Larangan ini dikeluarkan sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat selama momentum pergantian tahun. Selain itu, kebijakan tersebut juga merupakan bentuk empati dan solidaritas Pemerintah Provinsi Banten terhadap masyarakat di wilayah Sumatera yang tengah mengalami musibah.

Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa masyarakat dilarang menggunakan, menyalakan, memperjualbelikan, maupun menyimpan kembang api dan petasan dalam bentuk apa pun, baik sebelum maupun saat perayaan Tahun Baru 2026.

Pemerintah Provinsi Banten menilai penggunaan kembang api dan petasan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), risiko kebakaran, kecelakaan, serta ancaman keselamatan jiwa. Dengan adanya larangan ini, diharapkan suasana perayaan tahun baru tetap berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Gubernur Banten juga menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk menindaklanjuti surat edaran tersebut di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah diminta melakukan sosialisasi secara masif agar kebijakan ini dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat.

Selain itu, pengawasan dan penegakan ketertiban akan dilakukan melalui koordinasi dengan unsur TNI, Polri, serta perangkat daerah terkait. Camat, lurah atau kepala desa, hingga tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda juga didorong berperan aktif memberikan edukasi kepada warga.

Surat edaran yang ditetapkan di Serang pada 24 Desember 2025 tersebut diharapkan menjadi pedoman bersama dalam menciptakan perayaan Tahun Baru 2026 di Provinsi Banten yang aman, damai, dan penuh kepedulian sosial.

Artikel Gubernur Banten Larang Penggunaan Kembang Api dan Petasan Jelang Tahun Baru 2026 pertama kali tampil pada Banten Online.