Pelantikan yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Hall Nusantara, Kabupaten Tangerang, Banten, tersebut dipimpin langsung Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Momentum ini sekaligus menjadi titik awal konsolidasi organisasi untuk menghadapi pertarungan politik pada 2029.

Dalam prosesi pelantikan, Dasco menyerahkan bendera panji Partai Gerindra kepada masing-masing ketua DPD dan DPC. Penyerahan panji tersebut menjadi simbol amanah sekaligus tanggung jawab bagi seluruh pengurus untuk membesarkan partai dan memperkuat perjuangan politik di wilayah masing-masing.

Ketua DPD Partai Gerindra Banten, Andra Soni, yang juga menjabat Gubernur Banten, menyatakan kesiapan seluruh kader menyongsong babak baru perjuangan partai demi kemajuan Indonesia.

Andra mengaku bangga melihat antusiasme dan semangat para kader yang telah hadir sejak pagi. Bahkan, sebagian kader sudah berdatangan sejak malam hingga subuh untuk mempersiapkan dan menyukseskan acara tersebut.

“Terima kasih kepada Bang Dasco yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader Partai Gerindra yang sejak malam, subuh, hingga pagi hari telah hadir dan ikut mempersiapkan kegiatan ini,” ujar Andra.

Di hadapan jajaran pengurus dan kader, Andra juga memaparkan sejumlah program pemerintah yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten terus menjalankan berbagai program prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan hingga program sekolah gratis.

Andra menyebut, program sekolah gratis telah memberikan manfaat kepada sekitar 125 ribu siswa di Banten.

Ia pun mengajak seluruh kader Gerindra tidak sekadar memperkuat organisasi, tetapi juga memastikan kehadiran partai benar-benar dirasakan masyarakat.

“Mari bersama-sama terus berjuang untuk kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Banten semakin maju,” ajaknya.

Dasco: Kader Jangan Hanya Duduk di Kantor

Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan seluruh pengurus dan kader Gerindra Banten agar tidak hanya aktif dalam kegiatan internal partai. Seluruh kader diminta turun langsung ke tengah masyarakat dan mengawal program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dasco menegaskan, pelantikan pengurus bukan sekadar seremoni pergantian atau pengukuhan jabatan. Lebih dari itu, momentum tersebut harus menjadi awal penguatan konsolidasi dan kerja nyata partai.

Menurutnya, seluruh jajaran Gerindra harus mulai mempersiapkan diri menghadapi agenda politik 2029, mulai dari Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Saya meminta seluruh kader untuk terus bekerja sama, bahu-membahu, dan turun langsung ke lapangan. Kita harus mengawal program Bapak Presiden Prabowo Subianto sekaligus mempersiapkan perjuangan untuk meraih kemenangan pada 2029,” tegas Dasco.

Wakil Ketua DPR RI tersebut juga meminta jajaran pengurus melakukan seleksi dan pemetaan kader secara terukur. Langkah ini dinilai penting agar pergerakan organisasi semakin efektif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dasco menekankan, kekompakan dan persatuan menjadi modal utama dalam membesarkan partai. Namun, soliditas organisasi harus dibuktikan melalui kerja nyata, bukan sebatas slogan.

Karena itu, setiap kader diminta mengambil peran dalam memperjuangkan kepentingan rakyat sekaligus memastikan program-program pemerintah berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Resmikan Mobil Laskar dan Perahu Karet

Tak hanya pelantikan pengurus, kegiatan tersebut juga diwarnai peresmian Mobil Laskar Gerindra dan perahu karet Gerindra Banten. Peresmian dilakukan langsung oleh Dasco.

Kehadiran fasilitas operasional tersebut menjadi bagian dari penguatan sarana pendukung kegiatan Laskar Gerindra Banten.

Acara ini turut dihadiri jajaran pengurus DPP Partai Gerindra, anggota DPR RI Fraksi Gerindra, anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi Gerindra, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Banten.

Dengan dilantiknya seluruh pengurus DPD dan DPC, Gerindra Banten kini dituntut semakin solid dalam memperkuat organisasi, mengawal program pemerintahan Prabowo, dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.

