Dukungan itu disampaikan Andra Soni saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meluncurkan program tersebut di SD Negeri Jambe 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (10/11/2026).

Andra menegaskan, keterampilan menulis tangan tidak boleh ditinggalkan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Sebab, menulis merupakan fondasi penting dalam membangun kemampuan literasi anak sekaligus melatih koordinasi motorik dan pola berpikir secara runtut.

“Teknologi dan keterampilan dasar harus berjalan bersama agar anak-anak kita melek digital tanpa kehilangan fondasi literasi. Di satu sisi, anak-anak belajar menggunakan papan interaktif digital yang modern, tetapi di sisi lain mereka tetap dilatih menulis menggunakan pensil dan buku,” ujar Andra.

Menurutnya, penguatan literasi sejak dini juga sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu prioritas utama pemerintah.

Dia menekankan, setiap anak Indonesia berhak mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai, tanpa membedakan lokasi tempat tinggalnya.

“Sekolah yang layak, aman, dan nyaman adalah hak setiap anak Indonesia, baik di kota maupun di desa,” tegasnya.

Sementara itu, Menko PMK Sugiono mengatakan, program bantuan sarana keterampilan menulis tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo agar anak-anak Indonesia tumbuh dengan kemampuan berpikir dan keterampilan motorik yang optimal.

Sugiono menyoroti kecenderungan berkurangnya aktivitas motorik halus anak, seperti menulis dan mewarnai, akibat semakin dominannya penggunaan gawai dalam kehidupan sehari-hari.

” Kemampuan membaca dan menulis merupakan sesuatu yang beriringan. Kami berharap melalui sarana ini, wawasan serta pengetahuan anak-anak menjadi semakin luas,” kata Sugiono.

Dia juga berpesan kepada para siswa agar rajin belajar, gemar membaca, serta senantiasa menghormati guru dan orang tua.

Di kesempatan yang sama, Mendikdasmen Abdul Mu’ti membeberkan, program bantuan tersebut menyasar 147.743 SD dengan total 8.016.308 siswa penerima di seluruh Indonesia.

Hingga saat ini, bantuan telah disalurkan ke 143.774 sekolah atau mencapai 97,3 persen dari total sasaran. Jumlah siswa yang telah menerima manfaat tercatat sebanyak 7.866.346 anak.

Mu’ti mengingatkan, bantuan yang diberikan pemerintah harus benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa, bukan sekadar menjadi perlengkapan sekolah yang tidak digunakan.

“Bantuan ini bukan sekadar pengadaan alat tulis, tetapi merupakan investasi literasi sejak dini. Jangan sampai bukunya tersimpan rapi di lemari, tetapi muridnya tidak pernah menulis,” tandasnya.

Usai peluncuran program, Sugiono, Abdul Mu’ti, dan Andra Soni melanjutkan kunjungan dengan meninjau pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025–2026 di SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana serta prasarana pendidikan secara berkelanjutan, sehingga tercipta lingkungan belajar yang lebih layak dan nyaman bagi peserta didik. (Red)

Artikel Andra Soni Dampingi Menko PMK, 8 Juta Siswa SD Bakal Dapat Bantuan Sarana Menulis pertama kali tampil pada Banten Online.

Dua atlet yang tergabung dalam Komunitas Pushbike Pandeglang itu adalah Elfano Zain Almas, kelahiran 2022, dan Kiona Biqis Faradisa, kelahiran 2021. Keduanya sukses meraih medali perunggu saat berlaga mewakili kontingen Kota Cilegon dalam kompetisi yang berlangsung di Kota Tangerang.

Prestasi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Komunitas Pushbike Pandeglang yang berada di bawah naungan organisasi BMX dan KORMI Pandeglang.

Ketua Pushbike Pandeglang, Budiansyah, mengaku bersyukur anak-anak binaannya mampu menunjukkan kemampuan dan bersaing dengan atlet dari daerah lain. Dia juga mengapresiasi Kota Cilegon yang telah memberikan kesempatan kepada atlet Pandeglang untuk bergabung dalam kontingennya.

“Alhamdulillah, anak-anak bisa ikut berpartisipasi dan membawa pulang prestasi. Kami mengapresiasi pihak Cilegon yang sudah menerima atlet-atlet dari Pandeglang untuk bergabung dalam kontingennya,” kata Budiansyah kepada wartawan, Sabtu (7/11/2026).

Namun, di balik prestasi tersebut, Budiansyah menyimpan kekecewaan. Dia menyayangkan minimnya komunikasi dan perhatian dari pihak terkait di Kabupaten Pandeglang terhadap keberadaan komunitas Pushbike, terutama menjelang pelaksanaan Forprov Banten.

