Gubernur Banten Raih Penghargaan Kemendagri Berkat Sukses Turunkan Ketimpangan

JAKARTA, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali mencatat prestasi di tingkat nasional. Gubernur Banten Andra Soni menerima penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas keberhasilan menurunkan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan untuk kategori daerah dengan kapasitas fiskal tinggi itu diberikan pada malam penganugerahan di Jakarta, Senin (1/12/2025). Trofi diserahkan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian disaksikan dewan juri, salah satunya peneliti politik BRIN, Siti Zuhro.

Fokus Utara–Selatan dan Pemerataan Pendidikan

Andra Soni menyampaikan apresiasinya atas penilaian objektif dari Kemendagri. Ia menyebut penurunan ketimpangan menjadi prioritas sejak awal masa jabatannya, terutama dalam mengecilkan disparitas pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

“Upaya menurunkan ketimpangan adalah fokus kami. Berbagai kebijakan ditempuh dan disepakati bersama DPRD Banten, termasuk keberpihakan terhadap wilayah perdesaan yang masih menghadapi tantangan aksesibilitas,” ungkap Gubernur Andra.

 

Salah satu program unggulan Pemprov Banten ialah pemerataan pendidikan gratis untuk siswa SMA/SMK dan Sekolah Khusus (SKh) swasta. Sekitar 65 ribu siswa kini telah merasakan manfaat pembebasan biaya tersebut.

Program ‘Bang Andra’ Dongkrak Akses Desa

Tak hanya pendidikan, Pemprov juga menggenjot pembangunan infrastruktur perdesaan lewat program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau “Bang Andra”. Sepanjang 2025, sebanyak 60 ruas jalan desa telah dibangun.

“Ketika jalan desa bagus, dampaknya luar biasa untuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Nilai Tukar Petani (NTP) juga meningkat karena akses pertanian jadi lebih lancar,” jelas Andra.

Ia menegaskan bahwa roadmap pembangunan telah dituangkan dalam RPJMD demi mewujudkan Banten maju, merata, dan bebas korupsi.

Apresiasi Mendagri

Mendagri Tito Karnavian menyebut ajang apresiasi ini sudah berjalan tiga tahun untuk mendorong iklim kompetitif antar daerah.

“Beberapa daerah rutin dapat penghargaan, tapi ada juga nama baru seperti Provinsi Banten. Saya harap prestasi ini bisa dipertahankan,” ujarnya.

Tito juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat berencana menaikkan alokasi dana apresiasi. Tahun 2026, insentif diproyeksikan mencapai Rp 1 triliun untuk daerah-daerah berprestasi.

Penilaian Ketat, Libatkan 546 Daerah

Penilaian kinerja tahun ini berfokus pada tata kelola pemerintahan daerah dan akselerasi Program Strategis Nasional (PSN). Indikatornya mencakup penurunan kemiskinan, inflasi, akses pendidikan–kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, hingga rasio Gini.

Proses kurasi berlangsung sejak Oktober 2025 dan melibatkan 38 provinsi, 415 kabupaten, serta 93 kota. Dari total peserta, terpilih 19 daerah finalis yang dinilai berhasil mensinergikan kebijakan pusat–daerah secara efektif. (Red)