Konsolidasi ini sekaligus menjadi langkah awal Gerindra Banten dalam menyiapkan kekuatan politik untuk menghadapi kontestasi 2029 dengan target meraih kemenangan. (Red)

Artikel Pengurus Gerindra se-Banten Dilantik, Dasco Panaskan Mesin Politik Menuju Kemenangan 2029 pertama kali tampil pada Banten Online.

Target penambahan anggaran tersebut disampaikan Andra Soni saat menyerahkan Bantuan Sosial Jaminan Sosial Keluarga Tahap I Tahun 2026 secara simbolis di Aula Kantor Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Jumat (30/10).

Andra menegaskan, pemerintah daerah harus hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, alokasi bansos diharapkan terus diperkuat agar semakin banyak keluarga rentan yang mendapatkan perlindungan.

“Insyaallah, kita punya target untuk menambah anggaran bansos pada 2027. Mohon doanya agar kami mampu mengurus masyarakat yang membutuhkan, yang insyaallah bermanfaat di dunia dan akhirat,” ujar Andra.

Pada 2026, Pemprov Banten menggelontorkan anggaran Rp8,15 miliar untuk 16.311 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Masing-masing keluarga mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp500 ribu.

Dari total penerima tersebut, sebanyak 7.258 KPM mendapatkan bantuan pada tahap pertama. Khusus Kota Tangerang Selatan, penyaluran awal diberikan kepada 140 keluarga dari total 500 KPM yang terdata.

Sementara itu, penyaluran tahap kedua untuk 9.053 KPM lainnya dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026.

Andra menekankan, penyaluran bansos tidak boleh asal diberikan. Ketepatan sasaran menjadi perhatian utama agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Seluruh penerima telah melalui proses verifikasi, validasi, serta pemadanan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Untuk mencegah penyelewengan, Pemprov Banten juga menerapkan sistem penyaluran langsung melalui Bank Banten ke rekening masing-masing penerima.

Andra mengingatkan, bantuan tersebut merupakan hak penuh masyarakat. Tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan dengan meminta potongan maupun imbalan.

“Tidak boleh ada potongan dalam bentuk apa pun, oleh siapa pun, dan dengan alasan apa pun. Apabila ada pihak yang meminta potongan atau imbalan, segera laporkan kepada petugas Dinas Sosial atau aparat setempat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Lukman mengatakan, program bansos tersebut merupakan bagian dari arahan Gubernur Andra Soni bersama Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial.

Tak hanya bantuan keluarga, Pemprov Banten juga menyiapkan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp1,25 miliar bagi 500 penerima. Setiap penerima mendapatkan bantuan modal usaha Rp2,5 juta.

Selain itu, bantuan juga diberikan kepada anak telantar binaan panti, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Masing-masing kategori memiliki kuota 600 penerima dengan alokasi anggaran Rp300 juta dan bantuan Rp500 ribu per orang.

“Program ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan harapan nyata bagi ribuan keluarga di Banten yang membutuhkan jaring pengaman untuk memenuhi kebutuhan dasarnya,” kata Lukman.

Lukman menambahkan, pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan bantuan uang tunai. Pemprov Banten juga menjalankan berbagai program lintas sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di antaranya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah berupa beras dan ayam beku, program sekolah gratis bagi siswa sekolah swasta, bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga penyediaan sarana air bersih.

Berbagai intervensi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga kurang mampu.

Hasilnya, angka kemiskinan Banten tercatat relatif rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Provinsi Banten pada Maret 2026 berada di angka 5,38 persen. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,07 persen.

Pemprov Banten berupaya mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan program perlindungan sosial dan pemerataan pembangunan.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. (Red)

Artikel Tekan Kemiskinan, Andra Soni Bidik Kenaikan Anggaran Bansos Banten pada 2027 pertama kali tampil pada Banten Online.

Andra mengatakan, masyarakat adat Baduy selama ini menjadi teladan dalam menjaga keseimbangan alam. Kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dinilai penting untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi sumber kehidupan masyarakat.

Hal itu disampaikan Andra saat menghadiri penyerahan bibit tanaman dalam rangka Gerakan Menanam 70 Ribu Bibit Pohon yang digagas Perkumpulan Urang Banten (PUB), di Rumah Kajaroan Kanekes, Ciboleger, Kabupaten Lebak, Minggu (25/10).

Kegiatan tersebut sekaligus memperingati HUT ke-8 PUB dan menjadi bagian dari gerakan Baduy Lestari.