Menurutnya, sejak awal pihak komunitas sempat kebingungan karena tidak mendapatkan komunikasi maupun arahan terkait keikutsertaan atlet Pushbike Pandeglang dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Kondisi itu akhirnya membuat pihaknya mengambil langkah untuk bergabung dengan kontingen Kota Cilegon. Langkah tersebut dilakukan agar atlet-atlet binaannya tetap memiliki kesempatan bertanding dan mengukir prestasi.

“Awalnya kami juga bingung karena tidak ada komunikasi. Akhirnya kami bisa bergabung dengan kontingen Cilegon. Alhamdulillah, kami diterima dengan baik dan anak-anak tetap bisa bertanding,” ujarnya.

Budiansyah berharap prestasi yang ditorehkan dua atlet cilik tersebut bisa membuka mata Pemerintah Kabupaten Pandeglang, khususnya instansi terkait dan KORMI, agar lebih serius memperhatikan pembinaan olahraga usia dini.

Dia menegaskan, dukungan yang dibutuhkan komunitas bukan semata-mata bantuan materi. Menurutnya, komunikasi, arahan, dan pendampingan dari pemerintah jauh lebih penting agar pembinaan atlet memiliki tujuan dan arah yang jelas.

“Kami sebenarnya tidak menuntut dukungan materi. Kami hanya berharap ada perhatian dan komunikasi dari pemerintah. Ajak kami ngobrol, mau dibawa ke mana pembinaan anak-anak ini. Karena bagaimanapun mereka berasal dari Pandeglang dan membawa nama daerah,” tuturnya.

Dia menilai, potensi atlet-atlet muda Pandeglang perlu mendapat ruang dan perhatian. Jangan sampai semangat anak-anak untuk berprestasi justru terhambat lantaran minimnya koordinasi dan dukungan dari pihak terkait.

Budiansyah pun berharap pemerintah daerah segera membangun komunikasi dengan komunitas Pushbike Pandeglang agar pembinaan atlet usia dini bisa berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

“Harapan kami ke depan Pemerintah Kabupaten Pandeglang bisa ikut memperhatikan dan mendukung. Kami ingin ada komunikasi yang baik supaya anak-anak ini punya arah dan kesempatan untuk terus berkembang,” pungkasnya. (Red)

Artikel Dua Atlet Cilik Pandeglang Sumbang Perunggu Forprov Banten, Pemkab Malah Minim Perhatian pertama kali tampil pada Banten Online.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah saat membuka pameran Info Franchise & Business Concept (IFBC) Expo 2026 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Jumat (6/11/2026).

Dimyati menilai, pameran IFBC menjadi momentum strategis untuk memperluas peluang usaha waralaba di tengah masyarakat. Selain mempertemukan pelaku usaha, kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi, inovasi, dan pengembangan jaringan bisnis.

“Pameran ini menumbuhkan semangat inovasi, motivasi berusaha, dan memperluas jaringan. Selain itu, pameran ini juga menjadi ajang edukasi dan advokasi bagi masyarakat,” ujar Dimyati.

Menurutnya, bisnis waralaba memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian. Salah satu keunggulannya adalah kemampuan menyerap tenaga kerja lokal sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Waralaba tidak hanya memperluas jaringan dan membuka lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan pendapatan serta perekonomian masyarakat,” katanya.

Meski demikian, Dimyati mengingatkan pengembangan bisnis waralaba tidak bisa hanya mengandalkan pengusaha. Dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, pegiat media sosial, hingga masyarakat.

Dia juga meminta para pengusaha membangun manajemen yang kuat serta menjaga citra positif usaha. Dengan begitu, bisnis waralaba dapat berkembang dan bertahan dalam persaingan jangka panjang.

“Pemprov Banten akan terus mendukung penuh investasi di sektor usaha waralaba ini,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Kehormatan Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), Anang Sukandar, mengatakan waralaba bukan sekadar bentuk kemitraan atau kerja sama bisnis. Lebih dari itu, waralaba merupakan konsep pemasaran sekaligus strategi untuk memperluas jaringan usaha.

Menurut Anang, pengembangan sistem waralaba perlu terus didorong sebagai salah satu motor percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Terlebih, Indonesia memiliki kekayaan kuliner dan makanan khas daerah yang berpotensi besar dikembangkan melalui sistem waralaba.

Karena itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperkuat kewirausahaan dan membangun ekosistem waralaba nasional.

