Ketua DPRD Pandeglang Tegaskan Soliditas Forkopimda, Fokus Kawal Kepentingan Rakyat

PANDEGLANG, – Ketua DPRD Pandeglang H. Tb. Agus Khotibul Umam menegaskan komitmennya menjaga soliditas dan sinergi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kekompakan itu dinilai penting untuk memastikan roda pemerintahan dan pembangunan berjalan demi kepentingan rakyat.

Agus mengatakan, sinergi antara unsur eksekutif, legislatif, TNI, Polri, kejaksaan, dan pengadilan harus terus diperkuat. Menurut dia, koordinasi lintas lembaga menjadi kunci menjaga stabilitas daerah sekaligus mempercepat pembangunan.

Kekompakan jajaran pimpinan daerah itu terlihat dalam sejumlah kegiatan, termasuk kebersamaan Agus bersama Dandim 0601 Pandeglang Letkol Inf. Afri Swandi Ritonga.

“Menjaga stabilitas politik harus tetap dilakukan dengan baik. Bukan hanya di internal lembaga legislatif, tetapi juga dengan lembaga vertikal lainnya. Karena itu, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi harus terus dibangun di jajaran Forkopimda Kabupaten Pandeglang,” kata Agus kepada wartawan, Kamis (13/8/2026).

Ketua DPD Partai Golkar Pandeglang itu menegaskan, sinergitas tidak cukup hanya dibangun dengan jajaran TNI dan Polri. Hubungan yang solid dengan pemerintah daerah juga menjadi bagian penting dalam mengawal pembangunan.

“Bukan saja dengan Pak Dandim dan Pak Kapolres yang selama ini selalu menjaga K3, tetapi yang lebih utama adalah sinergitas dengan eksekutif. Semuanya harus tetap solid untuk membangun Kabupaten Pandeglang agar lebih baik dan maju,” ujarnya.

Agus menambahkan, kekompakan di internal DPRD juga menjadi modal penting dalam membangun komunikasi yang setara dan konstruktif dengan kepala daerah.

Dia menekankan, seluruh energi politik dan kerja bersama harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu.

“Fokus kita adalah kepentingan rakyat. Energi kolektif harus diarahkan sepenuhnya untuk mengawal kebijakan yang pro-rakyat, bukan untuk kepentingan golongan tertentu,” tegasnya.

Agus berharap setiap perbedaan pandangan dalam menjalankan tugas kedewanan dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Dengan begitu, perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan bagian dari proses demokrasi yang konstruktif.

“Strateginya adalah mewujudkan kekompakan dan selalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap perbedaan pandangan. Intinya, penguatan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi yang konstruktif dalam pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Red)