“Terima kasih kepada Perkumpulan Urang Banten atas prakarsa Gerakan Baduy Lestari, serta kepada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum-Ciliwung dan seluruh pihak yang telah mendukung penyediaan dan penyaluran bibit tanaman,” ujar Andra.

Dia berharap PUB terus menjadi wadah pengabdian untuk mendorong kemajuan Banten. Terlebih, kegiatan tersebut berlangsung bertepatan dengan bulan peringatan Hari Jadi ke-26 Provinsi Banten.

Menurut Andra, komitmen pelestarian lingkungan harus diwujudkan melalui rehabilitasi hutan dan lahan, penguatan pengawasan lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tetap menghormati adat dan kearifan lokal.

Dia mencontohkan nilai-nilai yang terkandung dalam pikukuh atau aturan adat Baduy, yakni “Gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang diruksak” yang berarti gunung tidak boleh dihancurkan dan lembah tidak boleh dirusak.

Ada pula pesan “Lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung”, yang mengajarkan agar sesuatu dibiarkan sebagaimana mestinya, tanpa merusak tatanan yang telah ada.

“Nilai-nilai ini mengajarkan kepada kita untuk menerima dan menjaga alam sebagaimana adanya, tidak mengambil secara berlebihan, dan selalu memikirkan generasi yang akan datang,” katanya.

Andra menyebut, gerakan penanaman 70 ribu bibit pohon di huma atau lahan garapan masyarakat adat Baduy merupakan langkah nyata yang perlu didukung bersama.

Bibit tersebut disalurkan ke 68 kampung, terdiri dari tiga kampung Baduy Dalam dan 65 kampung Baduy Luar.

Adapun jenis tanaman yang disiapkan meliputi gaharu, manglid, durian, albasia, rambutan, dan aren. Selain menjaga tutupan lahan serta sumber mata air, tanaman tersebut diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Kami mendorong agar hasil tanaman dari gerakan ini dapat dikelola dengan baik, sehingga dalam beberapa tahun ke depan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Baduy,” ujarnya.

Andra menekankan tiga hal penting dalam pelaksanaan gerakan tersebut. Pertama, bibit yang sudah ditanam harus dirawat hingga tumbuh besar. Kedua, seluruh pihak wajib menghormati aturan adat Baduy dalam setiap kegiatan di wilayah adat. Ketiga, gerakan menanam pohon perlu diperluas ke wilayah lain di Banten, terutama daerah hulu dan kawasan rawan bencana.

Dia juga menegaskan, wilayah adat Baduy memiliki hak ulayat yang diakui dan dilindungi. Masyarakat Baduy tidak hanya menjaga hutan, tetapi juga memelihara sumber air dan keseimbangan lingkungan yang manfaatnya dirasakan masyarakat di wilayah hilir.

“Kepada para tokoh adat dan masyarakat Baduy, terima kasih atas keteladanan dalam menjaga alam selama ratusan tahun. Hal tersebut merupakan warisan berharga, bukan hanya bagi masyarakat Banten, tetapi juga bagi Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PUB Komjen Pol (Purn) Taufiqurrahman Ruki mengungkapkan, jumlah masyarakat Baduy pada 2026 mencapai sekitar 16 ribu jiwa yang tersebar di 68 kampung.

Dia juga menyampaikan bahwa masyarakat Baduy memiliki lahan garapan yang disebutnya mencapai 599 ribu hektare, dengan pola tanam setahun sekali.

Ruki mendorong pemerintah memperhatikan kebutuhan lahan garapan bagi masyarakat Baduy dan warga di sekitarnya. Menurutnya, kepastian akses terhadap lahan garapan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan.

“Kalau mereka memiliki hak garap, insya Allah bisa memiliki sumber pangan,” ujarnya.

Terkait gerakan penanaman pohon, Ruki mengatakan, dari total 70 ribu bibit yang disiapkan, sebanyak 40 ribu bibit telah diserahkan kepada masyarakat melalui delapan pintu masuk wilayah Baduy.

Dia menegaskan, waktu penanaman disesuaikan dengan perhitungan kearifan lokal masyarakat adat Baduy agar pelaksanaannya selaras dengan tradisi setempat. (Red)

Artikel Andra Soni Dukung Pelestarian Baduy, 70 Ribu Bibit Pohon Ditanam pertama kali tampil pada Banten Online.

Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Mulai dari pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), persoalan anggaran pendidikan, hingga jaminan kebebasan berpendapat.

KAMMI menilai, berbagai program pemerintah perlu dievaluasi secara menyeluruh agar pelaksanaannya tidak melenceng dari tujuan dan benar-benar dirasakan masyarakat.

Salah satu sorotan utama adalah pengelolaan MBG dan Kopdes Merah Putih. KAMMI menilai pengawasan kedua program tersebut masih perlu diperkuat. Bahkan, persoalan sanitasi di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) turut menjadi perhatian.

“Di dalam dua tahun ini kami memandang masih banyak program-program atau evaluasi untuk Prabowo-Gibran itu sendiri. Yang pertama dari pengelolaan MBG dan Kopdes, terutama di dalamnya pengawasannya harus terus ditingkatkan. Dan perihal sanitasi beberapa SPPG ini masih belum memenuhi sanitasi,” ujar orator aksi.

Tak sekadar melontarkan kritik, KAMMI juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh. Mereka meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pengadaan barang oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kopdes Merah Putih demi memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Karhutla Minta Status Bencana Nasional

Persoalan lain yang tak kalah disorot adalah kebakaran hutan dan lahan. KAMMI mendesak pemerintah Prabowo-Gibran segera menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.

Desakan itu muncul lantaran dampak kebakaran dan kabut asap dinilai telah mengganggu kehidupan masyarakat, terutama warga di wilayah Kalimantan.

“Yang paling mendesak adalah kami mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran untuk segera menetapkan status karhutla menjadi bencana nasional. Karena menurut kami banyak hari ini di Kalimantan sana banyak kawan-kawan yang sudah merasakan akibatnya, mulai dari sesak napas, bahkan kawan kami sudah mulai ada yang tidak bersekolah karena efek asap tersebut,” tegasnya.

Selain meminta penetapan status bencana nasional, KAMMI mendesak pemerintah menjatuhkan sanksi tegas kepada korporasi yang terbukti terlibat dalam karhutla.

Bagi mereka, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab juga harus dilakukan agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Anggaran Pendidikan Ikut Disorot

Di sektor pendidikan, KAMMI menyoroti persoalan anggaran yang dinilai perlu diperjelas, terutama terkait alokasi dana pendidikan dan program MBG.

Mereka meminta pemerintah memastikan anggaran pendidikan tidak kehilangan fokus akibat pelaksanaan program lainnya. Penyaluran bantuan pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, juga diminta mendapat pengawasan ketat agar tepat sasaran.

Tak hanya soal anggaran, KAMMI turut mengingatkan pentingnya menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi. Menurut mereka, ruang demokrasi harus tetap terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

KAMMI menegaskan, aksi tersebut bukan akhir dari perjuangan mereka. Mahasiswa memastikan akan terus mengawal tuntutan yang telah disampaikan dan siap kembali turun ke jalan jika aspirasi mereka tidak mendapat perhatian.

“KAMMI akan terus mengawal ini sampai tuntas dan KAMMI akan menggelar aksi lanjutan jikalau memang tuntutan kami yang hari ini kami perjuangkan, yang hari ini kami aspirasikan tidak diatensi oleh para pimpinan yang ada di gedung,” pungkasnya. (Red)

Artikel Dua Tahun Prabowo-Gibran, KAMMI Serang Raya Bongkar Sejumlah Persoalan pertama kali tampil pada Banten Online.

Hal tersebut disampaikan Pilar dalam Apel Hari Santri 2026 di Lapangan Upacara Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

Kegiatan ini diikuti sekitar 1.000 santri, tokoh ulama dari berbagai pondok pesantren di Tangsel, serta masyarakat.

Pilar mengatakan, santri memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Karena itu, pemerintah daerah perlu mendukung pengembangan potensi dan kemampuan santri agar mampu menghadapi tantangan zaman.

“Santri merupakan aset penting di masa depan. Pemerintah daerah harus selalu mendukung program-program yang ada di pondok pesantren supaya para santri bisa berkembang dan berkontribusi bagi bangsa,” ujar Pilar, ditulis pada Jumat (23/10/2026).

