Merespons hal itu, Andra langsung menggelar rapat koordinasi bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Banten, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, serta Analis Hukum BP3MI Banten di Ruang Kerja Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (22/7/2026).

Dalam rapat tersebut, Andra meminta laporan terbaru terkait kondisi Atilah sekaligus memastikan seluruh langkah penanganan dilakukan secepat mungkin. Berdasarkan informasi awal, keberadaan Atilah di Arab Saudi masih terus dipastikan melalui koordinasi BP3MI.

“BP3MI dan Pemprov Banten segera berkoordinasi dengan KBRI agar persoalan yang dihadapi Ibu Atilah bisa segera ditindaklanjuti. Ini menjadi perhatian kita bersama karena ada warga Banten yang sedang menghadapi masalah di luar negeri,” kata Andra.

Andra mengatakan pemerintah masih dapat berkomunikasi dengan Atilah melalui WhatsApp. Meski dalam beberapa jam terakhir belum ada balasan, komunikasi yang sebelumnya terjalin menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus memantau kondisi dan keberadaan Atilah.

Menurutnya, Pemprov Banten juga terus menyiapkan langkah perlindungan melalui pemerintah pusat dan perwakilan Indonesia di Arab Saudi.

Kepala BP3MI Banten Wirawan Negara Harahap mengatakan pihaknya berkomitmen mengawal penanganan pengaduan tersebut hingga tuntas. Tim BP3MI juga telah mendatangi keluarga Atilah di Walantaka dan menjalin komunikasi langsung dengan yang bersangkutan.

“Kami akan terus mengawal proses ini dan menyampaikan setiap perkembangan kepada Pak Gubernur,” ujar Wirawan.

Wirawan menjelaskan, komunikasi dengan Atilah sejauh ini dilakukan melalui WhatsApp. Berdasarkan informasi terakhir, Atilah diduga berada di kawasan perbatasan Arab Saudi dan Kuwait.

Namun, BP3MI masih melakukan verifikasi lokasi tersebut sebelum berkoordinasi lebih lanjut dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Septo Kalnadi menegaskan arahan gubernur adalah memastikan keselamatan Atilah menjadi prioritas utama.

“Yang paling penting saat ini adalah memastikan pekerja migran kita selamat. Soal administrasi dan proses lainnya akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” kata Septo.

Di sisi lain, Pemprov Banten telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk memperkuat pelatihan dan pendidikan vokasi bagi calon pekerja migran.

“Harapan kami, pekerja migran asal Banten berangkat secara prosedural, bekerja dengan aman, nyaman, dan mendapatkan perlindungan yang maksimal,” ujar Andra.

Pemprov Banten memastikan akan terus mengawal penanganan kasus Atilah bersama BP3MI, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Luar Negeri, dan KBRI hingga ada kepastian mengenai kondisi serta proses kepulangannya ke Indonesia. (Red)

Artikel Gubernur Banten Gerak Cepat Tindaklanjuti Aduan PMI Asal Serang yang Terjebak di Arab Saudi pertama kali tampil pada Banten Online.

Hal itu disampaikan Andra saat memimpin Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah dan BUMD di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (22/7/2026). Rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah selama triwulan II Tahun Anggaran 2026.

Andra mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Pemprov Banten. Namun, menurutnya, masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki melalui evaluasi dan penguatan koordinasi.

“Kita memang tidak bisa mengubah masa lalu, tapi masa depan harus kita perjuangkan. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh jajaran memanfaatkan setiap rapat untuk meningkatkan soliditas dan koordinasi antar-OPD,” kata Andra.

Dalam rapat itu, Andra juga mengapresiasi respons cepat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) terhadap dugaan pencemaran limbah di Sungai Cisadane dan Sungai Ciujung. Ia meminta penanganan persoalan tersebut dilakukan secara berkelanjutan agar kasus serupa tidak terulang.

“Saya ingin penanganan yang dilakukan DLHK tidak hanya sementara, tapi berkelanjutan. Sehingga tidak ada kejadian seperti itu lagi yang terus berulang,” ujarnya.

Selain itu, Andra meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus berkoordinasi dalam memberikan pendampingan kepada warga Banten yang tengah menghadapi persoalan di Arab Saudi.

“Kita pastikan akan turun tangan dan melakukan tindakan yang sebaik-baiknya. Saya juga Insya Allah akan mengunjungi keluarganya untuk memberikan dukungan moril,” katanya.

