Fraksi PKB DPRD Banten: Buruh Kunci Majukan Industri dan Ekonomi

SERANG, –Peran buruh dinilai tak bisa dipandang sebelah mata. Fraksi PKB DPRD Banten menegaskan, buruh merupakan salah satu motor utama penggerak sektor industri dan perekonomian nasional.

Anggota DPRD Banten dari Fraksi PKB, H Nawawi Nurhadi, menyebut kontribusi buruh sangat krusial dalam menentukan kemajuan bangsa.

“Buruh juga penentu kemajuan bangsa dalam sektor industri, produksi, dan perekonomian,” ujar Nawawi, Kamis (30/4/2026).

Momentum peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2026, menurutnya, harus dimaknai lebih dari sekadar seremoni. Ia menilai, momen ini penting sebagai titik balik untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja di Indonesia.

“Ini saatnya jadi refleksi bersama, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan, untuk memastikan hak-hak dasar buruh benar-benar terpenuhi,” tegasnya.

Nawawi menyoroti sejumlah persoalan klasik yang hingga kini masih membelit kalangan buruh. Mulai dari upah layak, akses pendidikan, jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga layanan kesehatan.

Menurutnya, sebagai tulang punggung industri, buruh masih menghadapi tantangan besar untuk hidup layak dan berkeadilan.

“Karena itu, kehadiran buruh dalam pembangunan harus diimbangi kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan mereka,” katanya.

Ia juga meminta pemerintah memberi perhatian lebih serius terhadap nasib buruh, mengingat kontribusi besar mereka terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas industri nasional.

“Peran buruh sangat penting dalam menggerakkan sektor-sektor strategis penopang pembangunan,” ujarnya.

Nawawi menegaskan, sudah saatnya buruh mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak.

Tak hanya itu, ia mendorong agar buruh diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah, bukan sekadar tenaga kerja.

“Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan buruh jadi kunci menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan,” jelasnya.

Ia pun berharap peringatan Hari Buruh tahun ini menjadi tonggak perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan kualitas hidup buruh.

“Termasuk perbaikan sistem pengupahan, akses pendidikan bagi keluarga buruh, serta penguatan jaminan sosial dan kesehatan,” pungkasnya. (Red)