Peringatan Hari Santri 2026 mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”.

Melalui momentum ini, santri diharapkan tidak hanya memperkuat nilai-nilai keagamaan, tetapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan, menguasai teknologi, berinovasi, dan meningkatkan kepedulian sosial.

Pilar menegaskan, peran santri dalam menguatkan bangsa perlu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan kehidupan.

“Tema ini mengandung pesan penting bahwa santri memiliki tanggung jawab yang besar dalam menentukan masa depan bangsa. Jika dahulu para santri menguatkan negeri dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, maka hari ini santri harus menguatkan negeri dengan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan tentu saja akhlak yang mulia. Tantangan zaman memang berubah, tetapi semangat pengabdian kepada negeri tercinta ini bagi seorang santri tidak boleh padam,” kata Pilar.

Dalam kesempatan itu, Pilar juga mengajak para santri meneladani tokoh bangsa yang menjunjung tinggi toleransi, salah satunya almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Menurutnya, santri harus mampu berkiprah di berbagai bidang tanpa meninggalkan nilai-nilai Pancasila serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Ia menambahkan, latar belakang pendidikan pesantren tidak membatasi santri untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, mulai dari keagamaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan hukum hingga dunia usaha.

“Di mana pun nantinya mereka berada, baik menjadi ulama, cendekiawan, guru, pengacara, profesor, maupun pengusaha, para santri harus tetap menjaga prinsip-prinsip Pancasila serta nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” tutupnya.

Artikel Pilar Saga Ichsan Tekankan Peran Santri dalam Menjaga Persatuan Menuju Indonesia Emas pertama kali tampil pada Banten Online.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan sekaligus memastikan perlindungan terhadap korban.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di Ruang 3A, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

Dalam kegiatan ini, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan edukasi masyarakat, serta mengevaluasi pelaksanaan program pencegahan dan penanganan TPPO.

Perwakilan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Andriani Puspita Ningrum, mengatakan kasus TPPO masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

“Provinsi Banten memiliki kerentanan terhadap TPPO karena berbatasan dengan daerah lain dan memiliki akses melalui bandara internasional. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit, tingkat kesejahteraan masyarakat, serta minimnya pengetahuan mengenai prosedur migrasi yang aman turut meningkatkan kerentanan. Masih banyak masyarakat yang belum memahami bahaya TPPO,” ujarnya, ditulis Kamis (22/10/2026).

Ia menjelaskan, modus TPPO terus berkembang dan dapat menyasar berbagai kelompok masyarakat. Bentuknya antara lain kerja paksa, eksploitasi seksual, penipuan dalam perekrutan pekerja migran, pengantin pesanan, pekerja anak, hingga perekrutan untuk aktivitas penipuan daring atau online scamming.

Menurut Andriani, masyarakat perlu memahami prosedur migrasi yang aman dan lebih cermat dalam menerima tawaran pekerjaan, termasuk kesempatan kerja maupun magang di luar negeri.

Tawaran yang terlihat menjanjikan dapat berujung pada eksploitasi apabila proses perekrutan dan tujuan pekerjaannya tidak jelas.

Ia juga menekankan bahwa TPPO tidak hanya terjadi lintas negara, tetapi juga dapat berlangsung di dalam negeri, baik antarkabupaten maupun antarprovinsi.

Karena itu, pengawasan dan edukasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak.

“Hal ini juga perlu diwaspadai oleh Kota Tangerang Selatan. Memang kota ini bukan titik utama TPPO, tetapi rentan dijadikan kota transit karena berbatasan dengan daerah-daerah rawan TPPO dan memiliki akses yang mudah untuk dijadikan tempat transit,” katanya.

Dalam paparannya, Andriani menjelaskan bahwa identifikasi TPPO mengacu pada tiga unsur, yakni proses, cara, dan tujuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Khusus untuk korban anak, unsur cara tidak harus dibuktikan apabila unsur proses dan tujuan telah terpenuhi.

Untuk memperkuat pencegahan, pemerintah daerah didorong memetakan wilayah dan kelompok yang rentan menjadi korban, memperluas sosialisasi hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan sekolah, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi.

Kolaborasi dengan aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, akademisi, dan tenaga kesehatan juga diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan TPPO.

