BERITA HOT

DPRD Pandeglang Klaim Dana Pokir 2026 Tepat Sasaran, P4 Minta APH Ikut Awasi

PANDEGLANG, –DPRD Kabupaten Pandeglang memastikan alokasi dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) Tahun Anggaran 2026 akan digunakan sesuai kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, Pergerakan Pemuda Peduli Pandeglang (P4) meminta penggunaan dana tersebut diawasi secara ketat untuk mencegah penyimpangan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Pandeglang, Ade Muamar, mengatakan pihaknya mengawal usulan hasil reses agar sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan dapat dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Dana Pokir kami awasi secara ketat, mulai dari nomenklatur anggaran, perencanaan, hingga dipastikan bisa dilaksanakan oleh OPD teknis,” kata Ade kepada wartawan, Rabu (1/7/2027).

Ade Muamar dari Fraksi PKB ini menjelaskan, dana Pokir tidak hanya dialokasikan untuk pembangunan jalan lingkungan, tetapi juga tersebar di sejumlah OPD, seperti Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan.

“Bukan hanya perbaikan jalan. Dana Pokir juga ada di sektor pertanian dan pendidikan. Karena itu kami kawal dan awasi,” terangnya.

Menurutnya, seluruh program yang dibiayai melalui dana Pokir harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Ini uang rakyat. Dana Pokir diprioritaskan sesuai kemampuan anggaran dan kewenangan daerah,” tegasnya.

Situasi Gedung DPRD Pandeglang, Rabu (1/7/2026).

Namun, alokasi dana Pokir juga mendapat sorotan dari P4. Ketua P4 Pandeglang, Arip Wahyudi, menilai dana Pokir memiliki potensi disalahgunakan jika tidak diawasi secara maksimal.

“Dana Pokir rawan penyelewengan. Sudah banyak contoh di berbagai daerah yang berujung pada proses hukum,” kata Arip.

Ia mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menegaskan dana Pokir bukan dana pribadi anggota dewan ataupun alat transaksi politik, melainkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang harus dikelola sesuai aturan.

“Sudah ada peringatan dari KPK. Dana Pokir harus tepat sasaran dan benar-benar berasal dari hasil penyerapan aspirasi melalui reses,” ujarnya.

Arip juga meminta aparat penegak hukum, mulai dari KPK, kejaksaan hingga kepolisian, ikut mengawasi penggunaan dana Pokir agar pelaksanaannya berjalan transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang, Roni, ST, MSi, mengatakan proyek pembangunan yang bersumber dari dana Pokir saat ini masih dalam proses lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

“Untuk Pokir sedang dalam proses tahapan lelang dan akan segera direalisasikan pembangunannya,” kata Roni. (Red)

Deni

Recent Posts

PKB Pandeglang Ikut Berduka, Siap Bantu Korban Kebakaran Baduy

PANDEGLANG, – Musibah kebakaran yang melanda permukiman warga Baduy Luar di Kampung Cipaler Babakan, Desa…

4 jam ago

Persiapan Haji 2027 Dimatangkan, Jemaah Lebak Mulai Pelunasan BPIH

LEBAK, – Persiapan pemberangkatan jemaah haji Kabupaten Lebak, Banten, tahun 2027 terus dimatangkan. Kementerian Haji…

14 jam ago

Baduy Dikepung Masalah: TBC, Tambang Emas Liar hingga Kebakaran Permukiman

LEBAK, – Di balik keasrian alam dan kuatnya tradisi adat Baduy, Kabupaten Lebak, Banten, sejumlah…

14 jam ago

Hindari Mobil Boks, Bus Murni Jaya Nyungsep Ke Parit! 30 Penumpang Selamat

Kobarnews.id, SERANG – Detik-detik mencekam mewarnai jalur Pandeglang-Serang, Rabu sore (19/11/2026). Bus Murni Jaya yang…

1 hari ago

SAH! Jaksa Agung Lantik Andra Soni Pimpin Hansip Reborn, Ali Hanafiah Nahkodai ABPEDNAS Banten

SERANG, – Gebrakan besar penguatan organisasi masyarakat di Provinsi Banten! Jaksa Agung RI ST Burhanuddin…

3 hari ago

Andra Soni Pasang Badan Bela Badak Ujung Kulon: Jangan Coba-Coba Pindahkan

SERANG, – Gubernur Banten Andra Soni pasang badan membela Badak Jawa alias Badak Bercula Satu.…

3 hari ago