Gubernur Banten Hadiri Munas VII APPSI, Tekankan Integritas Pemerintahan Daerah

JAKARTA, – Gubernur Banten Andra Soni menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2025 yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (23/10/2025). Munas kali ini mengusung tema “Menjaga Integritas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Kreatif.”

“Alhamdulillah, hari ini menghadiri kegiatan Munas Ketujuh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Agendanya selain munas juga pemilihan ketua umum APPSI periode 2025–2029. Alhamdulillah terpilih Gubernur Kalimantan Timur,” ujar Andra Soni.

Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyampaikan bahwa organisasi yang sehat bukan sekadar simbol eksistensi, tetapi menjadi indikator keberhasilan dalam memberikan manfaat bagi anggotanya serta kontribusi nyata bagi pemerintah pusat.

Kementerian Dalam Negeri, kata Akhmad, memberikan apresiasi kepada APPSI yang secara konsisten meningkatkan kompetensi para anggotanya.

“Sinergi pusat dan daerah merupakan hal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, serta kesiapan menghadapi tantangan nasional ke depan,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya berpesan agar kepala daerah terus menjaga sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pimpinan DPRD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyusun peraturan daerah yang berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat.

Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya penyediaan pelayanan publik yang merata dan tidak diskriminatif, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, sektor swasta, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan bersama.

“Pemerintah daerah juga perlu memprioritaskan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang baik, peningkatan ruang fiskal, serta pengendalian terhadap potensi kecurangan,” ujar Tito.

Sementara itu, Ketua APPSI periode 2023–2025 Al Haris menjelaskan bahwa selama dua tahun masa kepemimpinannya, APPSI rutin menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan mendapatkan tanggapan cepat dari kementerian terkait, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah.

“Pergantian kepemimpinan di APPSI biasanya mengikuti berakhirnya masa jabatan gubernur. Sesuai AD/ART, masa kepengurusan berlangsung empat tahun,” kata Al Haris.

Pada Munas VII ini, formatur yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah secara aklamasi menetapkan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud sebagai Ketua Umum APPSI periode 2025–2029.

Dalam sambutannya, Rudy menyampaikan komitmen untuk membawa APPSI memperkuat kolaborasi antarprovinsi sebagai mitra strategis pemerintah pusat. Ia juga bertekad mendorong digitalisasi data, memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, dan meningkatkan kemandirian ekonomi daerah.

“Kami ingin membangun APPSI yang modern dan adaptif terhadap perubahan,” ujar Rudy. (Red)