Andra juga mengingatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar program pertambangan rakyat yang sedang diproses dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, seluruh pimpinan BUMD turut diminta memaparkan capaian kinerja masing-masing. Menurut Andra, BUMD diharapkan menjadi salah satu penopang upaya Pemprov Banten dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Sekda Banten Deden Apriandi mengatakan rapat tersebut membahas sejumlah agenda, di antaranya progres pendapatan dan belanja daerah hingga 30 Juni 2026, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, serta evaluasi kinerja BUMD.

“Termasuk juga progres dari kinerja yang sudah dilakukan oleh BUMD,” kata Deden. (Red)

Artikel Gelar Rapim, Gubernur Andra Soni Minta OPD Maksimalkan Kinerja pertama kali tampil pada Banten Online.

Kegiatan berskala nasional itu akan melibatkan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan dari berbagai daerah di Indonesia. Nabil yang juga menjadi Dewan Pengarah kegiatan menyebut jambore tersebut sebagai langkah positif untuk memperkenalkan potensi Kabupaten Lebak di tingkat nasional.

“Saya mengapresiasi gerakan nasional ini. Ini merupakan ide yang brilian dan sangat baik. Kehadiran para penggagas kegiatan ini menunjukkan komitmen untuk mengangkat nama Kabupaten Lebak di tingkat nasional,” kata Nabil usai menerima jajaran panitia Jambore Nasional Pemuda Ketahanan Pangan, Rabu (22/7/2026).

Putra mantan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya itu berharap kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Lebak, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Secara pribadi saya mendukung penuh dan mengapresiasi kolaborasi semua pihak. Semoga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik dan sukses, dari Kabupaten Lebak untuk Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Jambore Nasional Pemuda Ketahanan Pangan, Drs. Cecep Pria Irawan, M.Pd mengatakan persiapan terus dimatangkan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai stakeholder.

Cecep menjelaskan setiap kabupaten/kota direncanakan mengirimkan 100 peserta untuk mengikuti pelatihan budidaya ikan dan kewirausahaan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan.

“Rencananya setiap kabupaten/kota mengirimkan 100 pemuda untuk mengikuti pelatihan budidaya ikan dan kewirausahaan,” kata Cecep.

Menurutnya, panitia juga terus berkoordinasi dengan Dewan Pengarah kegiatan, M. Nabil Jayabaya, agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan sesuai rencana.

Ia berharap Jambore Nasional Pemuda Ketahanan Pangan dapat dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri sejumlah menteri terkait.

“Insyaallah kegiatan akan dibuka oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri beberapa menteri terkait,” ujarnya.

Cecep menambahkan, jambore tersebut bertujuan meningkatkan minat generasi muda di sektor perikanan melalui pelatihan budidaya ikan sekaligus membangun jiwa kewirausahaan. Dengan begitu, para peserta diharapkan mampu menjadi pelaku usaha baru yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. (Red)

Artikel Ketua Gapensi Lebak Apresiasi Jambore Nasional Pemuda Ketahanan Pangan 2026 pertama kali tampil pada Banten Online.

Deklarasi tersebut dipimpin oleh Abuya Muhtadi Dimyati dan dihadiri sejumlah peserta dari RPM serta masyarakat.

Dede mengatakan dirinya mendukung deklarasi tersebut. Menurutnya, LGBT bertentangan dengan nilai-nilai agama yang diyakininya sehingga perlu dicegah.

“Saya mendukung penuh terhadap penolakan LGBT di Pandeglang,” kata Dede.

Dalam kesempatan yang sama, Abuya Muhtadi Dimyati menyampaikan seruan agar Pandeglang dan Indonesia terhindar dari LGBT.

“Malu, khawatir LGBT bisi jero atau terlalu dalam. Jadi intinya Muslimin, Pandeglang, Indonesia harus aman dari LGBT,” ujar Abuya.

Sementara itu, Ketua RPM Pusat H. Abas mengatakan deklarasi tersebut merupakan pernyataan sikap organisasi dan peserta yang hadir untuk menolak LGBT.

“Deklarasi dipimpin langsung oleh Abuya Muhtadi Dimyati dan para pimpinan DPRD juga mendukung terhadap deklarasi ini. Intinya Kabupaten Pandeglang harus bersih dari LGBT,” kata Abas. (Red)

Artikel Ketua Fraksi PKS DPRD Pandeglang Dukung Deklarasi Penolakan LGBT pertama kali tampil pada Banten Online.

