Kegiatan itu turut dihadiri pejabat utama Polres Pandeglang, para Kapolsek jajaran, personel Polres Pandeglang, hingga pengurus Bhayangkari Cabang Pandeglang.

Dalam sertijab tersebut, jabatan Kasat Lantas Polres Pandeglang yang sebelumnya diemban AKP Surya Muhammad resmi diserahterimakan kepada AKP Senna Indiarto Rajasa Putra.
Prosesi berlangsung khidmat.

Acara ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara sertijab, serta penandatanganan pakta integritas oleh pejabat baru.

Kapolres Pandeglang AKBP Dr. Dhyno Indra Setyadi mengatakan mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa dalam rangka penyegaran organisasi dan pengembangan karier personel.

“Serah terima jabatan ini merupakan bagian dari proses pembinaan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat. Saya berharap pejabat yang baru dapat segera menyesuaikan diri dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab,” kata Dhyno dalam keterangannya.

Dhyno juga menyampaikan apresiasi kepada AKP Surya Muhammad atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Pandeglang.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada AKP Surya Muhammad atas loyalitas, kerja keras, dan kontribusi yang telah diberikan selama bertugas di Polres Pandeglang. Semoga sukses di tempat tugas yang baru,” ujarnya.

Ia juga berharap Satlantas Polres Pandeglang mampu terus menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Pandeglang.

Upacara sertijab ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat lama dan pejabat baru oleh Kapolres Pandeglang beserta seluruh peserta yang hadir. (Yus)

Artikel Rotasi Jabatan di Polres Pandeglang, Kasat Lantas Resmi Berganti pertama kali tampil pada Banten Online.

Dalam aksinya, massa mahasiswa membawa tiga tuntutan utama. Mereka mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) menggelar Pengadilan HAM Ad Hoc secara transparan atas tragedi Trisakti, meminta negara memberikan pengakuan resmi atas pelanggaran HAM berat dalam tragedi tersebut, serta mendorong revisi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Koordinator Lapangan Aksi DEM UIN SMH Banten, Muhamad Sahid, mengatakan tragedi Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998 merupakan peristiwa penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti oleh oknum aparat keamanan saat demonstrasi damai menuntut reformasi.

“Tragedi itu menewaskan empat mahasiswa dan melukai puluhan mahasiswa lainnya,” kata Sahid.

Menurutnya, peristiwa tersebut memicu kerusuhan nasional yang mempercepat jatuhnya rezim Orde Baru. Ia menilai tragedi Trisakti merupakan pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum tuntas secara hukum.

“Peristiwa ini dianggap pelanggaran HAM berat yang belum tuntas secara hukum, menjadikannya utang sejarah pelanggaran HAM berat di Indonesia,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya meminta pemerintah dan aparat penegak hukum segera menggelar Pengadilan HAM Ad Hoc secara transparan, independen, dan berkeadilan.

“Proses hukum harus menyasar aktor intelektual dan pelaku penembakan, bukan hanya pelaku lapangan. Hal ini sebagai bentuk komitmen negara dalam menegakkan hukum dan melindungi HAM,” ungkapnya.

Sahid juga menegaskan negara harus hadir memberikan pengakuan resmi atas terjadinya pelanggaran HAM berat dalam tragedi Trisakti.

“Kami meminta agar seluruh fakta dan sejarah yang selama ini dianggap ditutupi dibuka ke publik agar tidak terjadi pengaburan informasi,” tegasnya.

Selain itu, mahasiswa turut mendorong revisi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Menurut Sahid, revisi diperlukan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan supremasi sipil.

“Tujuannya agar sistem peradilan menjunjung tinggi prinsip equality before the law tanpa pengecualian,” ujarnya.

Ia berharap tiga tuntutan yang disuarakan mahasiswa dapat segera ditindaklanjuti pemerintah.