“Tangerang Selatan sebenarnya juga sudah menjadi salah satu kota yang baik karena Subgugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO sudah terbentuk. Tinggal kita maksimalkan implementasinya,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Kota Tangerang Selatan, Irma Safitri, menyampaikan bahwa wilayah Tangsel pernah menjadi tempat transit korban TPPO yang berasal dari luar daerah.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan sosialisasi kepada pengurus RT dan RW untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi di lingkungan masing-masing.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mengenali potensi kerawanan dan melaporkan indikasi perdagangan orang kepada pihak berwenang.

“Ini menjadi perhatian kita. Di Tangsel memang pernah terjadi kasus TPPO, tetapi korbannya bukan berasal dari sini. Tangsel dijadikan tempat untuk melakukan TPPO, yakni sebagai lokasi transit. Karena itu, kami menyosialisasikan kepada RT/RW agar ikut memeriksa lokasi dan memantau kondisi di wilayah masing-masing,” kata Irma.

Selain pencegahan, penanganan korban juga perlu dilakukan secara menyeluruh melalui rehabilitasi medis dan sosial, pemulihan psikologis, reintegrasi sosial, serta pemberdayaan ekonomi.

Upaya ini penting agar korban dapat kembali menjalani kehidupan di masyarakat tanpa menghadapi stigma maupun diskriminasi.

Pemkot Tangsel juga akan menyusun kembali Rencana Aksi Daerah (RAD) TPPO untuk periode 2027 dan seterusnya, setelah rencana aksi sebelumnya berlaku pada 2022–2026.

Penyusunan tersebut diharapkan dapat menyesuaikan program pencegahan dan penanganan dengan perkembangan regulasi serta kebutuhan daerah.

Artikel Cegah TPPO, Pemkot Tangsel Maksimalkan Peran RT/RW Hingga Tingkat Kelurahan pertama kali tampil pada Banten Online.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui Pelatihan Talenta Digital bertema “Berdampingan dengan AI dan AI untuk Memudahkan Hidup” yang menyasar kalangan ibu-ibu.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Kelurahan Cipayung, Rabu (21/10/2026), dengan menghadirkan pakar teknologi informasi, Prof. Onno W. Purbo.

Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang direalisasikan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat.

Peserta diajak mengenal teknologi AI sekaligus memahami cara memanfaatkannya untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan, Tb. Asep Nurdin, mengatakan pemahaman terhadap teknologi menjadi hal penting agar masyarakat tidak sekadar mengikuti perkembangannya, tetapi juga mampu menggunakannya sesuai kebutuhan.

“Zaman sekarang, perkembangan teknologi, termasuk AI, perlu kita imbangi dengan pemahaman tentang cara penggunaannya. Dengan pelatihan ini, kami ingin ibu-ibu juga memiliki kesempatan untuk belajar tentang AI dan barangkali bisa memanfaatkannya untuk membantu aktivitas mereka di rumah,” ujar Asep.

Menurut Asep, AI dapat membantu masyarakat dalam berbagai aktivitas. Meski begitu, penggunaannya perlu disertai sikap kritis, terutama ketika menerima informasi di media sosial serta saat menjaga keamanan dalam beraktivitas di ruang digital.

“Yang terpenting, nanti ibu-ibu bisa menyesuaikan pemanfaatan AI dengan kebutuhannya. Jangan disalahgunakan juga, ya. Dengan begitu, ibu-ibu bisa mengetahui mana informasi yang dibuat dengan AI dan mana yang tidak, sehingga lebih kritis dan tidak mudah terpancing isu-isu di media sosial,” katanya.

Asep berharap, pelatihan yang menghadirkan Prof. Onno W. Purbo tersebut dapat memberikan pemahaman praktis kepada peserta mengenai pemanfaatan AI.

Dengan begitu, teknologi ini tidak hanya dikenal sebagai sesuatu yang baru, tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sehari-hari.

Selain menambah wawasan, pelatihan ini diharapkan membuka peluang bagi peserta untuk meningkatkan kreativitas, memperluas pengetahuan, dan menjadi lebih produktif melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Dengan kehadiran Prof. Onno ini, ibu-ibu semua bisa belajar langsung dari ahlinya. Harapan kita, ibu-ibu peserta bisa aktif menyimak materi sehingga ilmu yang diperoleh setelah pelatihan dapat langsung dimanfaatkan,” tuturnya.

