PWI-Lemhannas Perkuat Ketahanan Nasional, Wartawan Diminta Tak Terjebak Perang Informasi

JAKARTA, – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI memperkuat barisan untuk menjaga ketahanan nasional. Lewat kerja sama baru, wartawan didorong tak hanya piawai menyajikan berita, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan agar tak ikut terseret dalam perang informasi yang mengancam persatuan bangsa.

Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) oleh Ketua Umum PWI Akhmad Munir dan Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily di Kantor Lemhannas RI, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Kerja sama ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan kepemimpinan dan pelatihan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. PWI dan Lemhannas juga sepakat bertukar informasi dan narasumber, menggelar kegiatan ilmiah, serta mengembangkan bentuk kerja sama lain sesuai kebutuhan.

Ketua Umum PWI Akhmad Munir mengatakan, kolaborasi kedua lembaga bukan barang baru. Selama ini, anggota PWI di tingkat pusat maupun daerah telah mengikuti berbagai program peningkatan wawasan kebangsaan yang diselenggarakan Lemhannas.

“Kerja sama ini adalah pembaruan karena sebelumnya antara PWI dengan Lemhannas sudah terjalin kerja sama yang cukup lama,” kata Munir seusai penandatanganan MoU.

Dia menjelaskan, sejumlah anggota PWI bahkan telah mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara selama tiga hingga enam bulan.

Namun, Munir mengingatkan, kerja sama tersebut tak boleh berhenti sebatas pendidikan dan pelatihan. Tantangan ketahanan nasional terus berkembang, mulai dari pesatnya kemajuan teknologi informasi hingga memanasnya dinamika geopolitik global.

“Kami tentu akan terus melakukan kolaborasi ini karena kami sadar betul bahwa tantangan terhadap ketahanan negara itu harus terus dijaga,” tegasnya.

Menurut Munir, wartawan punya posisi strategis dalam menjaga ketahanan bangsa. Pasalnya, pers bukan hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga ikut membentuk cara pandang masyarakat terhadap berbagai persoalan.

Karena itu, produk jurnalistik harus tetap berpegang pada prinsip jurnalisme, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta merawat kebinekaan di tengah keberagaman masyarakat.

“Berita-berita yang kita produksi, berita-berita yang kita siarkan itu tetap menjaga NKRI, nilai-nilai kebangsaan, dan merawat kebinekaan, keragaman bangsa Indonesia ini agar betul-betul menjadi bangsa yang tahan dan kuat,” ujarnya.

Perang Kognitif Jadi Ancaman Serius

Sementara itu, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily mengingatkan, ketahanan nasional tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer. Ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga demografi juga menjadi penentu kuat atau lemahnya sebuah bangsa.

“Ketahanan nasional bukan hanya ditentukan kekuatan militer, tetapi juga oleh komponen yang lain. Ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, demografi kita,” kata Ace.

Dia menegaskan, menjaga ketahanan nasional merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Karena itu, sinergi dengan berbagai lembaga, termasuk organisasi profesi wartawan, menjadi penting untuk menghadapi tantangan zaman.

Ace juga menyoroti ancaman nonmiliter yang tak kalah berbahaya, yakni perang kognitif atau cognitive warfare. Ancaman ini menyasar pola pikir, persepsi, hingga cara masyarakat memahami suatu persoalan.

Di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan algoritma yang semakin berperan dalam penyebaran informasi, masyarakat harus lebih kritis. Sebab, informasi yang beredar tidak selalu disajikan untuk memberikan pemahaman yang benar. Ada pula narasi menyesatkan yang berpotensi memengaruhi cara berpikir publik.

“Kita harus menyadari itu dan bisa jadi kita menjadi kekuatan yang dipakai,” tuturnya.

Peringatan ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pers. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, wartawan dituntut tetap profesional, kritis, dan cermat dalam mengolah fakta agar tidak menjadi bagian dari penyebaran narasi yang menyesatkan.

Melalui kerja sama tersebut, PWI dan Lemhannas diharapkan dapat memperkuat pemahaman kebangsaan di kalangan wartawan sekaligus mendorong pers menjalankan perannya secara bertanggung jawab.

Dengan begitu, pers tak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga ikut menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan memperkuat ketahanan nasional di tengah perubahan zaman. (Red)