Audiensi berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Pandeglang. Rombongan yang dipimpin Abuya Muhtadi Cidahu diterima Ketua DPRD Pandeglang Tb. Agus Khotibul Umam bersama sejumlah anggota dewan, di antaranya Tb. Udi Juhdi dari Fraksi Gerindra, Tb. Asep Rafiudin Arif dari Fraksi PKS, E. Supriadi dari Fraksi PPP, serta perwakilan Fraksi Golkar.

Dalam audiensi itu, Abuya Muhtadi menyampaikan penolakannya terhadap keberadaan LGBT. Ia berharap Kabupaten Pandeglang tetap terhindar dari perilaku yang menurutnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat.

Ketua Umum RPM Provinsi Banten, Ustaz Abas, mengatakan pihaknya mengapresiasi pimpinan DPRD yang telah menerima aspirasi tersebut. Menurutnya, RPM akan terus mengawal usulan penerbitan Perbup hingga ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

“Alhamdulillah, pimpinan DPRD menerima aspirasi kami. Kami berharap Bupati segera menerbitkan Perbup sebagai langkah melindungi generasi muda dari pengaruh yang kami nilai bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat,” kata Abas.

Sementara itu, Dewan Penasehat RPM Kabupaten Pandeglang, H. Emus Mustaghfirin, mengatakan aksi damai tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat agar pemerintah daerah segera menerbitkan Perbup.

Emus juga menyebut adanya dugaan oknum aparatur sipil negara (ASN) yang berperilaku amoral sebagai salah satu alasan munculnya keresahan di masyarakat. Namun, ia tidak menyampaikan rincian maupun bukti terkait dugaan tersebut.

“Kekhawatiran yang disampaikan Abuya Muhtadi merupakan keresahan sebagian masyarakat. Karena itu kami mendesak agar Perbup segera diterbitkan bersama DPRD,” ujarnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Pandeglang Tb. Agus Khotibul Umam mengatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi yang disampaikan RPM dan ormas kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Agus menyebut DPRD akan mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti usulan penerbitan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Ia juga berharap Kabupaten Pandeglang tetap kondusif dan masyarakat dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di daerah tersebut. (Red)

Artikel RPM dan Ormas Desak Perbup Penolakan LGBT, DPRD Pandeglang Siap Dorong Pemkab pertama kali tampil pada Banten Online.

Apresiasi itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang Asep Rahmat saat mewakili Bupati Pandeglang Rd. Dewi Setiani dalam acara pelepasan mahasiswa KKN Tematik Berdampak Unma Banten di Gedung Serba Guna (GSG) Unma Banten, Rabu (22/7/2026).

“Kami mendapat laporan kegiatan mahasiswa dalam KKN sebelumnya sangat membantu masyarakat desa. Banyak juga alumni Unma yang kini mengabdi di Pemkab Pandeglang dan menunjukkan prestasi. Atas nama pemerintah daerah, kami mengapresiasi kiprah Unma,” kata Asep.

Pada tahun ini, Unma menerjunkan 450 mahasiswa KKN yang akan ditempatkan di enam kecamatan dan 18 desa di Kabupaten Pandeglang.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unma Banten Nenden Suciyati Sartika mengatakan KKN 2026 mengusung tema Smart Village Berbasis Halal.

Menurutnya, tema tersebut dipilih untuk mendorong pengembangan ekonomi masyarakat berbasis produk halal yang selaras dengan program Pengurus Besar (PB) Mathla’ul Anwar.

“Selain KKN Reguler, tahun ini kami juga melaksanakan KKN In Office dan KKN Internasional. Ketiga skema ini menjadi bagian dari penguatan pengabdian kepada masyarakat sekaligus memperluas pengalaman mahasiswa,” ujar Nenden.

Rektor Unma Banten Prof. Ardiansyah mengatakan kampusnya terus berkembang. Sejumlah program studi telah meraih akreditasi Unggul dan Unma kini juga membuka program pascasarjana untuk Program Studi Ilmu Hukum serta Program Studi Pedagogik.

