.

Nasir berharap pabrik gula milik PT Aman Agrindo di Tegal Papak, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, segera beroperasi. Dengan begitu, hasil panen tebu petani dapat terserap lebih optimal dan biaya angkut menjadi lebih efisien. (Den)