“Kami minta supaya tiga tuntutan ini ditindaklanjuti. Masyarakat harus tahu fakta dan sejarah dari tragedi Trisakti yang selama ini ditutupi,” harapnya. (Aldo Marantika)

Artikel Tuntut Pengadilan HAM Ad Hoc Tragedi Trisakti, Mahasiswa Geruduk DPRD Banten pertama kali tampil pada Banten Online.

Andra mengatakan gerakan kebersihan lingkungan harus terus dilakukan sebagai bagian dari budaya gotong royong masyarakat Indonesia. Ia menyebut program Banten ASRI yang sebelumnya digelar setiap Jumat kini dipindahkan menjadi setiap Rabu.

“Gerakan ASRI ini jangan dihentikan. Jiwa masyarakat Indonesia adalah gotong royong, mari bersama-sama membuang sampah pada tempatnya,” kata Andra.

Menurutnya, kegiatan korve kali ini terasa lebih spesial karena bertepatan dengan peringatan Hari Air Sedunia. Ia menegaskan air merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga bersama.

“Air merupakan sumber kehidupan. Harus kita jaga,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Andra juga mengapresiasi seluruh pihak yang konsisten mengikuti Gerakan Banten ASRI. Ia menilai persoalan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab masyarakat, tetapi juga pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.

Selain itu, Pemprov Banten bersama Pemkab Serang, Pemkot Serang, dan Pemkot Cilegon telah menandatangani kesepakatan pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Serang Raya sebagai upaya percepatan penanganan sampah.

Meski demikian, Andra menegaskan masyarakat harus mulai membiasakan memilah sampah dari rumah tangga agar memudahkan proses pengolahan di pembangkit listrik tenaga sampah.

Ia juga berharap kegiatan korve berikutnya dapat melibatkan lebih banyak unsur masyarakat, termasuk pelajar, instansi vertikal, dan kelompok masyarakat agar kesadaran menjaga kebersihan semakin meningkat.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Banten Arlan Marzan mengatakan kegiatan korve Banten ASRI diikuti sekitar 1.100 peserta. Peserta terdiri dari perangkat daerah Provinsi Banten, Kota dan Kabupaten Serang, BUMD, TNI, Polri, hingga masyarakat sekitar. (Red)

Artikel Korve Banten ASRI Digelar Tiap Rabu, Andra Soni Ajak Warga Peduli Sampah pertama kali tampil pada Banten Online.

Desakan itu disampaikan perwakilan forum, Entis Sumantri, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I dan Komisi II DPRD Pandeglang di Gedung Badan Musyawarah (Bamus), Rabu (13/5/2026).

Audiens yang dipimpin Yangto,SH selaku Ketua Komisi II DPRD Pendeglang tersebut, hadir Kepala DPMPD Pandeglang, Taufik Muslim, Kepala DKPP Gunara, dan perwakilan Inspektorat.

Dalam rapat tersebut, Entis mempertanyakan kejelasan pelaksanaan pelatihan manajemen strategis dan inkubasi digitalisasi koperasi desa, khususnya terkait mekanisme penggunaan anggaran kegiatan.

Menurutnya, setiap desa dan kelurahan peserta diwajibkan mengalokasikan dana sebesar Rp14.980.000 untuk mengikuti pelatihan yang digelar di kawasan Hotel Mutiara Carita.

“Kalau dihitung dari total 326 desa dan kelurahan peserta, anggarannya diperkirakan mencapai Rp4,8 miliar. Karena itu kami meminta DPRD segera membentuk pansus agar persoalan ini dibuka secara terang kepada publik,” kata Entis usai rapat.

Ia menilai masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, mulai dari dasar hukum kegiatan, rincian penggunaan anggaran, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut.

Forum KDKMP juga menyoroti ketidakhadiran sejumlah pihak yang dinilai berkaitan langsung dengan pelaksanaan program saat RDP berlangsung.

Menurut Entis, kondisi itu justru memperkuat dorongan agar DPRD melakukan pendalaman melalui mekanisme resmi lembaga legislatif.