“Akreditasi Unggul yang diraih Unma merupakan standar nasional. Artinya, kualitasnya setara dengan perguruan tinggi yang juga berakreditasi unggul di berbagai daerah,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar KH Jazuli Juwaini secara resmi melepas 450 peserta KKN. Ia mengatakan PB Mathla’ul Anwar akan terus mendorong Unma menjadi perguruan tinggi yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

“Ke depan, akan semakin banyak lembaga dan negara yang menjalin kerja sama dengan Unma. Kami optimistis Unma akan semakin diperhitungkan di tingkat internasional,” katanya. (Red)

Artikel Pemkab Pandeglang Apresiasi Kiprah Unma, 450 Mahasiswa Diterjunkan dalam KKN Tematik pertama kali tampil pada Banten Online.

Hal itu disampaikan Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat Daerah Provinsi Banten sekaligus Ketua Forum PAKSI-API Provinsi Banten, Ratu Syafitri Muhayati, saat memberikan edukasi antikorupsi kepada ratusan guru Sekolah Dasar (SD) dalam kegiatan Tenaga Edukasi bagi Pendidik Satuan Pendidikan SD yang digelar Pemerintah Kabupaten Tangerang di Vega Hotel, Kelapa Dua, Selasa (21/7/2026).

Fitri mengatakan guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik. Menurutnya, pendidikan tidak hanya bertugas mencerdaskan anak bangsa, tetapi juga menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan integritas.

“Anak tidak hanya mendengar apa yang diajarkan guru, tetapi juga meniru apa yang dilakukan gurunya. Karena itu, guru harus menjadi teladan dalam setiap sikap dan tindakan,” kata Fitri.

Dalam paparannya yang bertajuk “Membangun Budaya Integritas di Sekolah”, Fitri mengingatkan praktik korupsi di lingkungan pendidikan tidak selalu berbentuk penyalahgunaan anggaran dalam jumlah besar. Menurutnya, kebiasaan kecil yang dibiarkan dapat berkembang menjadi budaya yang merusak integritas lembaga pendidikan.

Ia menegaskan sekolah harus menjadi ruang yang menanamkan nilai kejujuran dan akuntabilitas melalui keteladanan seluruh warga sekolah, khususnya guru.

“Pencegahan korupsi jauh lebih efektif dilakukan melalui pembentukan budaya integritas dibanding hanya mengandalkan penindakan hukum,” ujarnya.

Menurut Fitri, budaya integritas dapat dibangun melalui pengelolaan anggaran yang transparan, penggunaan dana pendidikan yang akuntabel, pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, serta pembiasaan perilaku jujur dalam aktivitas sehari-hari di sekolah.

Ia juga mengajak para guru menerapkan sembilan nilai integritas yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Penguatan budaya integritas di sekolah, lanjut Fitri, juga sejalan dengan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dirilis KPK. Dalam survei tersebut, Indeks Integritas Pendidikan Kabupaten Tangerang tercatat sebesar 70,99 atau masuk kategori integritas korektif. Artinya, upaya perbaikan telah dilakukan, namun masih diperlukan penguatan agar budaya integritas semakin mengakar.

Laporan SPI juga menunjukkan dimensi tata kelola pendidikan menjadi aspek yang masih perlu diperbaiki karena memperoleh nilai lebih rendah dibanding dimensi karakter dan ekosistem pendidikan.

KPK merekomendasikan penguatan integritas dilakukan secara sistematis melalui pembiasaan karakter, penguatan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam proses pembelajaran. Selain itu, tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, serta sistem evaluasi yang komprehensif dinilai penting untuk menanamkan budaya antikorupsi sejak dini.

Fitri menambahkan, pendidikan antikorupsi tidak cukup hanya disampaikan sebagai materi di kelas. Menurutnya, guru harus menjadi contoh nyata dalam menerapkan nilai-nilai integritas.

“Guru adalah garda terdepan dalam membentuk karakter bangsa. Karena itu, pendidikan antikorupsi harus diwujudkan melalui keteladanan, bukan sekadar materi yang disampaikan di ruang kelas,” pungkasnya. (Red)

Artikel Irbansus Banten: Korupsi Berawal dari Kebiasaan Kecil, Guru Harus Jadi Teladan Integritas pertama kali tampil pada Banten Online.

Namun, di tengah kondisi tersebut, anggaran belanja jasa tenaga ahli justru menunjukkan tren sebaliknya dengan terus meningkat hingga mencapai Rp55,47 miliar pada APBD 2026.

Berdasarkan dokumen APBD Provinsi Banten, alokasi belanja jasa tenaga ahli pada 2024 tercatat sekitar Rp38 miliar.