Artikel Perkuat Literasi Digital, Pemkot Tangsel Ajak Ibu-Ibu Kenali Manfaat dan Risiko AI pertama kali tampil pada Banten Online.

Hal tersebut disampaikan Wakil Walikota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan saat meresmikan Pos Gizi Kepiting di RW 01, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong dalam kegiatan Peluncuran Pos Gizi Tahun 2026.

“Jadi, program pos gizi ini sudah ada di semua kecamatan se-Tangsel. Program ini sebenarnya sudah berjalan sejak 2023. Pada 2026 ini, kita akan membangun tujuh pos gizi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi bagi anak maupun ibu hamil,” ujar Pilar, ditulis pada Selasa (20/10/2026).

Program pos gizi menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang mendukung tumbuh kembang mereka.

Selain menjadi sarana edukasi kesehatan, pos gizi juga menyediakan makanan tambahan bergizi bagi ibu hamil dan anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi.

Menurut Pilar, keberadaan pos gizi membantu kader dan tenaga kesehatan menjangkau masyarakat yang membutuhkan pendampingan.

Program ini juga memberikan makanan tambahan bergizi bagi ibu hamil dan anak-anak yang berisiko mengalami stunting.

Pilar menekankan pentingnya pemenuhan gizi sejak 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.

Periode tersebut menjadi fase penting dalam mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak.

Oleh karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak hanya memperhatikan jumlah makanan, tetapi juga kualitas asupan yang dikonsumsi ibu hamil dan anak-anak.

Kebiasaan mengonsumsi makanan tanpa memperhatikan kandungan gizinya serta terlalu sering mengonsumsi makanan dan minuman tinggi gula perlu menjadi perhatian keluarga.

“Anak-anak kita harus mendapatkan makanan bergizi dan menerapkan pola hidup sehat supaya tumbuh kembangnya baik. Kalau anak-anak sehat, badannya kuat, dan otaknya cerdas, mereka akan lebih mudah menerima pelajaran di sekolah,” kata Pilar.

Pilar juga mengajak masyarakat memanfaatkan pos gizi sebagai sarana untuk memperoleh edukasi dan mencari solusi ketika menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

Menurutnya, upaya pencegahan stunting tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga, kader kesehatan, dan tenaga medis.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada para kader kesehatan yang selama ini membantu pelaksanaan program di lingkungan masyarakat.

Peran kader dinilai penting karena menjadi salah satu penghubung antara pemerintah dan warga dalam memberikan edukasi serta pendampingan kesehatan.

“Jangan bosan-bosan mengurus anak-anak masyarakat kita dan keluarga yang membutuhkan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan para kader menjadi amal kebaikan dan membawa manfaat bagi masyarakat,” kata dia.

Artikel Cegah Stunting Sejak Dini, Pemkot Tangsel Siapkan 7 Pos Gizi pada 2026 pertama kali tampil pada Banten Online.

Padahal, pembatasan kendaraan tersebut disebut telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Pandeglang Nomor 8 Tahun 2007 yang masih berlaku. Ketentuan itu juga diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 567 Tahun 2025.

Namun, aturan yang ada seolah belum membuat truk pengangkut pasir dan material galian tambang jera. Kendaraan bertonase besar itu masih terlihat melintas di sejumlah ruas jalan perkotaan. Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat terkait pengawasan dan ketegasan aparat dalam menegakkan aturan.

Tokoh masyarakat Pandeglang yang juga mantan anggota DPRD Pandeglang, H. Hamdi, mengaku geram dengan masih maraknya truk sumbu tiga bermuatan material tambang yang melintas di kawasan perkotaan.

Menurut Hamdi, kendaraan berat tersebut kerap melintasi jalur Cipacung hingga Gardu Tanjak. Selain berpotensi mempercepat kerusakan jalan, truk tambang juga dinilai mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas, terutama di kawasan Pasar Pandeglang yang dikenal padat kendaraan.

“Sudah beberapa kali masyarakat menyampaikan keluhan dan melaporkan, tetapi tidak ada tindakan tegas dari aparat berwenang,” ujar Hamdi.

