Desak DPRD Buat Perda Miras dan Aturan Terkait LGBT, Ulama Pandeglang: Jangan Berhenti di Wacana

PANDEGLANG, –Sejumlah tokoh ulama, masyarakat, santri, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam mendatangi DPRD Kabupaten Pandeglang, Kamis (30/7/2026). Mereka mendesak DPRD segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) inisiatif tentang pengendalian minuman keras (miras) serta usulan pengaturan terkait LGBT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aspirasi itu disampaikan dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Pandeglang. Dalam pertemuan tersebut, para peserta meminta DPRD menindaklanjuti usulan itu secara serius.

Salah seorang tokoh ulama Pandeglang, KH Ucu Ahmad Hafidz Rosyid atau yang akrab disapa Kiai Ucu, mengatakan kedatangan mereka bertujuan mendorong DPRD merealisasikan aspirasi masyarakat melalui pembentukan perda.

“Alhamdulillah hari ini kami bersilaturahmi bersama masyarakat dan para santri untuk meminta DPRD Pandeglang segera membuat perda. Kami berharap aspirasi ini ditanggapi secara serius dan tidak hanya berhenti pada pembahasan semata,” ujar KH Ucu.

Menurutnya, DPRD memiliki kewenangan untuk menampung sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena itu, ia berharap seluruh anggota dewan menunjukkan komitmen dalam menindaklanjuti usulan tersebut.

“Kami berharap ada langkah nyata dan cepat. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut tanpa kepastian. Kami akan mengawal prosesnya hingga benar-benar terealisasi,” tegasnya.

KH Ucu juga menyinggung usulan Perda Miras atau bersih dari peredaran miras di Kabupaten Pandeglang yang, menurutnya, pernah bergulir sejak 2015 namun hingga kini belum menghasilkan kepastian.

“Kami tidak ingin pengalaman yang sama terulang. Kali ini kami berharap prosesnya jelas, serius, dan menghasilkan keputusan yang nyata,” katanya.

Dalam audiensi itu, lanjut KH Ucu, Ketua DPRD bersama pimpinan fraksi menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.

“Alhamdulillah, Ketua DPRD bersama pimpinan fraksi menyampaikan bahwa mereka akan segera menindaklanjuti aspirasi ini. Kami mengapresiasi komitmen tersebut dan akan terus mengawal pelaksanaannya,” ujarnya.

Audiensi juga diwarnai diskusi antara tokoh ulama, masyarakat, santri, dan perwakilan ormas Islam. Sejumlah tokoh, di antaranya KH Babai, KH Ujang dan KH Mumu, turut menyampaikan pandangan agar DPRD segera merealisasikan aspirasi tersebut.

“Ketika adanya kemaksiatan diketahui oleh semua elemen masyarakat khususnya Ulama dan Umaroh jika tidak ada tindakan sama sekali, ini yang kita hawatirkan bahayanya. Untuk urusan LGBT itu kami sudah mengetahui keberadaannya dan setelah viralnya kami perihatin, maka harus segera ditindaklanjuti dengan aksi para anggota dewan untuk membuat perda demi kemaslahatan masyarakat Pandeglang,” beber KH. Babai.

Ketua Fraksi PPP DPRD Pandeglang, E Supriadi, mengatakan fraksinya mendukung aspirasi yang disampaikan masyarakat.

“Sejak awal Fraksi PPP mendukung aspirasi para tokoh ulama, masyarakat, dan ormas Islam. Kami siap mengawal pembahasan perda sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” kata anggota DPRD Pandeglang dari Daerah Pemilihan (Dapil) V itu.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Pandeglang, Dede Sumantri. Ia menyatakan mendukung agar usulan tersebut diproses sebagai perda inisiatif DPRD sesuai prosedur yang berlaku.

Audiensi ditutup dengan penandatanganan berita acara dan nota kesepakatan yang diserahkan kepada Ketua DPRD Pandeglang, Tb Agus Khotibul Umam, sebagai bahan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan masyarakat. (Red)