Fraksi PKS Dorong Bupati Pandeglang Terbitkan Perbup Pencegahan LGBT

PANDEGLANG, – Fraksi PKS DPRD Kabupaten Pandeglang meminta Bupati Pandeglang menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) atau Surat Edaran sebagai upaya pencegahan praktik LGBT di wilayah tersebut. Usulan itu disampaikan setelah audiensi dengan tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan.

Ketua Fraksi PKS DPRD Pandeglang Dede Sumantri mengatakan, pihaknya juga akan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pencegahan perilaku seksual yang mereka sebut sebagai penyimpangan. Raperda tersebut ditargetkan masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

“Pada September nanti kami akan menyampaikan usulan agar Raperda tersebut masuk Propemperda 2027,” kata Dede kepada wartawan usai audiensi dengan tokoh agama dan ormas di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Pandeglang, Kamis (30/7/2026).

Menurut Dede, regulasi tersebut diperlukan karena Fraksi PKS menilai fenomena LGBT semakin meresahkan masyarakat dan dikhawatirkan berdampak terhadap generasi muda apabila tidak diantisipasi sejak dini.

“Pemerintah daerah memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui kebijakan yang bertujuan mencegah praktik tersebut. Selain aspek pencegahan, regulasi yang diusulkan juga diharapkan memuat edukasi bagi generasi muda agar tidak terjerumus pada perilaku yang dimaksud,” ujarnya.

Dede menambahkan, Fraksi PKS juga mengusulkan agar aturan tersebut memuat ketentuan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pihak yang dinilai melanggar, termasuk jika terdapat aktivitas yang dilakukan secara terorganisasi atau dalam bentuk komunitas.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan sebagai upaya menjaga ketertiban masyarakat serta melindungi generasi muda di Kabupaten Pandeglang. (Red)