“Kami memberikan waktu tujuh hari kepada DPRD untuk memberikan langkah konkret. Jika tidak ada tindak lanjut, kami siap melakukan aksi lanjutan,” ujarnya.

Forum mengaku telah menyiapkan sejumlah dokumen pendukung, termasuk data administrasi dan bukti transaksi, yang siap diserahkan kepada DPRD maupun aparat pengawas guna kepentingan pemeriksaan.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Pandeglang belum mengambil keputusan terkait usulan pembentukan pansus. Usulan tersebut masih akan dibahas melalui mekanisme internal serta koordinasi lintas fraksi sebelum diputuskan secara kelembagaan.

RDP tersebut menjadi langkah awal dalam menindaklanjuti aspirasi Forum KDKMP yang menuntut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran program koperasi desa di Kabupaten Pandeglang.

Audiens dari perwakilan Forum KDKMP itu mendapat pengawalan dari pihak jajaran TNI-Polri berjalan lancar dan kondusif. (Yus)

Artikel Forum KDKMP Pandeglang Desak DPRD Bentuk Pansus Transparansi Anggaran Pelatihan pertama kali tampil pada Banten Online.

menyampaikan materi financial literacy atau literasi keuangan di hadapan peserta Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) di Kampus STKIP Syekh Mansur, Pandeglang, Banten.

Dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan tersebut, Kumaedi membahas pemanfaatan modal usaha dan prinsip pengelolaan keuangan guna mendukung kebutuhan hidup.

Ia menekankan pentingnya tata kelola keuangan, baik dalam dunia usaha maupun birokrasi. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik dapat mencegah tindakan pidana korupsi hingga operasi tangkap tangan (OTT).

“Pemanfaatan kemampuan modal usaha untuk menunjang pengelolaan keuangan dalam menyukseskan kebutuhan hidup. Dalam pengelolaan keuangan di birokrasi, bagaimana agar terhindar dari tindakan pidana korupsi atau OTT,” ujar Kumaedi di hadapan mahasiswa.

Kumaedi menjelaskan, pengelolaan keuangan dalam berwirausaha harus berpegang pada prinsip kemandirian serta kemampuan mengembangkan modal usaha.

Selain itu, literasi dinilai penting untuk membentuk pola pikir yang baik. Menurutnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan rajin membaca buku maupun berdiskusi dengan para pelaku usaha yang telah sukses.

“Semua membutuhkan proses dari awal dalam mengembangkan suatu usaha. Yang penting kemampuan dalam mengembangkan modal usaha, karena wirausaha tidak diatur oleh orang lain, harus mandiri dan fokus,” tuturnya.

Ia menambahkan, apabila mahasiswa nantinya terjun ke dunia birokrasi, maka harus mampu mengelola keuangan secara proporsional dan bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku. Sementara bagi yang memilih dunia usaha, harus tekun dan memegang prinsip yang telah disampaikan.

“Materi yang disampaikan sesuai dengan keilmuan dan pengalaman saya,” tutupnya.

Sementara itu, panitia Pelatihan Kewirausahaan Manajemen Mahasiswa STKIP Syekh Mansur Pandeglang, Komar, mengapresiasi materi yang disampaikan Kumaedi.

Menurutnya, materi tersebut relevan bagi kalangan milenial dan mahasiswa dalam memahami pengelolaan keuangan serta pengembangan usaha.

Hal senada disampaikan moderator kegiatan, Resti Nur Gumelar. Ia mengaku mendapatkan pengalaman berharga selama memandu kegiatan tersebut.

“Ini pengalaman bagi saya sebagai moderator kegiatan yang digelar dengan sukses. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pemateri bisa diaplikasikan khususnya buat saya dan para peserta,” ujarnya. (Red)

Artikel Kumaedi Paparkan Literasi Keuangan di STKIP Syekh Mansur Pandeglang pertama kali tampil pada Banten Online.