“Mari kita terus kembangkan semangat kewirausahaan (entrepreneurship) dan ekosistem waralaba di Tanah Air,” ajak Anang. (Red)

Artikel Pemprov Banten Permudah Izin Waralaba, Dongkrak Investasi dan Lapangan Kerja pertama kali tampil pada Banten Online.

TANGERANG – Ancaman banjir di jalur menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi perhatian serius pemerintah. Gubernur Banten Andra Soni bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turun langsung meninjau Kali Perancis, Kota Tangerang, Jumat (6/11/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan langkah mitigasi banjir, terutama di kawasan akses menuju Bandara Soekarno-Hatta yang kerap terdampak genangan setiap musim hujan.

Andra Soni menegaskan, persoalan banjir di kawasan tersebut tidak bisa ditangani secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi dan koordinasi lintas pemerintahan agar penanganannya berjalan terpadu.

“Ini dalam rangka mengantisipasi kejadian berulang setiap tahun terkait banjir di sekitar jalan tol menuju bandara. Oleh karena itu, Pak Menteri berkesempatan untuk meninjau secara langsung hal-hal yang sudah dan akan dikerjakan,” kata Andra Soni.

Menurutnya, seluruh program penanganan banjir harus terintegrasi agar mampu menekan risiko banjir, bahkan mencegah kejadian serupa terulang di kawasan bandara.

“Harapannya, semua yang kita kerjakan ini terintegrasi sehingga hasilnya adalah pengurangan banjir atau tidak terjadinya banjir di kemudian hari di wilayah bandara,” ujarnya.

Tak hanya itu, Pemprov Banten juga akan mengumpulkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Banten dalam rapat koordinasi. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan.

“Dalam waktu dekat, kita akan melaksanakan rapat koordinasi seluruh kabupaten/kota dalam rangka mengantisipasi musim hujan,” tegasnya.

Andra mengingatkan, perubahan kondisi cuaca setelah periode kemarau panjang berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi. Karena itu, peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi banjir dan tanah longsor harus diantisipasi sejak dini.

“Ini perlu dilakukan karena kita sudah lama berada di masa kemarau. Oleh sebab itu, potensi-potensi kebencanaan yang disampaikan oleh BMKG, salah satunya banjir dan longsor, harus kita antisipasi dan mitigasi,” sambungnya.

Sementara itu, AHY menyebut penanganan banjir di Kali Perancis beserta anak sungainya menjadi salah satu prioritas. Sebab, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

“Masalah banjir ini kerap terjadi, terutama yang sangat diwaspadai pada bulan Januari dan Februari,” ujar AHY.

AHY menjelaskan, Kali Perancis memiliki keterkaitan wilayah dengan sejumlah daerah, mulai dari Kabupaten Tangerang hingga Jakarta. Kondisi tersebut membuat penanganan banjir membutuhkan koordinasi lintas instansi dan lintas daerah.

Menurutnya, kolaborasi antarpemerintah menjadi faktor penting agar upaya pengendalian banjir di kawasan tersebut dapat berjalan maksimal dan tidak terhambat batas administrasi wilayah. (Re

Artikel Andra Soni-AHY Pantau Kali Perancis, Banjir Jalur Bandara Jadi Perhatian pertama kali tampil pada Banten Online.

Pelantikan yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Hall Nusantara, Kabupaten Tangerang, Banten, tersebut dipimpin langsung Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Momentum ini sekaligus menjadi titik awal konsolidasi organisasi untuk menghadapi pertarungan politik pada 2029.

Dalam prosesi pelantikan, Dasco menyerahkan bendera panji Partai Gerindra kepada masing-masing ketua DPD dan DPC. Penyerahan panji tersebut menjadi simbol amanah sekaligus tanggung jawab bagi seluruh pengurus untuk membesarkan partai dan memperkuat perjuangan politik di wilayah masing-masing.

Ketua DPD Partai Gerindra Banten, Andra Soni, yang juga menjabat Gubernur Banten, menyatakan kesiapan seluruh kader menyongsong babak baru perjuangan partai demi kemajuan Indonesia.

Andra mengaku bangga melihat antusiasme dan semangat para kader yang telah hadir sejak pagi. Bahkan, sebagian kader sudah berdatangan sejak malam hingga subuh untuk mempersiapkan dan menyukseskan acara tersebut.

“Terima kasih kepada Bang Dasco yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader Partai Gerindra yang sejak malam, subuh, hingga pagi hari telah hadir dan ikut mempersiapkan kegiatan ini,” ujar Andra.