Angka itu kemudian melonjak menjadi Rp52,38 miliar pada APBD 2025 atau bertambah sekitar Rp14,38 miliar.

Kenaikan kembali terjadi pada APBD 2026. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan Rp55,47 miliar untuk belanja jasa tenaga ahli atau naik sekitar Rp3,09 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, anggaran belanja jasa tenaga ahli meningkat lebih dari Rp17 miliar dalam dua tahun terakhir atau sekitar 46 persen dibandingkan 2024.

Kenaikan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi APBD Banten yang justru terus menurun. Pada 2024, APBD Provinsi Banten masih berada di angka Rp11,73 triliun.

Nilainya kemudian turun menjadi Rp10,50 triliun pada 2025 dan kembali menyusut menjadi Rp10,27 triliun pada APBD 2026.

Artinya, dalam kurun tiga tahun APBD Banten berkurang sekitar Rp1,46 triliun, sementara anggaran jasa tenaga ahli justru terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Saat dikonfirmasi mengenai besaran anggaran tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Mahdani, mengaku masih melakukan pengecekan terhadap rincian belanja yang tercantum dalam dokumen APBD.

“Ini lagi saya cek dulu. Misinya kok sampai Rp52 miliar, nanti saya cek dulu. Lagi dicek anak-anak,” kata Mahdani kepada awak media, Selasa (21/7/2026).

Mahdani mengaku terkejut dengan angka yang muncul dalam data tersebut. Menurutnya, perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan apakah seluruh nilai yang tercantum benar-benar merupakan belanja jasa tenaga ahli.

Saat ditanya mengenai kenaikan anggaran yang jauh lebih besar dibanding beberapa tahun sebelumnya, Mahdani kembali menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan penelusuran.

“Iya makanya kok Rp52 miliar kayaknya enggak mungkin. Nanti saya cek dulu. Lagi dicek,” ujarnya.

Menurut Mahdani, ada kemungkinan sejumlah komponen belanja lain masih tergabung dalam kelompok rekening yang sama sehingga memengaruhi nilai total yang terbaca dalam dokumen anggaran.

“Jangan-jangan ada yang tergabung ke situ. Biasa salah baca rekening. Misalnya aset, bensin, mobil, pajak juga ada yang masuk dalam satu rekening. Makanya itu lagi dipisah-pisah dulu,” katanya.

Meski demikian, Mahdani menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat serta-merta melakukan pergeseran anggaran apabila kebutuhan belanja tersebut memang telah direncanakan dan dibutuhkan oleh perangkat daerah.

“Kalau memang benar butuh, ya enggak bisa kita lakukan pergeseran. Tapi sekarang lagi dicek dulu detailnya,” ucapnya.

Belanja jasa tenaga ahli umumnya digunakan untuk mendukung penyusunan kebijakan, kajian teknis, pendampingan program, konsultasi, penelitian, hingga kebutuhan tenaga profesional yang belum tersedia dalam struktur aparatur sipil negara (ASN).

Di sisi lain, sebagian besar organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten telah memiliki aparatur yang menjalankan fungsi perencanaan, penelitian, pengawasan, hingga penyusunan kebijakan.

Hingga berita ini ditulis, BPKAD Provinsi Banten masih melakukan penelusuran terhadap rincian belanja yang masuk dalam kelompok jasa tenaga ahli guna memastikan apakah nilai yang tercantum dalam dokumen APBD benar seluruhnya merupakan belanja jasa tenaga ahli.

Sementara itu, wartawan masih terus menghimpun data terkait sebaran alokasi anggaran tersebut di masing-masing OPD, termasuk menelusuri program serta output yang dihasilkan dari penggunaan anggaran yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.

Artikel Di Tengah APBD Banten Terus Menyusut, Anggaran Jasa Tenaga Ahli Malah Naik Hingga Rp55 Miliar pertama kali tampil pada Banten Online.

Bagi warga, pembangunan jembatan ini bukan sekadar peningkatan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan harapan baru untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas masyarakat.

Tokoh masyarakat Desa Mekarsari, Gulamudin (52), mengatakan Jembatan Piano merupakan akses vital yang menghubungkan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. Jembatan tersebut dibangun secara swadaya oleh warga sekitar 25 tahun lalu dan hingga kini belum pernah mendapatkan perbaikan menyeluruh.

