Pelatihan KDMP Pandeglang Ricuh, Peserta Desak Transparansi

PANDEGLANG, – Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Pandeglang berujung ricuh. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Mutiara Carita pada 27-28 April 2026 itu menuai protes peserta karena dinilai tak memberi kejelasan soal keberlanjutan program.

Kericuhan pecah di penghujung acara. Peserta meluapkan kekecewaan lantaran materi pelatihan dianggap belum menyentuh persoalan riil yang dihadapi koperasi desa.

Perwakilan peserta, Entis Sumantri alias Tayo, menyebut pelatihan diikuti ratusan pengurus KDMP dari desa dan kelurahan se-Pandeglang. Pada tahap awal, tercatat 163 koperasi desa ambil bagian.

“Peserta menilai kegiatan ini belum mampu menjawab persoalan mendasar koperasi desa. Kami minta transparansi dari penyelenggara,” ujar Entis kepada wartawan, Selasa (28/4/2026) usai kegiatan tersebut.

Menurutnya, pelatihan sejatinya bertujuan memperkuat kelembagaan koperasi sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, pelaksanaannya dinilai belum maksimal.

Meski demikian, Entis menegaskan pihaknya tidak menolak program pemerintah pusat. Ia menekankan dukungan tetap diberikan, selama implementasinya jelas dan akuntabel.

“Kami mendukung program pemerintah. Tapi harus ada kejelasan di lapangan–transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Peserta juga menyoroti potensi penyalahgunaan program jika pengawasan lemah. Mereka mengingatkan agar koperasi tidak dijadikan alat kepentingan kelompok tertentu.

“Jangan sampai koperasi melenceng dari tujuan awal sebagai wadah pemberdayaan masyarakat,” imbuhnya.

 

Minimnya ruang dialog selama pelatihan ikut disorot. Aspirasi peserta dinilai tak terserap optimal, sehingga memicu ketegangan yang berujung ricuh.

Forum KDMP Pandeglang mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan, mulai dari perencanaan, pendampingan hingga pengawasan. Mereka juga meminta pemerintah segera menyusun roadmap pengembangan koperasi desa yang jelas dan berkelanjutan.

Tak hanya itu, peserta menyatakan penolakan terhadap pelatihan yang melibatkan pihak ketiga dan meminta agenda lanjutan dihentikan sementara sampai ada solusi konkret.

Anggaran pelatihan pun tak luput dari sorotan. Peserta menyebut biaya mencapai Rp14.980.000 per KDMP.

“Kami minta evaluasi total dan semua pihak terkait dihadirkan untuk memberi penjelasan,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak penyelenggara maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi. (Yus)