Di hadapan jajaran pengurus dan kader, Andra juga memaparkan sejumlah program pemerintah yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten terus menjalankan berbagai program prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan hingga program sekolah gratis.

Andra menyebut, program sekolah gratis telah memberikan manfaat kepada sekitar 125 ribu siswa di Banten.

Ia pun mengajak seluruh kader Gerindra tidak sekadar memperkuat organisasi, tetapi juga memastikan kehadiran partai benar-benar dirasakan masyarakat.

“Mari bersama-sama terus berjuang untuk kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Banten semakin maju,” ajaknya.

Dasco: Kader Jangan Hanya Duduk di Kantor

Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan seluruh pengurus dan kader Gerindra Banten agar tidak hanya aktif dalam kegiatan internal partai. Seluruh kader diminta turun langsung ke tengah masyarakat dan mengawal program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dasco menegaskan, pelantikan pengurus bukan sekadar seremoni pergantian atau pengukuhan jabatan. Lebih dari itu, momentum tersebut harus menjadi awal penguatan konsolidasi dan kerja nyata partai.

Menurutnya, seluruh jajaran Gerindra harus mulai mempersiapkan diri menghadapi agenda politik 2029, mulai dari Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Saya meminta seluruh kader untuk terus bekerja sama, bahu-membahu, dan turun langsung ke lapangan. Kita harus mengawal program Bapak Presiden Prabowo Subianto sekaligus mempersiapkan perjuangan untuk meraih kemenangan pada 2029,” tegas Dasco.

Wakil Ketua DPR RI tersebut juga meminta jajaran pengurus melakukan seleksi dan pemetaan kader secara terukur. Langkah ini dinilai penting agar pergerakan organisasi semakin efektif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dasco menekankan, kekompakan dan persatuan menjadi modal utama dalam membesarkan partai. Namun, soliditas organisasi harus dibuktikan melalui kerja nyata, bukan sebatas slogan.

Karena itu, setiap kader diminta mengambil peran dalam memperjuangkan kepentingan rakyat sekaligus memastikan program-program pemerintah berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Resmikan Mobil Laskar dan Perahu Karet

Tak hanya pelantikan pengurus, kegiatan tersebut juga diwarnai peresmian Mobil Laskar Gerindra dan perahu karet Gerindra Banten. Peresmian dilakukan langsung oleh Dasco.

Kehadiran fasilitas operasional tersebut menjadi bagian dari penguatan sarana pendukung kegiatan Laskar Gerindra Banten.

Acara ini turut dihadiri jajaran pengurus DPP Partai Gerindra, anggota DPR RI Fraksi Gerindra, anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi Gerindra, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Banten.

Dengan dilantiknya seluruh pengurus DPD dan DPC, Gerindra Banten kini dituntut semakin solid dalam memperkuat organisasi, mengawal program pemerintahan Prabowo, dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.

Konsolidasi ini sekaligus menjadi langkah awal Gerindra Banten dalam menyiapkan kekuatan politik untuk menghadapi kontestasi 2029 dengan target meraih kemenangan. (Red)

Artikel Pengurus Gerindra se-Banten Dilantik, Dasco Panaskan Mesin Politik Menuju Kemenangan 2029 pertama kali tampil pada Banten Online.

Target penambahan anggaran tersebut disampaikan Andra Soni saat menyerahkan Bantuan Sosial Jaminan Sosial Keluarga Tahap I Tahun 2026 secara simbolis di Aula Kantor Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Jumat (30/10).

Andra menegaskan, pemerintah daerah harus hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, alokasi bansos diharapkan terus diperkuat agar semakin banyak keluarga rentan yang mendapatkan perlindungan.

“Insyaallah, kita punya target untuk menambah anggaran bansos pada 2027. Mohon doanya agar kami mampu mengurus masyarakat yang membutuhkan, yang insyaallah bermanfaat di dunia dan akhirat,” ujar Andra.

Pada 2026, Pemprov Banten menggelontorkan anggaran Rp8,15 miliar untuk 16.311 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Masing-masing keluarga mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp500 ribu.

Dari total penerima tersebut, sebanyak 7.258 KPM mendapatkan bantuan pada tahap pertama. Khusus Kota Tangerang Selatan, penyaluran awal diberikan kepada 140 keluarga dari total 500 KPM yang terdata.

Sementara itu, penyaluran tahap kedua untuk 9.053 KPM lainnya dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026.

