Pigai menilai, negara wajib menjamin kebebasan rakyat dalam menyampaikan pendapat. Karena itu, DPR disebut sebagai tempat yang tepat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

“Negara berhak dan berkewajiban menyediakan ruang demokrasi bagi rakyat,” ujar Pigai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa gagasan tersebut masih berupa usulan dan belum diajukan secara resmi ke DPR.

“Namanya juga usulan. Ini usulan ya. Ini baru usulan,” katanya.

Pigai mengemukakan, kantor-kantor pemerintahan dengan lahan luas, seperti DPR, bisa dijadikan pusat aksi. Sementara instansi dengan area terbatas dapat menyiapkan lokasi alternatif bagi penyampaian aspirasi.

Ia juga mengusulkan kapasitas lokasi demonstrasi idealnya dapat menampung 1.000 hingga 2.000 orang. Selain itu, pejabat lembaga diharapkan mau hadir menemui massa agar aspirasi tersampaikan dengan baik.

“Ke depan, harus ada aturan agar setiap pimpinan lembaga menerima aspirasi pengunjuk rasa, jangan sampai tertutup,” tandasnya.

Artikel Menteri HAM Natalius Pigai Usul Sediakan Ruang Khusus Demonstran di DPR pertama kali tampil pada Banten Online.