Gubernur Andra Soni Gandeng BPJT dan Operator Tol Benahi Layanan Tol di Banten

TANGERANG, –Gubernur Banten Andra Soni bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait pelayanan Jalan Tol Jakarta-Tangerang hingga Tangerang-Merak. Pemprov Banten pun menggandeng Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), operator jalan tol, kepolisian, hingga pemerintah daerah untuk membenahi berbagai persoalan di ruas tol tersebut.

Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Jalan Tol Jakarta-Merak di Kantor Gubernur Banten, Kota Tangerang Selatan, Selasa (26/5/2026).

Rapat dihadiri unsur Kementerian PUPR melalui BPJT, Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo, Jasa Marga, Astra Infra Toll Road Tangerang-Merak, Polda Banten, Polda Metro Jaya, PJR Bitung, PJR Serang, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang dilintasi jalan tol.

Andra Soni mengatakan, sejumlah persoalan yang selama ini dikeluhkan pengguna jalan tol menjadi perhatian utama. Di antaranya parkir liar di bahu jalan, kendaraan besar yang nekat melaju di jalur kanan, kerusakan jalan, hingga penanganan kendaraan over dimension over loading (ODOL).

“Ada beberapa isu yang kita bahas yang lahir dari keluhan masyarakat. Mulai parkir di bahu jalan sampai kendaraan besar yang berada di jalur kanan. Semua kita koordinasikan bersama,” ujar Andra.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor penting dilakukan agar pelayanan jalan tol sebagai urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di Banten semakin optimal.

Tak hanya itu, rapat juga membahas percepatan perbaikan jalan tol di sejumlah titik yang mengalami kerusakan maupun gangguan pelayanan lainnya.

“Kita juga koordinasikan perbaikan jalan tol sesuai kondisi saat ini. Termasuk juga pembahasan terkait ODOL,” imbuhnya.

Andra menegaskan, meski pengelolaan jalan tol bukan kewenangan Pemprov Banten, pihaknya tetap memberi perhatian serius karena menyangkut kepentingan masyarakat.

“Walaupun bukan kewenangan Pemprov Banten, tetap menjadi perhatian kami karena digunakan langsung oleh masyarakat Banten,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPJT Wilan Oktavian mengatakan pemerintah tengah menyiapkan pembatasan kendaraan ODOL di jalan tol mulai 1 Juni 2026. Kebijakan itu menjadi bagian dari target penerapan zero ODOL pada Januari 2027.

“Persiapan menuju zero ODOL Januari 2027 harus mulai ditertibkan dari sekarang,” kata Wilan.

BPJT bersama badan usaha jalan tol juga terus mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Upaya yang dilakukan antara lain perbaikan jalan secara masif, penanganan genangan banjir, pengaturan antrean gerbang tol, hingga penertiban parkir liar di bahu jalan.

Selain itu, Astra Infra Toll Road saat ini tengah mengkaji pelebaran 11 titik crossing drainase guna mengantisipasi banjir saat curah hujan tinggi.

“Kita fokus supaya kondisi jalan tol memenuhi standar pelayanan minimal,” pungkasnya. (Red)