SPPG di Banten Baru 10 Persen Kantongi SLHS untuk Penyajian MBG

BANTEN, – Standarisasi higiene dan sanitasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Banten masih menjadi sorotan. Dari ratusan SPPG yang telah beroperasi, baru sekitar 10 persen yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

Asisten Daerah (Asda) I Pemprov Banten Komarudin menyebut, dari total sekitar 741 SPPG aktif, baru sekitar 70-an unit yang telah memiliki SLHS. Rendahnya kepemilikan sertifikat tersebut dinilai berpengaruh langsung terhadap kualitas dan keamanan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Masih minim, paling 10 persen yang memiliki SLHS,” ungkap Komarudin kepada wartawan, Minggu (1/2/2026).

Komarudin menjelaskan, kecilnya persentase kepemilikan SLHS disebabkan ketatnya standar yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut meliputi kelayakan bangunan, peralatan dapur, sistem pengelolaan limbah, hingga kualifikasi petugas pengelola.

“Kalau standarnya tidak terpenuhi, tentu ini berpengaruh pada higiene dan sanitasi di lapangan,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Banten mendorong seluruh SPPG agar segera mengurus sertifikasi SLHS. Adapun kewenangan penerbitan sertifikat tersebut berada di pemerintah kabupaten dan kota.

Di sisi lain, Pemprov Banten terus memacu optimalisasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Hingga akhir Desember 2025, penerima manfaat MBG melalui SPPG tercatat mencapai sekitar 2,4 juta jiwa dari target lebih dari 3 juta orang.

“Di akhir Desember tercatat 741 SPPG dengan penerima manfaat hampir 2,4 juta. Target kita di atas 3 juta, artinya baru sekitar 60 persen,” kata Komarudin.

Meski operasional MBG berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN), Komarudin menegaskan pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan aman dan berkualitas.

“SPPG kita ini masih darurat SLHS,” tegasnya. (Red)