Pandeglang Siapkan Rp 100 Miliar untuk Infrastruktur Jalan pada 2027

PANDEGLANG, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dalam perencanaan pembangunan tahun 2027. Pemkab menargetkan peningkatan anggaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung perbaikan jalan kabupaten.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang, Hasan Bisri, SE, MSi mengatakan anggaran pembangunan jalan yang telah dikonsepkan dalam perencanaan daerah saat ini mencapai sekitar Rp 87 miliar. Namun, pimpinan daerah mengarahkan agar anggaran tersebut ditingkatkan hingga Rp 100 miliar dari sumber PAD.

“Pimpinan mengarahkan kalau PAD kita meningkat, anggaran untuk jalan bisa ditingkatkan menjadi Rp 100 miliar. Saat ini, yang sudah kita kalkulasikan bersama tim sekitar Rp 87 miliar,” kata Hasan Bisri kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (12/10/2026).

Selain infrastruktur jalan, Pemkab Pandeglang juga memprioritaskan pembangunan desa-desa yang memiliki tingkat kesulitan geografis tinggi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) perangkat daerah, serta dukungan terhadap program strategis nasional dan Provinsi Banten.

Hasan menjelaskan, pemenuhan SPM menjadi perhatian, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, program strategis nasional yang menjadi perhatian di Pandeglang di antaranya pembangunan Sekolah Rakyat.

Pandeglang juga akan memperkuat ketahanan pangan. Menurut Hasan, Pandeglang merupakan salah satu lumbung padi terbesar di Banten dan berada di peringkat keenam secara nasional.

“Ketahanan pangan juga menjadi perhatian. Ibu Bupati, Wakil Bupati bersama Pak Sekda mengarahkan tim perencana agar mengalokasikan anggaran untuk mendukung program tersebut,” ujarnya.

Hasan menambahkan, peningkatan anggaran infrastruktur tidak hanya mengandalkan PAD. Pemkab Pandeglang juga berharap mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten, serta kementerian terkait.

Peningkatan pembangunan jalan akan mengacu pada data kondisi kemantapan jalan yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan begitu, program perbaikan dapat diarahkan berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Musrenbang 2027 Mulai Disiapkan

Terkait penyusunan rencana pembangunan 2027, Hasan mengatakan tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) akan mengikuti mekanisme yang berlaku. Musrenbang tingkat desa dijadwalkan pada pekan pertama Januari, dilanjutkan tingkat kecamatan pada pekan kedua Januari, kemudian tingkat kabupaten pada pekan pertama Februari.

Bappeda Pandeglang berharap seluruh tahapan tersebut berjalan sesuai jadwal dan ketentuan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Saat ini, Bappeda masih menuntaskan sejumlah tahapan perencanaan, termasuk perubahan anggaran tahun 2026. Hasan optimistis pembahasan rencana pembangunan 2027.

Menurutnya, penyusunan program harus berfokus pada visi dan misi Bupati Pandeglang agar anggaran yang dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Bappeda Luncurkan Aplikasi Aseupan

Untuk memperkuat pengendalian dan evaluasi pembangunan, Bappeda Pandeglang juga memanfaatkan aplikasi Sistem Evaluasi Pengendalian Pembangunan (Aseupan).

Aplikasi tersebut diluncurkan Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani pada 2 Oktober 2026 di Ruang Pintar.

Hasan mengatakan, Aseupan disiapkan untuk membantu perangkat daerah dan kecamatan menginput data, termasuk laporan realisasi program pembangunan tahun 2026. Data tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan berikutnya.

“Melalui Aseupan, seluruh perangkat daerah dan kecamatan bisa menginput data realisasi pembangunan. Ini menjadi pijakan bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi agar pelaksanaan program ke depan lebih optimal dan berbasis data,” jelasnya.

Selain itu, Bappeda juga menyiapkan dashboard legislatif untuk memudahkan DPRD dalam memantau dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah.

Dashboard tersebut memuat data pokok-pokok pikiran anggota DPRD berdasarkan daerah pemilihan (dapil), sehingga dapat menjadi bahan pendukung dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Hasan berharap pemanfaatan aplikasi Aseupan, dashboard Eksekutif, dashboard IKU Daerah, dasboard IKU Prangkat daerah dan dashboard legislatif sehingga dapat meningkatkan transparansi, efektivitas pengawasan, serta sinkronisasi program pembangunan di Kabupaten Pandeglang.

“Sepengetahuan saya hanya Pandeglang yang memiliki menu-menu kaitan dengan realisasi anggaran dan pencapaian indikator daerah dibandingkan dengan daerah lainnya,” pungkasnya. (Red)