Berdasarkan data yang diterima, Kota Tangerang menjadi wilayah dengan jumlah kebakaran rumah tertinggi yakni mencapai 195 kasus. Selanjutnya Kota Cilegon sebanyak 91 kasus, Kota Serang 84 kasus, Kabupaten Lebak 63 kasus, Kota Tangerang Selatan 61 kasus, Kabupaten Serang 14 kasus, dan Kabupaten Pandeglang 5 kasus.

Kepala Pelaksana BPBD Banten, Lutfi Mujahidin mengatakan, sebagian besar kebakaran dipicu oleh instalasi listrik yang tidak aman dan kebocoran tabung gas yang kerap diabaikan masyarakat.

“Mayoritas kasus dipicu oleh instalasi listrik yang tidak aman dan kebocoran tabung gas,” kata Lutfi kepada awak media, Rabu 13 Mei 2026.

Ia mengimbau masyarakat agar lebih waspada dengan melakukan pengecekan instalasi listrik secara berkala, menghindari penggunaan colokan listrik bertumpuk, serta memastikan kondisi tabung gas tetap aman digunakan.

“Mari mulai lebih peduli dari rumah sendiri, dengan cara menghindari colokan bertumpuk, melakukan pengecekan instalasi listrik secara berkala, serta melakukan pengecekan tabung gas secara berkala,” ungkapnya.

Selain itu, Lutfi juga menyoroti masih minimnya penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di lingkungan rumah tangga. Menurutnya, banyak warga masih mengandalkan air atau handuk basah untuk memadamkan api, padahal cara tersebut berbahaya apabila kebakaran dipicu oleh arus listrik maupun minyak.

“Oleh karna itu, sediakan APAR di rumah karena penanganan awal saat api masih kecil sangat penting agar kebakaran tidak merambat lebih luas,” ujarnya.

BPBD Banten berharap masyarakat dapat meningkatkan kesadaran terhadap langkah pencegahan kebakaran agar jumlah kasus kebakaran rumah di wilayah Banten dapat ditekan.

“Mudah-mudahan dengan langkah atau upaya itu kita dapat meminimalisir kasus kebakaran,” harapnya.

Artikel Kebakaran Rumah di Banten Sepanjang 2025 Capai 513 Kasus, Korsleting Listrik Dominan pertama kali tampil pada Banten Online.

Pertemuan itu digelar untuk mencari penyelesaian kasus sekaligus menjawab tuntutan publik atas tragedi yang menewaskan seorang siswa SD di Kecamatan Majasari.

Mediasi yang berlangsung di ruang rapat DPRD itu menjadi forum bagi keluarga korban untuk menyampaikan tuntutan langsung kepada pemerintah daerah.

Tuntutan tersebut meliputi pertanggungjawaban, evaluasi administratif, hingga pemulihan trauma bagi korban terdampak.

Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Pandeglang, MM Fuhaira Amin, SE, mengatakan DPRD ingin memastikan persoalan tersebut tidak berhenti pada proses hukum semata.

“DPRD hadir untuk memastikan ada langkah nyata dan kejelasan penyelesaian. Ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan administratif pemerintah daerah,” kata Fuhaira usai mediasi.

Ia menegaskan jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah harus diisi figur yang sehat, profesional, dan mampu menjalankan amanah pelayanan publik secara maksimal.

“Jabatan kepala OPD harus diisi oleh orang-orang yang sehat, enerjik, dan siap mengemban amanah. Keselamatan publik tidak boleh dipertaruhkan,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, DPRD juga meminta Inspektorat Kabupaten Pandeglang mempercepat pemeriksaan internal dan segera menyampaikan rekomendasi administratif terhadap pihak terkait.

Menurut Fuhaira, hasil pemeriksaan itu nantinya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas sesuai aturan kepegawaian yang berlaku.

“Kita harus memisahkan ranah pidana dan ranah administratif. Proses hukum tetap berjalan, namun evaluasi internal juga harus dilakukan secara objektif,” katanya.

Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban, Herwanto SH, mengatakan keluarga masih menunggu bentuk pertanggungjawaban yang jelas dari pemerintah daerah.

“Keluarga membutuhkan kepastian, bukan hanya simpati. Harus ada tindakan konkret yang menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan ini secara adil,” ujar Herwanto.

Ia juga menyoroti dana sebesar Rp 20 juta yang diterima keluarga korban secara bertahap dari pihak yang mengatasnamakan “keluarga”. Namun, dana tersebut belum digunakan karena sumber dan tujuan pemberian belum dijelaskan secara resmi.

“Dana tersebut belum digunakan sama sekali. Keluarga memilih menunggu kejelasan agar semuanya transparan,” katanya.

Dalam mediasi itu, DPRD turut mendorong pemerintah daerah segera memberikan layanan trauma healing dan pendampingan psikososial bagi keluarga korban maupun siswa lain yang terdampak.

Diketahui, kecelakaan maut itu terjadi di depan SDN Sukaratu 5, Kecamatan Majasari, Kamis (30/4/2026) yang telah menewas 2 korban jiwa dan 7 luka-luka.

Hingga kini kasus tersebut masih menjadi perhatian publik. DPRD memastikan akan terus mengawal hasil mediasi dan meminta tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah dalam waktu dekat. (Red)

Artikel DPRD Pandeglang Mediasi Keluarga Korban Kecelakaan Maut Siswa SD dengan Pemda pertama kali tampil pada Banten Online.

Pelepasan calhaj tersebut dihadiri Kepala BPSDMD Provinsi Banten Deni Hermawan mewakili Wakil Gubernur Banten, Sekda Pandeglang Asep Rahmat, Asda II Nuriyah, Asda III Nandar Suptandar, Kapolsek Pandeglang Kompol Dadan, serta jajaran pejabat Pemkab Pandeglang lainnya.

Sebanyak 10 bus yang membawa rombongan calhaj diberangkatkan langsung oleh Kepala BPSDMD Provinsi Banten Deni Hermawan bersama Bupati Dewi Setiani dan Kepala Kementerian Haji (Kemenhaj) Supardi dengan pengangkatan bendera start.

“Atas nama pemerintah daerah, sebanyak 391 calon jemaah haji dari Kabupaten Pandeglang diberangkatkan. Semoga selamat diperjalanan dan kembali ke tanah air menjadi haji mabrur dan mabruroh,” ucap Deden Hermawan sebelum mengangkat bendera start tersebut.

Dalam sambutannya, Dewi mengingatkan seluruh jemaah agar menjaga kekompakan dan nama baik Kabupaten Pandeglang selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.

“Jaga kekompakan dan kebersamaan. Jaga nama baik Kabupaten Pandeglang. Semoga seluruh jemaah kembali dengan selamat dan menjadi haji mabrur dan mabruroh,” kata Dewi.

Ia juga meminta para jemaah mematuhi arahan pembimbing haji dan ketua kloter selama berada di Tanah Suci.

Selain itu, Dewi berharap para jemaah turut mendoakan Kabupaten Pandeglang agar menjadi daerah yang maju dan aman.

“Doakan Pemerintah Kabupaten Pandeglang agar menjadi daerah maju dan aman. Semoga para jemaah kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur dan mabruroh,” pungkasnya. (Red)

Artikel Bupati Dewi Setiani Lepas 391 Calhaj Pandeglang Kloter 17, Ingatkan Jaga Nama Baik Daerah pertama kali tampil pada Banten Online.

Kegiatan Gerakan Pilah Sampah tersebut menjadi salah satu strategi pengelolaan sampah berkelanjutan di lingkungan kerja OPD Pemkab Pandeglang.

Dalam lomba tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) berhasil meraih juara pertama. Sementara juara kedua diraih DP2KBP3A dan juara ketiga diraih RSUD Berkah Pandeglang.

