Pimpin Rakor Penanganan Banjir Serang, Gubernur Banten Tekankan Kolaborasi Lintas Kewenanga

SERANG, – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa penanganan banjir di Provinsi Banten harus dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Penegasan tersebut disampaikan Andra saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Banjir di wilayah Kabupaten Serang dan Kota Serang yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Sabtu (20/12/2025).

Rakor tersebut dihadiri Wali Kota Serang Budi Rustandi, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, perwakilan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Banten, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3) Dedi Yudha Lesmana, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

“Koordinasi lintas sektor ini penting. Setiap lembaga memiliki kewenangan masing-masing, tetapi penanganan banjir adalah tanggung jawab bersama,” ujar Andra.

Andra meminta agar hasil koordinasi tidak berhenti pada perencanaan, melainkan segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan. Pemerintah Provinsi Banten akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta balai teknis untuk mengerahkan alat berat ke sejumlah titik rawan banjir.

“Mulai malam ini atau paling lambat besok pagi, alat berat akan dikirim ke lokasi-lokasi terdampak untuk penanganan darurat agar masyarakat segera merasakan hasilnya,” kata dia.

Menurut Andra, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, disertai perubahan perilaku dalam menjaga lingkungan.

“Kita tidak ingin kejadian ini terus berulang. Ini menjadi tantangan bagi kita semua yang diberi amanah,” ujarnya.

Menanggapi arahan tersebut, Kepala BBWSC3 Dedi Yudha Lesmana mengatakan pihaknya telah menurunkan dua unit ekskavator, satu unit pompa mobile, serta material bronjong dan geobag untuk menutup tanggul yang jebol.

“Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memetakan lokasi prioritas,” kata Dedi.

Ia menambahkan, pada 2026 pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Banten menargetkan penanganan seluruh ruas sungai yang berpotensi menimbulkan banjir.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan menyampaikan bahwa satu unit alat berat telah diturunkan ke Kota Serang dan satu unit ekskavator amfibi tambahan akan dikirim pada malam hari.

“Dengan dua alat ini, diharapkan penanganan bisa berjalan lebih cepat,” ujarnya.
Arlan juga menyebutkan, Pemerintah Provinsi Banten telah mendirikan posko siaga bencana di lima lokasi strategis, yakni Serang, Lebak, Pandeglang, Tangerang, dan Malingping. Posko tersebut didukung sekitar 760 personel yang siap dimobilisasi untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat mengurangi dampak banjir yang dirasakan masyarakat, khususnya di Kota Serang dan Kabupaten Serang,” kata Arlan. (Red)