KNPI Pandeglang Soroti Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Rp44 Miliar

PANDEGLANG, – Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Pandeglang mendesak DPRD menindaklanjuti sejumlah persoalan daerah, mulai dari revitalisasi sekolah, transparansi anggaran kepemudaan, hingga peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). KNPI juga menyoroti anggaran perjalanan dinas DPRD yang disebut mencapai Rp44 miliar.

Desakan itu disampaikan dalam audiensi atau rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Pandeglang pada Rabu, 21 Oktober 2026. Pertemuan tersebut turut membahas persoalan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Audiensi dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang TB Udi Juhdi beserta sejumlah anggota, Sekretaris Dewan, dan pejabat Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Pandeglang.

Ketua Umum DPD KNPI Pandeglang Saepudin mengapresiasi penerimaan Komisi IV dan Sekretariat DPRD. Namun, ia menyayangkan pertemuan tersebut belum menghasilkan solusi konkret atas persoalan yang disampaikan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi IV DPRD Pandeglang dan Sekretariat DPRD yang telah menerima kami dalam audiensi ini. Namun, kami menyayangkan karena belum ada solusi konkret yang dapat menjawab berbagai persoalan yang kami sampaikan,” kata Saepudin.

Ia juga mengkritik ketidakhadiran Ketua DPRD Pandeglang dalam pertemuan tersebut. Menurut Saepudin, kehadiran pimpinan legislatif diperlukan untuk membahas persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Saepudin turut menyayangkan ketidakhadiran Kepala Disdikpora Pandeglang. Padahal, menurut dia, dinas tersebut memiliki peran penting dalam menjelaskan persoalan pendidikan dan kebijakan kepemudaan.

“Kami kecewa karena persoalan yang kami bawa menyangkut kepentingan masyarakat luas, dunia pendidikan, serta pembinaan dan pemberdayaan pemuda di Kabupaten Pandeglang,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah daerah lebih responsif terhadap aspirasi pemuda, mahasiswa, dan masyarakat. KNPI, kata dia, akan terus mengawal kebijakan daerah dan mendorong DPRD menjalankan fungsi representasi serta pengawasan secara optimal.

KNPI Minta Anggaran Kepemudaan Transparan

Selain persoalan pendidikan dan anggaran daerah, KNPI Pandeglang menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran kepemudaan. Saepudin meminta pemerintah daerah memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara akuntabel dan tepat sasaran.

Ia juga mendesak pemerintah daerah memperkuat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan melalui regulasi teknis yang jelas.

Menurut Saepudin, keberadaan peraturan daerah belum cukup tanpa pedoman pelaksanaan yang memastikan kebijakan kepemudaan berjalan efektif. Karena itu, KNPI mendorong penerbitan Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana.

“Kami berharap anggaran kepemudaan dapat direalisasikan secara akuntabel, transparan, dan bijaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata dia.

KNPI juga akan mengawasi penggunaan anggaran tersebut agar memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas, kreativitas, dan pemberdayaan generasi muda di Pandeglang.

DPRD Siapkan RDP Lanjutan

Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang TB Udi Juhdi mengatakan audiensi tersebut memberikan informasi tambahan bagi legislatif, terutama mengenai program revitalisasi sekolah dan anggaran kegiatan kepemudaan.

Menurut dia, sejumlah informasi yang disampaikan KNPI akan dibahas secara internal sebelum DPRD menentukan langkah selanjutnya.

“Ini merupakan informasi penting yang kami terima. Selain persoalan revitalisasi sekolah, ternyata ada informasi lain terkait anggaran kegiatan kepemudaan di Kabupaten Pandeglang yang perlu kami dalami. Hal ini akan menjadi bahan pembahasan internal DPRD dan akan kami tindak lanjuti,” ujar Udi.

Ia mengatakan Komisi IV berencana menggelar RDP lanjutan dengan organisasi perangkat daerah terkait dan DPD KNPI Pandeglang dalam waktu dekat. Pertemuan itu diharapkan dapat memperjelas persoalan yang muncul sekaligus merumuskan penyelesaiannya.

“Dalam waktu dekat, kami akan mengupayakan pelaksanaan RDP kembali dengan OPD terkait dan teman-teman DPD KNPI Pandeglang untuk membahas persoalan ini serta mencari solusi terbaik bagi kepentingan pemuda dan masyarakat,” kata dia.

KNPI Pandeglang berharap DPRD dan pemerintah daerah menindaklanjuti hasil audiensi, terutama terkait transparansi anggaran, peningkatan PAD, pengawasan program pembangunan, dan kebijakan kepemudaan.

Organisasi tersebut menyatakan akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berlangsung transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. (Red)