Ketiga OPD itu dinilai terbaik dalam memisahkan sampah organik, anorganik, dan residu guna menjaga kebersihan lingkungan kerja agar tetap sehat, aman, nyaman, dan tertata.

Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani mengatakan pengelolaan sampah yang baik harus diterapkan di lingkungan pemerintahan agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat.

“Pengelolaan sampah yang baik harus dimulai dari lingkungan dan ruang kerja kita sendiri,” kata Dewi Setiani usai menyerahkan piala kepada para pemenang di lapangan upacara Setda Pandeglang, Senin (11/6/2026).

Menurutnya, pemerintah harus menjadi teladan dalam menjaga kebersihan dan membiasakan memilah sampah sejak dari sumbernya.

Ia menyebut persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama sehingga membutuhkan keterlibatan seluruh pihak untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

“Lomba pilah sampah antar OPD ini menjadi salah satu upaya Pemkab Pandeglang untuk menumbuhkan kembali semangat edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sampah. Penanganan sampah adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Dewi berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran seluruh OPD agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah sekaligus mampu memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan mampu membangun budaya disiplin dalam memilah sampah organik dan anorganik di lingkungan perkantoran agar tercipta lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan nyaman,” katanya.

Ia juga berharap lomba pilah sampah dapat meningkatkan kepedulian aparatur pemerintah terhadap kelestarian lingkungan.

“Sehingga menjadikan lingkungan kantor bersih dan sehat,” pungkasnya. (Yus)

Artikel Tiga OPD Bidang Kesehatan Juara Lomba Pilah Sampah di Pemkab Pandeglang pertama kali tampil pada Banten Online.

Kanit PPA Satreskrim Polres Pandeglang, IPDA Widiyanto, membenarkan adanya laporan dugaan penganiayaan tersebut. Laporan korban telah diterima Unit PPA dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

“Ya, kami telah menerima laporan pengaduan dari korban yang beralamat di Mekarjaya. Korban mengaku mengalami tindak pidana kekerasan fisik yang diduga dilakukan pacarnya yang beralamat di Kecamatan Rangkasbitung,” kata Widiyanto kepada wartawan, Selasa (12/5/2026).

Menurut Widiyanto, pihak kepolisian akan segera memanggil korban beserta sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Setelah itu, polisi akan menjadwalkan pemanggilan terhadap terduga pelaku.

“Saat ini kami akan memanggil korban pelapor serta saksi-saksi. Setelah itu baru kemungkinan dilakukan pemanggilan terhadap terduga pelaku,” ujarnya.

Berdasarkan laporan yang diterima polisi, korban diduga mengalami kekerasan fisik di sejumlah bagian tubuh.

“Dari laporan, pelaku diduga memukul bagian wajah, kepala, tangan, dan beberapa bagian tubuh lainnya,” tambahnya.

Widiyanto menuturkan, laporan tersebut diterima pihak kepolisian sekitar empat hari lalu. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang tercantum dalam laporan keluarga korban.

Sebelumnya diberitakan, Nasib pilu dialami seorang gadis di Kabupaten Pandeglang. Remaja berinisial Bunga (bukan nama sebenarnya), warga Kecamatan Mekarjaya, diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan kekasihnya sendiri.

Peristiwa itu terjadi pada 3 Mei 2026 lalu. Saat itu, korban hendak pulang dan dijemput oleh terduga pelaku berinisial T.

Namun, alih-alih mengantarkan korban pulang, pelaku justru membawa Bunga ke arah Rangkasbitung dengan alasan hendak mengisi bahan bakar minyak (BBM).

Korban yang masih duduk di bangku kelas XI itu mengaku, di tengah perjalanan pelaku mulai menginterogasinya dengan nada emosi karena diduga diliputi rasa cemburu. (Yus)

Artikel Satreskrim Polres Pandeglang Tangani Dugaan Penganiayaan Gadis Asal Mekarjaya pertama kali tampil pada Banten Online.