Menurutnya, selama bertahun-tahun warga kerap menerima janji perbaikan dari berbagai pihak. Namun, realisasinya baru terjadi pada masa kepemimpinan Andra Soni.

“Sampai ada janji dari Pak Gubernur untuk memperbaiki pun masyarakat di sini sudah apatis. Sudah cuek saja karena terlalu sering dijanjikan. Tapi ternyata setelah dijanjikan, ditinjau, tidak lama kemudian langsung diperbaiki. Ini sungguh luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Andra Soni,” kata Gulamudin.

Ia menuturkan, jembatan tersebut menjadi akses utama bagi ribuan warga setiap harinya, mulai dari pelajar, guru, petani, pedagang hingga karyawan yang beraktivitas di dua wilayah tersebut.

Meski kondisinya sudah rapuh, warga tetap menggunakannya setiap hari karena belum memiliki alternatif akses yang lebih dekat.

“Jembatan yang lama itu sudah banyak memakan korban. Motor juga ada yang jatuh, kalau mobil sering nyangkut, apalagi saat musim hujan,” ujarnya.

Jembatan lama memiliki lebar sekitar 2,5 meter dengan bentang 55 meter. Lantai jembatan yang terbuat dari balok kayu kini sudah banyak yang berlubang dan renggang. Saat kendaraan melintas, balok-balok kayu tersebut mengeluarkan bunyi menyerupai tuts piano sehingga warga kemudian menyebutnya sebagai Jembatan Piano.

Sebelum jembatan itu dibangun secara swadaya, warga harus menggunakan perahu untuk menyeberang.

“Dulunya sebelum ada jembatan ini masyarakat yang melintas menggunakan perahu,” tutur Gulamudin.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan pembangunan jembatan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat. Pembangunan ditargetkan rampung pada November 2026 sehingga dapat segera dimanfaatkan warga.

Menurut Andra, jembatan baru akan memiliki lebar 5 meter dengan bentang sekitar 60 meter sehingga dapat dilalui dua kendaraan roda empat secara bersamaan.

“Kalau jembatan yang lama itu hanya sekitar 2,5 meter dan dengan kondisi seadanya bisa dilalui satu mobil, di jembatan yang baru ini bisa untuk dua mobil dengan lebar 5 meter dan bentangan sampai 60 meter,” ujar Andra.

Ia menilai kehadiran jembatan baru akan meningkatkan konektivitas masyarakat sekaligus mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan perekonomian.

“Ini menjadi bagian dari janji kami kepada masyarakat melalui program Jalan Bang Andra,” katanya.

Andra menambahkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan harapan baru bagi masyarakat.

“Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memberikan harapan untuk anak-anak kita di masa depan,” pungkasnya. (Adv)

Artikel 25 Tahun Menanti, Warga Mekarsari Sambut Antusias Pembangunan Jembatan Bang Andra pertama kali tampil pada Banten Online.

Andra menyambut baik penunjukan Provinsi Banten sebagai tuan rumah kegiatan nasional tersebut. Menurutnya, notaris memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberikan kepastian hukum, terutama di sektor pertanahan dan investasi.

“Notaris adalah salah satu mitra pemerintah, apalagi terkait pertanahan. Di Tangerang Raya maupun seluruh kabupaten dan kota di Banten, salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari sektor PBB. Karena itu, kolaborasi menjadi hal yang kita kedepankan,” ujar Andra.

Ia berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Banten dan Ikatan Notaris Indonesia terus diperkuat. Kolaborasi itu dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketua Panitia Notarace 2026 Diah Sukma Permata Riani mengatakan puncak HUT INI ke-118 akan dipusatkan di Eastvara BSD. Kegiatan tersebut akan diisi dengan jalan santai dan ajang silaturahmi notaris dari berbagai daerah di Indonesia.

Selain itu, panitia juga menyediakan berbagai layanan bagi masyarakat, di antaranya konsultasi hukum, pelayanan pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan, serta layanan lain yang berkaitan dengan profesi kenotariatan.

Diah menyebut kegiatan itu diperkirakan diikuti sekitar 3.700 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.

“Tahun lalu kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi. Tahun ini Banten ditunjuk oleh Pengurus Pusat dan mendapat kehormatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan puncak HUT Ikatan Notaris Indonesia,” kata Diah. (Red)

Artikel Gubernur Andra Soni Sambut Banten Jadi Tuan Rumah HUT Ikatan Notaris Indonesia ke-118 pertama kali tampil pada Banten Online.