Dia menilai, keluhan masyarakat seharusnya menjadi perhatian serius instansi terkait. Dinas Perhubungan (Dishub) bersama kepolisian diminta tidak sekadar melakukan pengawasan, tetapi juga mengambil langkah konkret terhadap kendaraan yang terbukti melanggar ketentuan.

“Jangan sampai aturan hanya menjadi tulisan di atas kertas, sementara di lapangan pelanggaran terus terjadi,” demikian inti tuntutan warga yang menginginkan adanya penertiban secara nyata.

Masyarakat juga mendesak agar pengawasan diperketat di sejumlah ruas jalan perkotaan yang kerap dilintasi truk bermuatan material tambang. Penindakan dinilai harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya sesekali, agar pelanggaran serupa tidak terus berulang.

Bagi warga, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut kerusakan jalan. Lebih dari itu, keberadaan kendaraan berat di jalur perkotaan juga berkaitan dengan kenyamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan tersebut.

Kini, masyarakat menunggu langkah nyata dari instansi terkait. Jangan sampai keluhan warga terus bergulir, sementara truk tambang tetap leluasa melintas di jantung Kota Pandeglang.

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Dinas Perhubungan maupun kepolisian terkait keluhan masyarakat dan langkah penindakan terhadap truk sumbu tiga bermuatan material tambang tersebut. (Red)

Artikel Truk Tambang Sumbu Tiga Masih Bebas Masuk Kota Pandeglang, Warga Pertanyakan Ketegasan Aparat pertama kali tampil pada Banten Online.

Ali Hanafiah menyerukan gerakan membeli saham secara bersama-sama sesuai kemampuan masing-masing sebagai bentuk kepedulian terhadap perekonomian bangsa.

Ajakan tersebut disampaikan menyusul penurunan IHSG yang disebut mencapai 11,9 persen. Dia berharap keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat menjadi bentuk dukungan terhadap pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Saya mengimbau seluruh pemuda Indonesia untuk bersama-sama mendukung pemerintah melalui gerakan membeli saham. Kalau anak muda Indonesia membeli saham, misalnya minimal 10 lot atau sesuai kemampuan masing-masing, diharapkan bisa ikut mendorong pasar saham,” ujar Ali Hanafiah kepada wartawan, Jumat (15/10/2026).

Menurut dia, gerakan tersebut perlu dilandasi semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap Tanah Air, sekaligus menjadi bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan perekonomian Indonesia.

Dia juga meminta pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dan merugikan perekonomian nasional.

Selain itu, dia mendorong aparat penegak hukum, termasuk Polri, untuk menyelidiki apabila terdapat dugaan kecurangan atau pelanggaran yang menyebabkan gejolak di pasar modal.

“Kami berharap pihak-pihak yang terbukti memainkan perekonomian bangsa dan negara ditindak tegas. Kami juga berharap aparat penegak hukum menyelidiki apabila ada dugaan kecurangan di pasar modal,” katanya.

Dia menegaskan, keterlibatan generasi muda dalam pembangunan nasional tidak hanya diwujudkan melalui gerakan ekonomi, tetapi juga dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Ajakan tersebut sekaligus dikaitkan dengan momentum menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026. KNPI, kata dia, akan menyelenggarakan kegiatan peringatan akbar bertajuk 98 untuk menyongsong kebangkitan pemuda Indonesia.

Dia berharap pemuda dapat menjadi perekat persatuan bangsa dan berperan aktif mendukung pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan nasional maupun pengaruh asing yang dinilai berpotensi mengganggu kepentingan Indonesia.

“Sebagai Ketua Umum DPP KNPI, saya mengajak seluruh pemuda dan masyarakat untuk mencintai bangsa dan negara. Mari kita menjadi patriot bangsa, menjaga nasionalisme, serta memperkuat persatuan Indonesia,” pungkasnya.

Catatan redaksi: Ajakan membeli saham merupakan pernyataan narasumber. Pembelian saham tidak menjamin IHSG naik karena pergerakan indeks dipengaruhi banyak faktor, termasuk kondisi pasar dan keputusan investor. Data penurunan IHSG sebesar 11,9 persen serta nama narasumber perlu diverifikasi sebelum berita diterbitkan. (Red)

Artikel IHSG Anjlok 11,9 Persen, Ketua Umum DPP KNPI Serukan Gerakan Borong Saham pertama kali tampil pada Banten Online.