Andra Soni Minta OPD Gercep Tangani Keluhan Warga

SERANG, – Gubernur Banten Andra Soni meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten bergerak cepat (Gercep) merespons persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus hadir memberi solusi yang cepat dan tepat.

Hal itu disampaikan Andra saat memimpin rapat pimpinan di Halaman Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (18/5/2026).

“Kita harus responsif atas permasalahan yang berkembang di masyarakat dan program yang berdampak langsung ke masyarakat itu segera dikerjakan,” kata Andra.

Ia menegaskan pelayanan publik menjadi perhatian utama Pemprov Banten. Sejumlah sektor yang disorot mulai dari layanan kesehatan, pendidikan hingga pembangunan infrastruktur.

“Urusan pelayanan kesehatan masyarakat tolong diperhatikan, termasuk layanan pendidikan hingga infrastruktur lainnya,” ujarnya.

Selain itu, Andra meminta seluruh jajaran mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menurut Andra, program tersebut dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“MBG dan Koperasi Merah Putih ini harus kita sukseskan. MBG salah satu program yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Banten Deden Apriandhi mengatakan seluruh OPD memiliki tanggung jawab moral untuk peka terhadap persoalan masyarakat.

“Pesan Pak Gubernur tadi, jangan lupa bahwa ada tanggung jawab moral di setiap kepala OPD, termasuk saya selaku Sekda, untuk selalu respons terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat,” kata Deden.

Menurutnya, persoalan yang menjadi perhatian meliputi infrastruktur, lapangan pekerjaan, pendidikan hingga kerawanan pangan. Ditambah lagi kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat.

Deden mengatakan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu diperkuat agar penanganan masalah masyarakat bisa berjalan maksimal.

“Kalau kewenangan provinsi dan kabupaten/kota digabung, harapannya seluruh kesulitan masyarakat bisa diatasi,” jelasnya.

Dalam rapat itu, optimalisasi aset daerah juga turut dibahas. Pemprov Banten berharap Unit Pelaksana Teknis (UPT) aset yang baru dibentuk dapat memaksimalkan pengelolaan aset daerah untuk mendukung pembangunan.

Selain itu, seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diminta memberikan kontribusi terhadap APBD Provinsi Banten.

“Kita punya empat BUMD, yakni Bank Banten, ABM, BGD, dan Jamkrida. Semuanya harus akuntabel dan memberi kontribusi bagi perkembangan daerah,” pungkasnya. (Red)