Kongres Kebudayaan Banten, Komisi VI Usulkan Dana Abadi dan Digitalisasi

SERANG, – Komisi VI Bidang Pendanaan Kongres Kebudayaan Banten 2026 mengusulkan tiga strategi untuk memperkuat pembiayaan pemajuan kebudayaan di Provinsi Banten. Ketiganya meliputi pembentukan Dana Abadi Kebudayaan Daerah, pembangunan sistem digital kebudayaan, dan pelibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Tiga rekomendasi tersebut disampaikan dalam Sidang Pleno Kongres Kebudayaan Banten 2026 di Plaza Aspirasi, Serang, Kamis (12/11/2026).

Ketua Komisi VI, Uday Suhada, mengatakan, pendanaan merupakan salah satu tantangan utama dalam upaya memajukan kebudayaan. Berbagai gagasan pelestarian dan pengembangan budaya akan sulit diwujudkan tanpa dukungan pembiayaan yang terencana dan berkelanjutan.

Menurut Uday, pemajuan kebudayaan tidak cukup hanya mengandalkan idealisme dan alokasi anggaran tahunan pemerintah. Diperlukan sistem pendanaan yang transparan, terukur, dan berkesinambungan.

“Anggaran bukan sekadar angka dalam APBD, tetapi merupakan bentuk nyata dari politik kebudayaan negara,” kata Uday Suhada di sela-sela Kongres Kebudayaan Banten pertama tersebut.

Dana Abadi untuk Pembiayaan Jangka Panjang

Rekomendasi pertama Komisi VI adalah pembentukan Dana Abadi Kebudayaan Daerah. Pemerintah Provinsi Banten didorong bekerja sama dengan dunia usaha untuk menyediakan dana khusus bagi kegiatan penelitian, pelestarian, dan pengembangan ekonomi budaya.

Dana tersebut diusulkan dikelola melalui skema dana abadi agar pembiayaan kebudayaan tidak terus bergantung pada siklus tahunan APBD maupun pergantian kepemimpinan daerah.

Melalui skema ini, berbagai program kebudayaan diharapkan memperoleh dukungan pembiayaan jangka panjang. Program tersebut antara lain penelitian naskah kuno, dokumentasi maestro, penyelamatan tradisi yang terancam punah, hingga pengembangan produk berbasis budaya lokal.

Dengan demikian, upaya pelestarian budaya tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran dalam satu tahun berjalan.

Digitalisasi untuk Transparansi dan Pengawasan

Rekomendasi kedua adalah pembangunan sistem digital kebudayaan yang terintegrasi. Komisi VI menilai, digitalisasi diperlukan untuk memperkuat pendataan, memantau pelaksanaan program, sekaligus mengawasi penggunaan anggaran kebudayaan.

Platform tersebut diharapkan menjadi pusat data kebudayaan Banten yang memuat informasi mengenai Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), program lintas kabupaten/kota, hingga laporan penggunaan anggaran.

Melalui sistem tersebut, pemerintah, pelaku budaya, dan masyarakat dapat mengakses informasi mengenai program yang sedang berjalan, lokasi kegiatan, penanggung jawab, serta manfaat yang dihasilkan.

Keterbukaan informasi ini diharapkan mendorong pengelolaan kebudayaan yang lebih akuntabel sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan.

Libatkan Dunia Usaha melalui Forum CSR

Rekomendasi ketiga adalah memperluas keterlibatan dunia usaha dalam pemajuan kebudayaan melalui Forum Tanggung Jawab Sosial Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan (Forum CSR) Provinsi Banten.

Komisi VI mengusulkan agar program Pengembangan Ekonomi Budaya ditawarkan kepada perusahaan melalui laman resmi Forum CSR Provinsi Banten di csr.bantenprov.go.id.

Melalui skema tersebut, dana tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan tidak hanya dialokasikan untuk pembangunan fisik, tetapi juga dapat mendukung pengembangan sektor kebudayaan.

Dukungan perusahaan dapat diwujudkan melalui pemberdayaan sanggar seni, pelatihan maestro, penyelenggaraan festival budaya, hingga pengembangan produk ekonomi kreatif berbasis tradisi lokal.

Kolaborasi ini diharapkan membuka sumber pembiayaan alternatif di luar APBD. Pada saat yang sama, kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha dapat mempertemukan kebutuhan pelaku budaya dengan program tanggung jawab sosial perusahaan.

Jangan Berhenti pada Dokumen Rekomendasi

Komisi VI mengingatkan, pencantuman program kebudayaan dalam dokumen perencanaan pemerintah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan APBD, tidak serta-merta menjamin tersedianya anggaran.

Setiap usulan tetap harus melalui tahapan perencanaan, penganggaran, penentuan prioritas, dan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, Komisi VI berharap tiga rekomendasi yang dihasilkan dalam kongres tersebut tidak berhenti sebagai catatan dalam dokumen akhir. Diperlukan tindak lanjut konkret agar gagasan yang telah dirumuskan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program pemerintah.

Uday Suhada menegaskan, hasil kongres harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan kebudayaan masyarakat Banten. Jangan sampai kongres hanya menghasilkan rekomendasi tanpa diikuti perubahan dalam sistem pengelolaan dan pembiayaan kebudayaan.

Melalui pembentukan Dana Abadi Kebudayaan Daerah, digitalisasi, dan kemitraan dengan dunia usaha, kekayaan budaya Banten diharapkan dapat dikelola secara lebih profesional dengan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan.

Selain menjaga warisan budaya, langkah tersebut juga diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pemilik budaya.

Kongres Kebudayaan Banten 2026 mengusung tagline “Budaya Hidup, Banten Berdaya”. Semangat tersebut menempatkan kebudayaan bukan sekadar warisan masa lalu yang harus dilestarikan, melainkan juga aset strategis untuk membangun masa depan Banten. (Red)