Andra menekankan, penyaluran bansos tidak boleh asal diberikan. Ketepatan sasaran menjadi perhatian utama agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Seluruh penerima telah melalui proses verifikasi, validasi, serta pemadanan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Untuk mencegah penyelewengan, Pemprov Banten juga menerapkan sistem penyaluran langsung melalui Bank Banten ke rekening masing-masing penerima.

Andra mengingatkan, bantuan tersebut merupakan hak penuh masyarakat. Tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan dengan meminta potongan maupun imbalan.

“Tidak boleh ada potongan dalam bentuk apa pun, oleh siapa pun, dan dengan alasan apa pun. Apabila ada pihak yang meminta potongan atau imbalan, segera laporkan kepada petugas Dinas Sosial atau aparat setempat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Lukman mengatakan, program bansos tersebut merupakan bagian dari arahan Gubernur Andra Soni bersama Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial.

Tak hanya bantuan keluarga, Pemprov Banten juga menyiapkan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp1,25 miliar bagi 500 penerima. Setiap penerima mendapatkan bantuan modal usaha Rp2,5 juta.

Selain itu, bantuan juga diberikan kepada anak telantar binaan panti, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Masing-masing kategori memiliki kuota 600 penerima dengan alokasi anggaran Rp300 juta dan bantuan Rp500 ribu per orang.

“Program ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan harapan nyata bagi ribuan keluarga di Banten yang membutuhkan jaring pengaman untuk memenuhi kebutuhan dasarnya,” kata Lukman.

Lukman menambahkan, pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan bantuan uang tunai. Pemprov Banten juga menjalankan berbagai program lintas sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di antaranya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah berupa beras dan ayam beku, program sekolah gratis bagi siswa sekolah swasta, bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga penyediaan sarana air bersih.

Berbagai intervensi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga kurang mampu.

Hasilnya, angka kemiskinan Banten tercatat relatif rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Provinsi Banten pada Maret 2026 berada di angka 5,38 persen. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,07 persen.

Pemprov Banten berupaya mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan program perlindungan sosial dan pemerataan pembangunan.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. (Red)

Artikel Tekan Kemiskinan, Andra Soni Bidik Kenaikan Anggaran Bansos Banten pada 2027 pertama kali tampil pada Banten Online.

Hal tersebut disampaikan Pilar dalam Apel Hari Santri 2026 di Lapangan Upacara Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

Kegiatan ini diikuti sekitar 1.000 santri, tokoh ulama dari berbagai pondok pesantren di Tangsel, serta masyarakat.

Pilar mengatakan, santri memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Karena itu, pemerintah daerah perlu mendukung pengembangan potensi dan kemampuan santri agar mampu menghadapi tantangan zaman.

“Santri merupakan aset penting di masa depan. Pemerintah daerah harus selalu mendukung program-program yang ada di pondok pesantren supaya para santri bisa berkembang dan berkontribusi bagi bangsa,” ujar Pilar, ditulis pada Jumat (23/10/2026).

Peringatan Hari Santri 2026 mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”.

Melalui momentum ini, santri diharapkan tidak hanya memperkuat nilai-nilai keagamaan, tetapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan, menguasai teknologi, berinovasi, dan meningkatkan kepedulian sosial.

Pilar menegaskan, peran santri dalam menguatkan bangsa perlu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan kehidupan.

“Tema ini mengandung pesan penting bahwa santri memiliki tanggung jawab yang besar dalam menentukan masa depan bangsa. Jika dahulu para santri menguatkan negeri dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, maka hari ini santri harus menguatkan negeri dengan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan tentu saja akhlak yang mulia. Tantangan zaman memang berubah, tetapi semangat pengabdian kepada negeri tercinta ini bagi seorang santri tidak boleh padam,” kata Pilar.

Dalam kesempatan itu, Pilar juga mengajak para santri meneladani tokoh bangsa yang menjunjung tinggi toleransi, salah satunya almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Menurutnya, santri harus mampu berkiprah di berbagai bidang tanpa meninggalkan nilai-nilai Pancasila serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Ia menambahkan, latar belakang pendidikan pesantren tidak membatasi santri untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, mulai dari keagamaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan hukum hingga dunia usaha.

“Di mana pun nantinya mereka berada, baik menjadi ulama, cendekiawan, guru, pengacara, profesor, maupun pengusaha, para santri harus tetap menjaga prinsip-prinsip Pancasila serta nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” tutupnya.

Artikel Pilar Saga Ichsan Tekankan Peran Santri dalam Menjaga Persatuan Menuju Indonesia Emas pertama kali tampil pada Banten Online.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) menangani ruas jalan pada jalur dari simpang lampu merah Ruko Kencana Raya menuju pertigaan Taman Tekno–Buaran, arah BSD menuju Pamulang.

Pekerjaan pengupasan dimulai sekitar pukul 22.00 WIB menggunakan cold milling machine, alat berat khusus untuk mengupas lapisan aspal lama secara terukur. Tahapan ini dilakukan untuk membuka lapisan permukaan sehingga kondisi struktur jalan di bawahnya dapat diperiksa sebelum perbaikan dilanjutkan.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas SDABMBK Kota Tangerang Selatan, Ahmad Fatulloh, menjelaskan bahwa pengupasan aspal merupakan bagian awal dari proses rekonstruksi untuk mengetahui kondisi lapisan jalan dan menentukan penanganan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Pekerjaan ini dilakukan pada satu lajur ruas jalan, mulai dari simpang lampu merah Ruko Kencana Raya sampai pertigaan Taman Tekno–Buaran. Tahap awalnya adalah pengupasan lapisan aspal. Setelah lapisan tersebut terbuka, kondisi struktur di bawahnya dapat diperiksa dan ditangani sesuai hasil temuan di lapangan,” ujar Ahmad.

Dari hasil pengupasan dan pemeriksaan lapangan, ditemukan dua segmen kerusakan pada struktur beton. Segmen pertama berada di sekitar lampu merah Ruko Kencana Raya hingga sebelum SPBU, dengan panjang sekitar 45 meter dan lebar 6 meter. Segmen kedua berada di depan Bank Mandiri hingga pertigaan Jalan Tekno Widya–Buaran, dengan panjang sekitar 121 meter dan lebar 6 meter.

Kedua segmen tersebut menjadi prioritas penanganan karena kerusakan yang ditemukan memerlukan perbaikan pada struktur jalan, bukan hanya pelapisan ulang aspal.

“Dari hasil scraping semalam, ditemukan dua titik kerusakan pada struktur beton yang akan ditangani terlebih dahulu. Segmen pertama berada di dekat lampu merah Ruko Kencana Raya, dengan panjang sekitar 45 meter dan lebar 6 meter. Segmen kedua berada di dekat Bank Mandiri, dengan panjang sekitar 121 meter dan lebar 6 meter,” jelas Ahmad.

Secara teknis, struktur jalan pada bagian yang ditangani menggunakan sistem perkerasan kaku (rigid pavement), yaitu lapisan beton yang berfungsi sebagai struktur utama untuk menahan dan mendistribusikan beban kendaraan. Di atasnya terdapat lapisan aspal AC-BC (Asphalt Concrete–Binder Course), yang berfungsi sebagai lapisan pengikat dalam struktur perkerasan beraspal.

Pada bagian yang mengalami kerusakan, pekerjaan dilanjutkan melalui proses excavation atau pembongkaran beton yang rusak. Setelah itu, struktur diperbaiki dengan pengecoran menggunakan beton mutu K-350 fast track, sesuai spesifikasi teknis pekerjaan.

Penggunaan beton fast track ditujukan untuk mendukung percepatan pekerjaan. Beton direncanakan menjalani masa pengeringan atau pemeraman awal sekitar tiga hari, dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis dan hasil pemeriksaan kekuatan beton sebelum tahapan berikutnya dilaksanakan.

Secara keseluruhan, pekerjaan pembongkaran hingga pengecoran pada dua segmen tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua minggu. Durasi ini mencakup rangkaian pekerjaan penanganan struktur beton, bukan semata-mata waktu pengeringan beton.

Setelah perbaikan struktur memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan, pekerjaan akan memasuki tahap penanganan lapisan permukaan. Lapisan aspal AC-BC akan dipulihkan sesuai kebutuhan dan tahapan teknis pekerjaan agar struktur jalan kembali berfungsi sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, rekonstruksi tidak hanya berfokus pada permukaan jalan, tetapi juga memperbaiki bagian struktur beton yang mengalami kerusakan.

Selama pekerjaan berlangsung, kondisi permukaan jalan berubah mengikuti tahapan rekonstruksi. Pengupasan aspal menimbulkan perbedaan ketinggian antara bagian yang telah dikupas dan bagian yang belum dikerjakan. Kondisi ini membuat permukaan jalan untuk sementara tidak rata dan memerlukan perhatian ekstra dari pengguna jalan.

Ahmad mengimbau pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor, untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintasi area pekerjaan.

“Pada saat pengupasan aspal berlangsung, permukaan jalan menjadi tidak rata dan terdapat perbedaan ketinggian. Kami mengimbau pengguna jalan untuk mengurangi kecepatan dan meningkatkan kewaspadaan ketika melintasi area pekerjaan,” katanya.

Pekerjaan pada salah satu sisi lajur juga berpotensi membatasi ruang gerak kendaraan. Pengguna jalan diminta mengikuti rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan serta mengantisipasi kemungkinan perlambatan arus lalu lintas di sekitar lokasi.

“Kami memohon dukungan dan pengertian masyarakat selama pekerjaan berlangsung. Penanganan ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi jalan, baik pada lapisan permukaan maupun struktur beton yang mengalami kerusakan. Kami berharap pekerjaan dapat berjalan aman dan kondisi jalan menjadi lebih baik setelah penanganan selesai,” ujar Ahmad.

Dinas SDABMBK Kota Tangerang Selatan mengimbau pengendara untuk mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, menghindari pengereman mendadak, serta berhati-hati saat melintasi bagian jalan yang belum rata.

Rekonstruksi Jalan Rawa Buntu merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan. Melalui pemeriksaan dan perbaikan lapisan permukaan serta struktur beton yang rusak, penanganan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas jalan sekaligus mendukung keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas masyarakat. (Adv)

Artikel Pengupasan Aspal Jalan Rawa Buntu Ungkap Kerusakan Beton, Ini Tahap Perbaikannya pertama kali tampil pada Banten Online.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan sekaligus memastikan perlindungan terhadap korban.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di Ruang 3A, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

Dalam kegiatan ini, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan edukasi masyarakat, serta mengevaluasi pelaksanaan program pencegahan dan penanganan TPPO.

Perwakilan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Andriani Puspita Ningrum, mengatakan kasus TPPO masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

“Provinsi Banten memiliki kerentanan terhadap TPPO karena berbatasan dengan daerah lain dan memiliki akses melalui bandara internasional. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit, tingkat kesejahteraan masyarakat, serta minimnya pengetahuan mengenai prosedur migrasi yang aman turut meningkatkan kerentanan. Masih banyak masyarakat yang belum memahami bahaya TPPO,” ujarnya, ditulis Kamis (22/10/2026).

Ia menjelaskan, modus TPPO terus berkembang dan dapat menyasar berbagai kelompok masyarakat. Bentuknya antara lain kerja paksa, eksploitasi seksual, penipuan dalam perekrutan pekerja migran, pengantin pesanan, pekerja anak, hingga perekrutan untuk aktivitas penipuan daring atau online scamming.

Menurut Andriani, masyarakat perlu memahami prosedur migrasi yang aman dan lebih cermat dalam menerima tawaran pekerjaan, termasuk kesempatan kerja maupun magang di luar negeri.

Tawaran yang terlihat menjanjikan dapat berujung pada eksploitasi apabila proses perekrutan dan tujuan pekerjaannya tidak jelas.

Ia juga menekankan bahwa TPPO tidak hanya terjadi lintas negara, tetapi juga dapat berlangsung di dalam negeri, baik antarkabupaten maupun antarprovinsi.

Karena itu, pengawasan dan edukasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak.

“Hal ini juga perlu diwaspadai oleh Kota Tangerang Selatan. Memang kota ini bukan titik utama TPPO, tetapi rentan dijadikan kota transit karena berbatasan dengan daerah-daerah rawan TPPO dan memiliki akses yang mudah untuk dijadikan tempat transit,” katanya.

Dalam paparannya, Andriani menjelaskan bahwa identifikasi TPPO mengacu pada tiga unsur, yakni proses, cara, dan tujuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Khusus untuk korban anak, unsur cara tidak harus dibuktikan apabila unsur proses dan tujuan telah terpenuhi.

Untuk memperkuat pencegahan, pemerintah daerah didorong memetakan wilayah dan kelompok yang rentan menjadi korban, memperluas sosialisasi hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan sekolah, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi.

Kolaborasi dengan aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, akademisi, dan tenaga kesehatan juga diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan TPPO.

“Tangerang Selatan sebenarnya juga sudah menjadi salah satu kota yang baik karena Subgugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO sudah terbentuk. Tinggal kita maksimalkan implementasinya,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Kota Tangerang Selatan, Irma Safitri, menyampaikan bahwa wilayah Tangsel pernah menjadi tempat transit korban TPPO yang berasal dari luar daerah.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan sosialisasi kepada pengurus RT dan RW untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi di lingkungan masing-masing.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mengenali potensi kerawanan dan melaporkan indikasi perdagangan orang kepada pihak berwenang.

“Ini menjadi perhatian kita. Di Tangsel memang pernah terjadi kasus TPPO, tetapi korbannya bukan berasal dari sini. Tangsel dijadikan tempat untuk melakukan TPPO, yakni sebagai lokasi transit. Karena itu, kami menyosialisasikan kepada RT/RW agar ikut memeriksa lokasi dan memantau kondisi di wilayah masing-masing,” kata Irma.

Selain pencegahan, penanganan korban juga perlu dilakukan secara menyeluruh melalui rehabilitasi medis dan sosial, pemulihan psikologis, reintegrasi sosial, serta pemberdayaan ekonomi.

Upaya ini penting agar korban dapat kembali menjalani kehidupan di masyarakat tanpa menghadapi stigma maupun diskriminasi.

Pemkot Tangsel juga akan menyusun kembali Rencana Aksi Daerah (RAD) TPPO untuk periode 2027 dan seterusnya, setelah rencana aksi sebelumnya berlaku pada 2022–2026.

Penyusunan tersebut diharapkan dapat menyesuaikan program pencegahan dan penanganan dengan perkembangan regulasi serta kebutuhan daerah.

Artikel Cegah TPPO, Pemkot Tangsel Maksimalkan Peran RT/RW Hingga Tingkat Kelurahan pertama kali tampil pada Banten Online.

Peristiwa itu terjadi pada Selasa (20/10/2026) saat Eko hendak berangkat kerja. Korban kemudian melaporkan dugaan pengancaman dan upaya perampasan kendaraan tersebut melalui layanan Call Center Polri 110.

Kombes Nasriadi mengatakan polisi langsung bergerak ke lokasi setelah menerima laporan. Petugas kemudian mengamankan lima orang yang diduga terlibat dalam aksi intimidasi tersebut.

“Setelah di TKP, tim melakukan penangkapan terhadap lima orang yang diduga sebagai debt collector. Mereka sengaja melakukan pengancaman dan perampasan terhadap kendaraan bermotor milik korban,” ujar Nasriadi kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).

Nasriadi menyebut kelima orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka selanjutnya akan menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Dicegat Enam Orang, Kerah Baju Ditarik

Eko menceritakan kejadian itu bermula saat dirinya melintas di Jalan Menceng Raya. Tiba-tiba, enam orang yang mengendarai sepeda motor memepet kendaraannya.

Menurut Eko, para pria tersebut mempersoalkan sepeda motornya yang disebut tidak dilengkapi pelat nomor. Mereka berdalih hendak memeriksa kendaraan tersebut.

Eko kemudian mempertanyakan kewenangan para pria itu karena bukan anggota kepolisian. Namun, dia mengaku justru mendapat perlakuan kasar.

“Saya bilang, ‘Lho, kalian kan bukan polisi, apa hak kalian buat periksa-periksa motor saya?’ Terus kerah baju saya langsung ditarik,” kata Eko di Polsek Kalideres.

Eko mengaku terus didesak agar mengikuti para pria tersebut ke kantor untuk menjalani pemeriksaan kendaraan. Saat menolak, dia justru dituding tidak kooperatif.

Situasi semakin memanas ketika Eko berusaha memutar balik sepeda motornya untuk mencari bantuan pamannya. Menurut pengakuannya, salah seorang pria kembali menabrak sepeda motornya hingga membuatnya merasa terancam.

Ngaku Punya Bekingan di Mabes Polri

Di tengah kejadian itu, Eko berinisiatif menghubungi seorang anggota Polsek Kalideres melalui panggilan video. Dia mengaku melakukan hal tersebut untuk meminta bantuan sekaligus memastikan ada saksi jika terjadi sesuatu terhadap dirinya.

Namun, menurut Eko, para pria tersebut justru meremehkan anggota polisi yang dihubunginya. Salah seorang di antaranya bahkan mengaku memiliki bekingan di Mabes Polri.

“Lu baru video call, cuma yang lu telepon itu anggota ecek-ecek. Gua punya bekingan, abang gua itu di Mabes Polri, gua enggak pernah takut!” ujar Eko menirukan ucapan pria tersebut.

Eko kemudian melaporkan kejadian itu hingga polisi turun tangan dan menangkap lima orang yang diduga terlibat.

Kini, kelima orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih memproses perkara dugaan pengancaman dan upaya perampasan kendaraan tersebut lebih lanjut. (Red)

Artikel Lima Terduga Debt Collector Ditangkap Usai Intimidasi Pemotor di Kalideres, Ngaku Punya Bekingan Mabes Polri pertama kali tampil pada Banten Online.